Oleh: Vano Jemadin
Saya termasuk orang yang tertarik pada Rocky Gerung. Ketertarikan muncul karena cara bicaranya yang lantang, argumentasinya yang tajam, dan terutama kemampuannya membaca kekuasaan di Indonesia. Ia bukan sekadar pengamat politik yang gemar berdebat, melainkan intelektual yang berusaha membongkar cara pemerintah membangun legitimasi dan mempertahankan kekuasaan. Karena itu, ia kerap disebut “filsuf akal sehat”.
Dua tahun lalu, pada 11 Mei 2024, saya hadir sebagai mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero dalam Ledalero Talk bertajuk “Mendiagnosis Kesehatan Republik Indonesia Pascapemilu 2024”. Saat itu, Rocky berbicara dari luar kekuasaan. Ia mengajak kami membaca politik secara kritis, mempertanyakan kekuasaan, dan tidak kehilangan keberanian menggunakan akal sehat.
Namun, pada 2 Oktober 2026, Rocky dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saya tidak serta-merta menganggap ia telah berubah. Pertanyaan saya justru lebih mendasar: bagaimana suara seorang pengkritik terdengar ketika ia berada di dalam lingkaran kekuasaan, memberikan pertimbangan, dan ikut memengaruhi keputusan?
Perubahan posisi itu menghadirkan ujian yang nyata. Masuk ke dalam kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti kehilangan sikap kritis. Namun, kedekatan dengan kekuasaan membuat kemerdekaan berpikir tidak lagi cukup dinilai dari reputasi atau pernyataan, melainkan dari sikap dan tindakan ketika kepentingan publik berbenturan dengan kepentingan penguasa.
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan tersebut melalui tiga pokok: jarak kritis intelektual terhadap kekuasaan, pengaruh jabatan terhadap independensi berpikir, dan keberanian mempertahankan akal sehat dari dalam lingkaran kekuasaan.
Intelektual dan Jarak Kritis dari Kekuasaan
Kekuatan intelektual tidak terletak pada kerasnya suara, melainkan pada keberanian menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Jarak ini bukan berarti selalu menentang pemerintah. Seorang intelektual dapat mendukung kebijakan yang baik sekaligus mengkritik keputusan yang keliru, tanpa menjadikan kedekatan politik sebagai ukuran kebenaran.
Rocky pernah menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo. Kompas.com pada 13 Juni 2025 memberitakan dorongannya agar kabinet dirombak sebagai bagian dari perubahan paradigma menuju demokrasi ekonomi. Menurutnya, perombakan dapat menghadirkan energi baru dan mendorong gagasan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Rekam jejak itu penting karena menunjukkan bahwa kritiknya tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan sebelumnya. Namun, posisinya kini berbeda. Jika dahulu ia berdiri di luar untuk mengkritik kekuasaan, kini publik perlu melihat apakah kritik tetap menjadi cermin bagi kekuasaan atau justru hanya memantulkan wajah kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah Rocky pernah mengkritik, melainkan apakah keberanian tersebut tetap terpelihara ketika ia memiliki akses langsung kepada pengambilan keputusan.
Jabatan dan Ujian Akal Sehat
Setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres, Rocky menyatakan bahwa dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam” dan sikapnya tetap radical break. Pernyataan itu menegaskan bahwa perubahan posisi tidak selalu berarti perubahan prinsip. Namun, prinsip tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan; ia harus diuji dalam tindakan.
Jabatan membawa tanggung jawab, akses, dan kedekatan dengan kekuasaan. Posisi itu membuka kesempatan untuk memengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus menghadirkan risiko ketika kepentingan institusi berbenturan dengan kebebasan berpikir.
Pada 3 Oktober 2026, Kompas.com memberitakan penjelasan Rocky bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar mengkritik pemerintah. Pembedaan ini penting. Kritik dari luar dapat disampaikan secara terbuka, sedangkan sikap kritis dari dalam menuntut kemampuan membaca persoalan dan memberi pertimbangan sebelum keputusan diambil. Keduanya memiliki tempat dalam demokrasi, tetapi harus dinilai dari hasil dan konsistensinya.
Dalam konteks ini, saya sependapat dengan tulisan Otto Gusti Madung di Floresa pada 8 Oktober 2026. Otto melihat masuknya Rocky ke lingkaran kekuasaan bukan semata-mata sebagai perubahan posisi politik, tetapi sebagai ujian atas hubungan filsafat dan kekuasaan. Seorang filsuf di dalam kekuasaan tidak boleh berubah menjadi pemberi legitimasi filosofis; ia tetap dituntut mempertahankan kritik dan memberikan pertanggungjawaban yang rasional, empiris, dan etis terhadap kebijakan publik.
Saya ingin menarik persoalan itu satu langkah lebih jauh. Pertanyaannya bukan hanya apakah filsafat masih dapat mengkritik kekuasaan, tetapi apakah seorang intelektual mampu mempertahankan jarak kritis setelah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan.
Dalam konteks Rocky, pertanyaan itu menjadi konkret: apakah ia berani memberi pertimbangan berbeda ketika kepentingan Presiden tidak sejalan dengan kepentingan publik? Di sinilah radical break harus dibuktikan sebagai sikap politik dan intelektual, bukan sekadar slogan. Keberanian untuk berbeda justru paling diuji ketika seseorang berada di dalam kekuasaan.
Ukuran independensi intelektual Rocky bukan terletak pada apakah ia masih memakai bahasa kritik, melainkan pada kesediaannya mempertahankan penilaian kritis ketika penilaian itu berpotensi tidak menyenangkan kekuasaan. Jika kedekatan membuatnya kehilangan keberanian menyampaikan kebenaran, jabatan justru menjadi ujian yang gagal ia lalui.
Pada titik itulah publik dapat menilai apakah radical break merupakan prinsip atau hanya jargon yang terdengar kuat ketika ia masih berada di luar istana.
Keberanian Berpikir di Dalam Istana
Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Rocky akan tunduk kepada pemerintahan Prabowo; penilaian itu harus menunggu bukti. Namun, publik tetap perlu mengawasi dan mengajukan pertanyaan kritis. Demokrasi tidak boleh bergantung pada reputasi seseorang, seberapa lantang pun ia berbicara pada masa lalu.
Ujiannya konkret: apakah Rocky tetap berani mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, menyampaikan keberatan ketika kepentingan elite mengalahkan keadilan sosial, dan mempertahankan pandangannya ketika pandangan itu tidak menyenangkan pihak yang memberinya jabatan?
Pertanyaan itu berlaku bukan hanya bagi Rocky, tetapi bagi setiap intelektual yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Menjadi bagian dari pemerintah bukanlah kesalahan. Persoalan muncul ketika jabatan mengikis kemampuan untuk menilai kekuasaan secara jernih.
Saya tetap menghargai keberanian Rocky mengkritik pemerintah. Namun, penghargaan tidak boleh berubah menjadi kekaguman tanpa syarat. Julukan “filsuf akal sehat” bukan sekadar identitas publik, melainkan tanggung jawab moral yang harus dipertahankan dalam setiap posisi.
Akal sehat tidak dibuktikan oleh kerasnya suara ketika seseorang berada di luar istana, tetapi oleh kesetiaannya pada kebenaran ketika ia memiliki alasan untuk diam.
Kini Rocky berada di dalam lingkaran kekuasaan. Waktu dan tindakannya akan menjawab apakah ia mampu menjadikan istana ruang bagi kritik yang jujur atau justru kehilangan jarak yang dahulu membuat suaranya diperhitungkan.
Vano Jemadin adalah mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
Editor: Ryan Dagur