Floresa.co – Uskup Agung Ende, Mgr Paulus Budi Kleden menyatakan tetap pada sikap menolak proyek goetermal di wilayahnya yang mencakup tiga kabupaten di Flores, usai menerima kunjungan dari pihak pemerintah dan pimpinan perusahaan proyek geotermal.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan usai pertemuan pada 15 Maret itu, keuskupan menyatakan, “Sikap Gereja Keuskupan Agung Ende adalah sebagaimana sudah disampaikan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan kembali melalui Surat Gembala Tahun Yubileum 2025 dan Surat Gembala Prapaskah 2025.”
Pernyataan itu dirilis melalui kanal YouTube Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Ende pada 15 Maret sore, yang dibacakan oleh Vikaris Jenderal, Romo Frederikus Dhedhu.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 6 Januari saat acara Natal Bersama para imam se-Keuskupan Agung Ende, Uskup Agung Mgr Paulus Budi Kleden menyatakan menolak proyek geotermal setelah “mendengar berbagai kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria dan Mataloko serta usai berdiskusi dengan sejumlah imam.” Sokoria dna Mataloko adalah dua dari beberapa proyek di wilayahnya yang sedang dikerjakan.
Ia juga mendorong resistensi umat dan masyarakat dengan memberikan perhatian dan informasi, baik yang “ilmiah maupun [mendengarkan] kesaksian dari orang-orang di Sokoria dan Mataloko.”
Sikap itu telah memicu gerakan perlawanan di keuskupannya, termasuk unjuk rasa pada 12 Maret di Kabupaten Ngada, yang secara khusus menolak proyek di Mataloko.
Dalam audiensi pada 15 Maret, pemerintah diwakili oleh utusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi [EBTKE] dan dari Kabupaten Ngada dan Ende.
Selain itu, hadir juga pimpinan perusahaan yang mengerjakan proyek geotermal, yakni PT. PLN Persero Kantor Pusat Divisi Manajemen Panas Bumi, PT. PLN Unit Indo Pembangunan Nusa Tenggara dan Unit Pelaksana Proyek Nusra Dua, PT. Daya Mas Nage Geothermal dan PT. Sokoria Geothermal Indonesia.
Dari Keuskupan Agung Ende, selain uskup dan vikaris jenderal, hadir juga Romo Eduardus Rajapara sebagai Vikaris Pastoral dan Romo Yohanes Stefanus Lando, Kanselarius yang bertindak sebagai pemandu diskusi.
Romo Frederikus berkata, dalam pertemuan itu, Sahat Simangunsong dan Yasir, perwakilan dari Direktorat EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM serta PLN, menyampaikan tiga pokok bahasan utama.
“Mereka merespons kekhawatiran Uskup Agung Ende terkait proyek pemerintah di Flores, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi,” katanya.
Selain itu, kata dia, mereka juga memaparkan kondisi sistem kelistrikan di Flores, termasuk pasokan dari berbagai pembangkit yang ada serta mengharapkan pembahasan lanjutan seusai pertemuan itu.
Menanggapi hal tersebut, kata Frederikus, Uskup Budi turut menyampaikan beberapa poin tanggapan.
Budi, katanya, menegaskan bahwa keputusan di lingkungan keuskupan diambil melalui mekanisme internal bersama kuria dan komisi-komisi terkait, menyebut hal-hal yang disampaikan dalam audiensi akan dibahas lebih lanjut dalam rapat tersendiri.
Kendati demikian, kata dia, uskup menegaskan bahwa sikapnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada 6 Januari 2025.
Dalam pertemuan itu, kata dia, Budi juga menjelaskan bahwa wilayah keuskupan yang didominasi pegunungan dan perbukitan “memiliki lahan terbatas untuk permukiman dan pertanian,” di mana mayoritas 80% umatnya yang berprofesi sebagai petani.
Ia mengungkap kekhawatirannya terhadap eksploitasi sumber daya air dalam proyek tersebut yang dapat menyebabkan kelangkaan air serta berpotensi menimbulkan masalah sosial di tengah umat.
Selain aspek ekonomi dan ekologi, ia berkata pihaknya juga juga menyoroti dimensi budaya.
Berangkat dari hal tersebut, Budi menegaskan bahwa, “pertanian tidak hanya menjadi mata pencaharian utama, tetapi juga membentuk kebudayaan dan tradisi masyarakat, yang tercermin dalam struktur sosial serta ritus-ritus tradisional.”
Penolakan Keuskupan Agung Ende pada proyek geotermal mencuat setelah munculnya lubang-lubang yang menyemburkan lumpur dan uap panas disertai suara gemuruh di sekitar proyek geotermal Mataloko.
Dalam sejumlah video yang diunggah dan viral di media sosial pada pada 15 dan 16 Desember 2024, lubang-lubang baru yang muncul di sekitar kebun warga itu memicu kekhawatiran mengingat proyek ini mengalami kegagalan berulang sejak dimulai lebih dari dua dekade lalu.
Sementara di Sokoria, laporan Floresa pada Desember 2023 menemukan proyek ini menyebabkan sumber air tercemar dan tanaman pertanian rusak.
Bukan Hanya Mataloko dan Sokoria
Di wilayah Keuskupan Agung Ende, proyek geotermal tidak hanya di Mataloko dan Sokoria.
Salah satu yang juga hendak dikerjakan adalah di Nage, sekitar 20 kilometer sebelah selatan Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada.
Dalam keputusan yang terbit pada 17 September 2024, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menetapkan grup bisnis Sinar Mas, PT Daya Anugerah Sejati Utama sebagai pemenang lelang proyek Wilayah Kerja Panas Bumi [WKP] Nage.
PT Daya Anugerah Sejati Utama yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta merupakan perusahaan yang 99,999 persen sahamnya milik PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. atau DSS.
Dalam audiensi pada 15 Maret, hadir juga PT. Daya Mas Nage Geothermal, diduga merupakan perusahaan bentukan Sinar Mas yang secara khusus mengelola proyek di Nage.
WKP Nage terletak di kawasan hutan yang memiliki luas 10.410 hektare. Lahan itu terdiri atas 2.083,85 hektare hutan produksi, 825,78 hektare hutan produksi dapat dikonversi dan 7.500,37 hektare Area Penggunaan Lain.
WKP yang dilelang dengan pola pengusahaan total project [hulu dan hilir] itu menargetkan kapasitas pengembangan 40 Megawatt. Lokasi itu disebut memiliki cadangan terduga sebesar 46 Megawatt ekuivalen [MWe].
Editor: Ryan Dagur
