Floresa.co – Sabtu siang, 11 April, lapangan Desa Bo’a di Kabupaten Rote Ndao yang lumrahnya dipenuhi warga bermain dan menonton sepak bola tampak kosong.
Hari itu, warga memadati seruas jalan lapen di sebelahnya yang dibangun dengan dana Inpres Desa Tertinggal tahun 2008.
Berdiri berhadapan dengan sejumlah polisi dan TNI, Reni Ahsari Mbatu berteriak lantang: “Jangan pikir kami bisa dibeli dengan iming-iming dan janji akan perubahan! Kami tak bisa dibeli dengan uang!”
Reni lahir dan tumbuh di Desa Bo’a di pesisir barat Pulau Rote. Semenjak kecil, ia biasa bermain di Pantai Oemau yang kerap disebut Pantai Bo’a.
Selama puluhan tahun, pantai itu dikenal sebagai tempat berselancar yang banyak dikunjungi turis asing.
Sejak 2022, publik tak lagi bisa mengakses jalan lapen menuju pantai itu lantaran ditutup PT Bo’a Development, pengembang hotel mewah NIHI Rote. Penutupan memicu protes menahun dari warga sekitar.
Reni mengingat kala dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar pada sekitar 2003-2009.
“Guru-guru sering mengajak kami ke Pantai Oemau untuk bersihkan sampah setiap kali peselancar asing mau datang,” kata perempuan 29 tahun itu.
Sementara Ida Lestari Marsyana Mbatu menegaskan tak akan berhenti bersuara meski suaminya bekerja di korporasi itu yang memprivatisasi Pantai Oemau.
“Pekerjaan mungkin bisa hilang. Tapi tanah, pantai dan ombak tak boleh hilang dari hidup kami. Mereka adalah jiwa kami,” katanya bersambut teriakan massa aksi: “Stop privatisasi pantai! Stop privatisasi ombak!”
Lagi, Terjadi Insiden
Di balik beberapa polisi itu, tampak lebih dari 10 perempuan berteriak ke arah massa aksi.
Sedikitnya 20 lelaki juga tampak berkumpul di sekitar semak-semak rimbun di sisi jalan lapen.
Para perempuan itu berteriak: “Pulang saja sana! Tidur!”
Teriakan tersebut menyulut beberapa perempuan massa aksi yang akhirnya keluar dari pita pembatas.
Parameter pita pembatas itu sudah diperluas sebagai antisipasi berulangnya insiden berdarah di depan Pengadilan Negeri Rote Ndao.
Sejumlah perempuan massa aksi tersebut lalu berlari ke arah para perempuan yang tetap berteriak.
“Jangan minta kami pulang! Kami mau pertahankan tanah ini!” kata seorang di antaranya.
Adu mulut diikuti saling pukul pun tak terhindarkan.
Polisi baru mendekati titik perkelahian beberapa detik kemudian, saat kian banyak perempuan menghambur ke tempat itu.
Bentrokan mereda sekitar lima menit kemudian, setelah Richal berlari kembali ke mobil komando, mengambil mikrofon dan meminta massa aksi berputar balik ke dalam parameter.
Richal mengatakan “insiden membuktikan polisi tak betul-betul memikirkan soal taktis yang mereka gadang-gadang sejak 10 April.”
Floresa menanyai Kapolsek Rote Barat, Elyonat Deny Umbu Warata soal kelompok yang berdiri di belakang polisi selama aksi berlangsung.
“Saya tidak tahu mereka itu siapa. Bisa jadi karyawan atau simpatisan perusahaan,” katanya.
Warga bergotong-royong memangkas semak-semak di sekitar jalan lapen itu sehari selepas aksi.
“Kami potong supaya tak lagi ada yang bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu di semak-semak itu pada aksi berikutnya,” kata Richal.
Berbekal senter, pemotongan semak-semak selesai sekitar pukul 20.00 Wita.
Aksi di Ujung Jalan
Aksi berlangsung sejak pukul 11.00 Wita di ujung jalan lapen bermasalah itu. Unjuk rasa diikuti sekitar 50 warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pesisir, wadah perjuangan kolektif di Rote.
Fren Tukan, seorang anggota Front Mahasiswa Nasional (FMN) Kupang turut berbicara dalam unjuk rasa.
“Saya tidak lahir dan tumbuh di Rote. Tapi, perjuangan ini membuat saya merasa menjadi bagian dari warga Rote,” katanya.
Lapangan sepak bola di samping jalan lapen itu dipagari tembok batu setinggi sekitar 150 sentimeter.
Di atasnya duduk beberapa anak, yang lalu disebutkan Fren dalam narasinya.
“Adik-adik yang duduk di sana tentu merasakan pentingnya pantai sebagai tempat tumbuh, bermain dan bercerita. Kalau pantai diprivatisasi, anak-anak itu tak akan punya cerita tentang Pantai Oemau,” kata Fren.
“Adik-adik, bagaimana bila pantai kita hilang?”
Ujung jalan lapen terpaut sekitar 500 meter sebelum gerbang NIHI Rote, yang dalam surat izin aksi dinyatakan sebagai lokasi unjuk rasa.
Perubahan titik lokasi bermula kala Kapolsek Elyonat Deny Umbu Warata dan sejumlah personel polisi serta TNI mencegat iring-iringan massa yang baru tiba di ujung jalan lapen.
Kepada massa, Deny memberi tahu unjuk rasa hanya bisa dilakukan di titik itu lantaran surat izin aksi baru diserahkan sehari sebelumnya.
“Undang-undang mengatur surat izin aksi harus diserahkan maksimal tiga hari sebelum unjuk rasa,” katanya di depan massa.
Deny bukan pertama kalinya menyoal waktu penyerahan surat izin aksi 11 April. Pada malam sebelumnya ia menelepon Richal.
“Saya berusaha menjelaskan mekanisme penyampaian pendapat di depan umum serta memastikan berapa orang yang akan hadir aksi,” kata Deny.
Kepada Floresa selepas unjuk rasa, Deny menyebut pemastian dibutuhkan supaya dirinya “dapat mempersiapkan teknis dan taktis di lapangan sekaligus mengingatkan massa agar tidak anarkis.”
Richal mengatakan malam itu, ia mengingatkan Deny agar personel keamanan seimbang dengan jumlah massa ketika unjuk rasa berlangsung.
“Jumlah polisi yang proporsional akan memastikan aksi berjalan lancar,” katanya.
Floresa menghitung tak lebih dari tujuh polisi menjaga unjuk rasa di ujung jalan lapen, selain tiga lainnya yang berseragam TNI. Semuanya laki-laki.
Bupati Makan Siang dengan Bos NIHI Rote
Dalam surat izin aksi, Richal Elia menyatakan unjuk rasa hari itu merupakan “aksi respons cepat terhadap kedatangan petinggi NIHI Rote,” sehingga surat diserahkan sehari sebelumnya ke polisi.
Kedatangan petinggi NIHI Rote terus disoroti warga sejak kabar itu mulai terdengar pada 6 April.
Nyaris keseluruhan warga Bo’a menyimpan nomor dan pernah berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Otfianus Nggadas, penjabat kepala desa mereka.
Itulah mengapa mereka dapat melihat story yang diunggah Otfianus tentang secarik undangan wisuda. Namanya disebut sebagai penerima undangan itu yang berlogo Rote Hospitality Academy.
Pada bagian kanan teratas undangan itu ia menulis: “Beta sonde kagum kepada uang, jabatan ataupun status sosial. Tapi beta kagum kepada manusia yang mampu memanusiakan anak Rote. Terima kasih ROTE HOSPITALITY ACADEMY.”
Story Otfianus serentak tersebar sampai Nemberala, yang terpaut sekitar tujuh kilometer dari Bo’a.
Nemberala merupakan tanah kelahiran Erasmus Frans Mandato, warga yang disidang lantaran mengkritik penutupan dua jalan publik melalui Facebook.
Jaksa menjeratnya dengan Pasal 28 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan.
Erasmus dituntut pidana 3,5 tahun penjara. Sidangnya berlanjut dengan replik dan duplik, berturut-turut pada 13 April dan 16 April.
Selagi warga di kedua desa itu membahas story Otfianus, suatu video ganti tersebar.
Dalam video itu tampak Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk berbincang sembari menyantap makanan di depan meja yang sama dengan Otfianus, Camat Rote Barat, Olens Ndoen, serta pemilik NIHI Rote, Michael B. Scwabb dan Gregory Alan Sarkissian.
Sebagai perempuan yang lahir dan tumbuh di Bo’a, Reni Ahsari Mbatu mengaku “sangat kecewa dengan Bupati Paulus. Ia seolah tak mau tahu bagaimana warganya berjuang mempertahankan tanah.”
Sementara Beatrix Carvita Claudia Frans dan Fredijhon Frans, dua anak Erasmus yang aktif dalam Gerakan Masyarakat Pesisir mengatakan “bupati perlu dilabeli sebagai pengkhianat rakyat dan jabatan.”
“Bupati malah bersenang-senang selagi warga sampai berdarah-darah mempertahankan tanah,” kata keduanya.
Floresa menghubungi Paulus pada 7 April. Ia menyatakan makan siang itu merupakan bagian dari undangan NIHI Rote.
“Saya diundang. Di sana sama sekali tak membahas soal Erasmus maupun serangkaian aksi yang sempat berujung insiden berdarah.”
Ditanya kembali soal responsnya terhadap insiden berdarah itu dan apakah sempat menjenguk warganya yang terluka, ia menjawab: “urusan hukum adalah urusan aparat penegak hukum.”
Pada hari yang sama, Floresa menerima video yang menunjukkan Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan dan Samsul Bahri, manajemen korporasi yang melapor Erasmus tengah berfoto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gibran berada di Kupang pada 6 April untuk mengikuti Festival Pawai Paskah 2026.
Ditanya apakah wakilnya dan Samsul memiliki agenda khusus dengan Gibran, Paulus menjawab: “silakan tanya mereka karena saya tidak tahu.”
Namun, ia lalu meneruskan jawabannya, “Ibu wakil (bupati) hadir mewakili Pemda dalam pawai obor,” menambahkan tidak ada agenda apapun dengan Gibran.
Editor: Ryan Dagur
