Oleh: Ryan Dagur
Sekitar satu jam setelah terbitnya berita Floresa tentang pasangan di Keuskupan Ruteng yang terancam gagal menikah karena syarat janggal dari otoritas Gereja Katolik, seorang kenalan menelepon saya.
Kami bicara agak lama. Pertanyaannya di sela-sela percakapan terdengar sederhana, tetapi tidak enteng: mengapa kasus seperti ini bisa muncul?
Kami berbicara bukan sebagai pihak yang saling berhadapan, melainkan sebagai dua orang yang sama-sama prihatin pada cara otoritas Gereja menghadapi masalah semacam ini.
Tulisan ini adalah upaya melanjutkan percakapan itu. Untuk menjawabnya, kita mulai dari kasusnya.
Florianus Asdi (32) dan Romana Nelti Can (30) adalah pasangan Katolik yang berencana menikah di Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, Keuskupan Ruteng pada 27 November mendatang, tanggal yang menurut keluarga ditetapkan secara resmi oleh pastor kapelan atau wakil pastor paroki. Benteng Jawa ada di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.
Mereka sudah menyerahkan semua berkas, termasuk status liber, yaitu surat keterangan bahwa seseorang bebas/tidak punya halangan untuk menikah menurut hukum Gereja. Tenda dan undangan sudah dipesan, panitia dibentuk, dan koor sudah berlatih dua minggu lebih.
Perlu diingat, untuk menikah di Gereja Katolik, sudah banyak syarat yang mesti dipenuhi calon mempelai, termasuk beberapa jenis iuran. Daftar itu sudah panjang, dan umat umumnya menjalaninya tanpa banyak bertanya. Maka, ketika masih ada syarat tambahan di luar daftar itu, wajar bila umat bertanya dari mana asalnya.
Kasus ini menjadi pelik karena hingga pernikahan itu tinggal menghitung hari, penyelidikan kanonik, tahap pemeriksaan wajib sebelum pernikahan Katolik, belum juga dimulai. Menurut keluarga, pastor paroki, Romo Ferdinandus Tahul, mengaitkan alasan belum bisa masuk ke tahap itu karena ada sengketa tanah antara ayah Romana dan paroki.
Pastor paroki disebut sempat menawarkan jalan pintas: ayah Romana membuat surat pernyataan penyelesaian masalah tanah, sebagai syarat pernikahan bisa digelar.
Pasangan itu lalu mencari jawaban ke keuskupan dan, pada 18 November, mengirim surat pengaduan lima halaman kepada Uskup Ruteng dan jajarannya.
Karena tak kunjung mendapat kepastian, kerabat mereka kemudian menghubungi Floresa, berharap kasus itu diberitakan. Dari pesan-pesan yang masuk ke redaksi, mereka putus asa dan kecewa. Ada harapan bahwa ketika kasus ini mendapat perhatian luas, otoritas bisa mengubah keputusan.
Dari mereka, saya tak menangkap ada upaya untuk mempermalukan otoritas institusi tempat mereka bernaung. Sebagaimana terekam dalam surat pengaduan ke Keuskupan, mereka menulis bahwa langkah itu diambil demi salus animarum, keselamatan jiwa-jiwa, serta kepastian hak sakramental mereka.
Alasan yang Tak Pernah Disebut
Sebagian rincian sengketa tanah yang disebut menjegal pernikahan itu belum bisa diverifikasi secara independen oleh Floresa, dan versi pihak paroki belum terdengar utuh.
Informasi yang bisa tersaji adalah pihak paroki memenangi gugatan dan ayah Romana menolak eksekusi putusan pengadilan.
Namun, ada pertanyaan sederhana di sini: apa alasan yang logis, gerejani, dan Injili untuk menunda, atau menghalangi pernikahan dua orang dewasa dengan memakai sengketa tanah orang tua sebagai dalihnya?
Kitab Hukum Kanonik, hukum resmi Gereja Katolik, dalam Kanon 843 §1, sebagaimana juga dikutip dalam pengaduan mereka, menyatakan pelayan suci tidak boleh menolak sakramen bagi mereka yang memintanya secara wajar dan tidak dilarang hukum. Daftar halangan nikah ada dalam Kanon 1083–1094, dan sengketa harta orang tua tidak ada di sana.
Injil pun tidak mengenal syarat itu. Yesus menyembuhkan dan mengampuni tanpa meminta surat pernyataan lebih dulu. Adakah satu ayat saja yang menceritakan Ia menunda mukjizat sampai urusan tanah beres?
Saya tidak sedang membela orang tua mempelai dalam perkara tanah itu. Jika paroki memang di pihak yang benar, Gereja boleh dan perlu memperjuangkannya lewat jalur yang sah.
Namun, menjadikan perkara itu syarat bagi sakramen anaknya tidak menyelesaikan sengketa lama. Ia hanya melahirkan perkara baru: umat yang tidak bersalah kehilangan haknya. Dalam bahasa keluarga, sakramen menjadi “sandera”.
Sejak kapan altar punya loket syarat administrasi, dan sejak kapan sertifikat tanah masuk daftar persyaratan sakramen?
Pertanyaan sepenting itu semestinya dijawab dengan terang. Yang datang justru sebaliknya.
Estafet Tanggung Jawab
Simak bagaimana Gereja merespons. Pastor paroki menunda dengan alasan menunggu keuskupan. Vikaris Episkopal Reo, wakil uskup untuk wilayah itu, mengaku “belum mendalami” dan menyuruh keluarga kembali bicara dengan dewan paroki dan pastor paroki.
Ketika Floresa bertanya, pastor paroki melemparnya ke keuskupan: “Mereka yang berwenang untuk berbicara.”
Vikaris Jenderal, tangan kanan uskup yang menurut pastor paroki sudah mendapat seluruh duduk soalnya, tak membalas pesan yang sudah bercentang dua.
Informasi yang diperoleh Floresa dari keluarga calon mempelai usai artikel itu terbit menyebutkan Vikjen meminta keluarga untuk kembali mendatangi paroki karena persoalan tersebut merupakan urusan pastor paroki.
Semua menunjuk ke atas, ke samping, atau ke orang lain. Tak ada yang berkata, “Ini tanggung jawab saya, dan inilah penjelasan saya.”
Padahal, pasangan ini sudah bolak balik, menempuh tiga jam perjalanan ke Ruteng, bertemu pejabat keuskupan, dan menulis surat lima halaman di atas meterai. Jawaban “satu sampai dua hari” belum juga datang empat hari kemudian.
Jika semua mengaku tidak berwenang bicara, siapa sebenarnya yang berwenang menjawab? Atau kewenangan baru muncul ketika ada yang perlu ditagih?
Dalam dunia birokrasi, pola ini punya nama: pembiaran yang dibungkus prosedur. Dalam Gereja ironinya lebih pahit. Institusi yang tiap pekan mengisahkan gembala yang meninggalkan sembilan puluh sembilan domba demi satu yang tersesat, kini sulit meluangkan satu pertemuan untuk dua umat yang berkali-kali mengetuk pintunya.
Gembala konon mencari domba yang hilang. Di sini, domba yang datang sendiri justru disuruh pulang. Respons semacam ini bukan kebetulan. Ia tumbuh dari cara pandang tertentu.
Klerikalisme yang Sopan
Saya melihat akarnya adalah klerikalisme, yakni sikap yang menempatkan klerus, kaum tertahbis seperti imam dan uskup, sebagai penentu segalanya. Bukan yang pongah dan gamblang, melainkan yang senyap dan sopan.
Ia bekerja lewat pengandaian yang jarang diucapkan: keputusan adalah urusan klerus, umat cukup menunggu, penjelasan adalah kemurahan hati dan bukan kewajiban. Kalau umat gelisah, itu soal kesabaran mereka.
Pengandaian itu pada dasarnya berkata: yang bijak dan cerdas hanya klerus, umat belum tentu. Maka umat tak perlu tahu alasannya, tak perlu dilibatkan, cukup diminta “bersabar”.
Di titik inilah, klaim bahwa klerus adalah orang-orang terpanggil kerap dipakai sebagai tameng. Imam dikatakan dipanggil Allah, dipilih-Nya sendiri, diurapi Roh Kudus.
Sebagai keyakinan iman, itu layak dihormati. Namun, ketika keyakinan itu dijadikan alasan agar tidak boleh dikritik dan tak perlu ditanya, ia berhenti menjadi teologi dan berubah menjadi perisai.
Panggilan menerangkan dari mana sebuah tugas berasal, bukan menjamin bahwa setiap tindakan benar. Keyakinan sebagai orang yang diurapi tidak sama dengan kebal dari segala kesalahan.
Kitab Suci sendiri penuh nabi yang menegur raja dan imam, dan Gereja sendiri punya hukum kanon, lengkap dengan rumusan sanksi bagi klerus yang melanggarnya. Kalau urapan membuat seseorang tak mungkin keliru, untuk apa semua itu ada?
Lebih celaka lagi, umat seakan dilatih atau dikondisikan untuk takut. Bertanya dicap kurang ajar, mengkritik dianggap melawan Tuhan, dan mengajukan keberatan dianggap kurang iman.
Yang dijaga akhirnya bukan kesucian imamat, melainkan kenyamanan orang-orang yang memegangnya. Padahal, orang yang sungguh merasa dipilih Allah dan diurapi Roh Kudus semestinya paling siap untuk diperiksa, sebab yang dititipkan kepadanya bukan miliknya.
Selain itu, umat yang sama membangun gereja, mengisi kolekte, melatih koor, dan menyerahkan seluruh hidup rohaninya kepada institusi ini. Mereka bisa membedakan prosedur dari kesewenang-wenangan. Mereka hanya jarang diberi kesempatan membuktikannya.
Apakah kebijaksanaan ikut dibagikan bersama tahbisan, sementara umat hanya kebagian jatah bersabar?
Paus Fransiskus berulang kali mengecam klerikalisme sebagai penyakit dalam Gereja. Klerikalisme paling berbahaya justru ketika menyamar sebagai “aturan”, “kewenangan”, atau “bukan wewenang saya menjawab”.
Dan di sinilah pertanyaan yang lebih tak nyaman muncul.
Akhir-akhir ini makin banyak kasus yang terungkap di dalam institusi Gereja dengan pelaku klerus. Misalnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual.
Jika yang terjadi di Benteng Jawa hendak disebut ketegasan, yakni menegakkan prosedur dan wibawa, apakah ketegasan yang sama berlaku bagi para imam yang terlibat skandal?
Apakah mereka diperiksa secepat dan seketat umat yang ingin menikah? Apakah prosesnya dijelaskan sejelas syarat yang dibebankan kepada Florianus dan Romana?
Bila prosedur keras kepada umat biasa tetapi lentur kepada kalangan sendiri, itu bukan ketegasan. Itu ketimpangan, dan umat membacanya dengan jelas.
Atau, jangan-jangan ketegasan hanya tahu satu arah, yaitu ke bawah, dan buta terhadap ke samping dan ke dalam?
Sandera yang Jamak
Ketegasan yang hanya tahu arah ke bawah itu bukan monopoli Benteng Jawa. Sandera semacam ini rupanya bukan pola tunggal.
Di Flores, sejauh yang kami dengar, hal serupa jamak terjadi dan nyaris menjadi rahasia umum.
Setiap kali umat hendak menerima sakramen lain, entah baptis, komuni pertama, krisma, atau pernikahan, Gereja kerap menuntut mereka menunaikan lebih dulu semua kewajiban lain, termasuk iuran-iuran.
Sakramen yang dikhotbahkan sebagai rahmat cuma-cuma pelan-pelan diperlakukan seperti layanan yang baru keluar setelah administrasi beres.
Jangan salah paham: iuran itu penting. Gereja tidak hidup dari udara. Ada listrik yang harus dibayar, gedung yang harus dirawat, karya pelayanan yang harus dibiayai, dan para pelayan yang perlu dihidupi.
Hukum Gereja sendiri menyatakan umat beriman wajib membantu memenuhi kebutuhan Gereja. Kanon 222 §1 menyebutnya sebagai bagian dari tanggung jawab umat beriman.
Umat Katolik di Flores umumnya paham dan, bila ditanya, rela menyumbang. Menopang Gereja dengan harta sendiri adalah wujud tanggung jawab beriman, dan kritik ini tidak hendak menggugatnya.
Persoalannya ada pada pola. Kewajiban menyumbang adalah kewajiban moral umat kepada Gereja. Ia tidak pernah dimaksudkan menjadi tiket masuk ke sakramen.
Hukum yang ada justru menegaskan bahwa pelayan tidak boleh meminta apa pun untuk pelayanan sakramen, selain persembahan yang ditetapkan otoritas berwenang, dan harus menjaga agar kaum miskin tidak kehilangan bantuan sakramen karena kemiskinannya (Kanon 848).
Begitu sumbangan yang lahir dari kerelaan dipasang sebagai tagihan di pintu masuk sakramen, yakni lunasi dulu, baru dilayani, persembahan kehilangan makna dan berubah menjadi pungutan. Umat yang belum mampu dibuat merasa menunggak utang kepada Tuhan.
Ada pembedaan sederhana yang kerap dikaburkan. Menagih iuran lewat pendekatan pastoral, pengumuman, dan penjelasan penggunaannya adalah satu hal. Menjadikan iuran syarat bagi sakramen adalah hal lain sama sekali. Yang pertama mengajak umat bertanggung jawab, yang kedua menyandera mereka.
Gereja yang mengagumi janda miskin yang memberi seluruh nafkahnya (Mrk 12:41-44), semestinya malu bila ada yang tak punya justru disuruh menunggu.
Dan, kalau iuran memang sepenting itu, mengapa umat jarang diberi laporan terbuka tentang ke mana semuanya mengalir? Kepercayaan umat untuk memberi tumbuh dari keterbukaan, bukan dari ancaman penundaan sakramen.
Maka, yang mencuat di Benteng Jawa mungkin hanya puncak gunung es. Bedanya, kali ini ada keluarga yang berani bersuara.
Berapa banyak umat lain yang memilih diam atau membayar, karena takut anaknya batal dibaptis atau dikrisma?
Ujian Keselarasan
Kasus Benteng Jawa sebenarnya hanya satu potret dari ujian yang lebih besar: sanggupkah Gereja menyelaraskan apa yang diajarkan, dikhotbahkan, dan dinasihatkan dengan apa yang dilakukannya?
Dari mimbar, umat terus diingatkan tentang keadilan, kasih, dan keberpihakan pada yang kecil. Ujiannya selalu sama: apakah Gereja berbuat demikian ketika kepentingannya sendiri yang bersinggungan?
Umat diminta menjadi garam dan terang dunia. Tetapi mengapa ruangan mendadak ingin diredupkan ketika terang itu diarahkan ke dalam?
Di Flores, Floresa beberapa waktu terakhir menyoroti dua contoh yang menuntut jawaban.
Pertama, konflik agraria di Nangahale, yang menghadapkan Keuskupan Maumere dengan masyarakat adat dan berakar pada warisan kolonial. Gereja yang kerap berbicara tentang keadilan bagi yang tersingkir ada di salah satu sisi sengketa itu.
Kedua, kasus hotel mewah di Labuan Bajo milik perusahaan yang berafiliasi dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Perusahaan itu membongkar lebih dari seratus makam warga di lahan yang mereka kuasai, tanpa sepengetahuan ahli waris, dan kini dilaporkan ke polisi. Bagi banyak orang Flores, makam adalah tempat leluhur beristirahat, bukan sekadar bidang tanah.
Kontras dengan apa yang Gereja sendiri rumuskan terasa tajam. Dalam Nota Pastoral KWI 2026 tertulis: “Mendengarkan seruan FABC (Konferensi Para Uskup Asia) dan dalam rangka berjalan bersama sebagai bangsa Asia, Gereja Indonesia, baik Konferensi Waligereja Indonesia maupun masing-masing keuskupan serta tarekat religius, tidak menanamkan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan ruang hidup” (n. 160).
Rumusan itu jelas dan berani. Justru karena itu, ia menjadi ukuran yang adil untuk menilai praktik: seberapa jauh kata-kata dalam dokumen resmi itu dihidupi, juga ketika menyangkut lahan, makam, dan ruang hidup warga di Flores. Dalam kasus di Labuan Bajo itu, di mana letak “ruang hidup” dalam hitungan investasi yang katanya sudah ditolak di atas kertas, dalam dokumennya sendiri yang kini gencar disosialisasikan?
Setiap kasus punya duduk perkara dan pihak-pihak yang perlu didengar, dan tulisan ini tidak hendak menjatuhkan vonis. Namun, pola yang sama terbaca di sini dan di Benteng Jawa: ketika persoalan menyangkut kepentingan institusi, bahasa kasih mudah tersisih oleh bahasa kepemilikan dan prosedur. Dan ujian keselarasan itu tidak dilakukan di ruang tertutup, tetapi di hadapan umat yang menyimak.
Namun, gambaran ini tidak sepenuhnya suram. Ada contoh yang menunjukkan bahwa keselarasan antara ajaran dan tindakan bisa diupayakan, dan datang dari pucuk pimpinan Gereja sendiri.
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, akhir-akhir ini lantang berbicara tentang masalah yang menggerogoti kehidupan umat, terutama polemik geotermal dan militerisasi. Ia mengkritisi pembangunan batalyon-batalyon militer di wilayah itu.
Aksinya juga diikuti uskup-uskup lainnya di Flores, seperti Uskup Larantuka dan Uskup Labuan Bajo, khususnya terkait proyek geotermal.
Sikap seperti ini penting bukan karena semua orang pasti sepakat dengan mereka, melainkan karena ia menunjukkan Gereja yang hadir dalam persoalan nyata umat dan berani menyebutnya dengan terang.
Inilah wajah yang dirindukan umat: gembala yang bicara lebih dulu, bukan setelah didesak. Dan bila itu mungkin dilakukan terhadap persoalan besar, mestinya ia juga mungkin dilakukan terhadap persoalan sekecil dua orang yang hanya ingin menikah.
Harapan itu terasa mendesak karena konteksnya. Flores adalah salah satu kantong Katolik terkuat di Indonesia. Di sini Gereja menyatu dengan hidup sehari-hari, dari kelahiran, perkawinan, sampai pemakaman. Karena itu, setiap kejanggalan di lingkaran Gereja cepat menjadi buah bibir, dan di media sosial cepat pula memantik komentar pedas.
Komentar itu sering kasar dan tidak selalu adil. Tetapi, menepisnya sebagai “nyinyiran” berarti melewatkan pesan di baliknya: umat merasa Gereja kehilangan wajah kasihnya.
Dan yang rusak bukan hanya citra satu pastor atau satu paroki. Wajah institusi ikut tercoreng, termasuk imam-imam yang bekerja tulus dan sunyi di tempat lain.
Untungnya, tidak semua orang di dalam Gereja memilih diam.
Ketika kasus ini dibahas di redaksi kami, seorang imam Katolik menghubungi kami. Ia mengajak mencari jalan keluar sambil bercerita tentang upayanya membangun soliditas dan pemberdayaan sosial-ekonomi umatnya. Seorang biarawati Katolik juga menghubungi kami untuk menyampaikan keprihatinannya pada kekerasan seksual di NTT, termasuk kasus terbaru berupa dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang, Yosef Lede.
Dua kontak itu menunjukkan bahwa di dalam Gereja ada orang yang gelisah dan ingin berubah, serta memilih terus mencari cara mewujudnyatakan kasih. Mereka sedang menjaganya agar tetap layak dipercaya.
Namun, kegelisahan orang-orang seperti mereka akan tinggal bisik-bisik, dan upaya mereka mudah sia-sia, jika struktur di atasnya terus meminta umat menunggu dan klerus memilih diam.
Zaman yang Tidak Menunggu
Zaman tak lagi memberi Gereja kemewahan untuk diam. Umat hari ini membaca, membandingkan, merekam, dan menulis. Satu surat pengaduan bisa sampai ke redaksi dalam hitungan jam.
Diam tak lagi dibaca sebagai kebijaksanaan, melainkan sebagai jawaban: kami tidak merasa perlu menjelaskan.
Gereja yang ingin tetap kredibel perlu mengubah cara menghadapi krisis.
Pertama, bicara lebih dulu dan terbuka, sebelum persoalan sampai ke ruang publik.
Kedua, menunjuk satu pihak yang bertanggung jawab dan bisa dihubungi, bukan lingkaran pejabat yang saling merujuk.
Ketiga, memisahkan tegas urusan sakramen dari urusan harta, termasuk iuran, dan melaporkan penggunaannya secara terbuka kepada umat.
Keempat, mengakui kekeliruan tanpa menunggu tekanan.
Kredibilitas Gereja tidak runtuh karena dikritik. Ia runtuh ketika umat menyimpulkan, dari pengalaman sendiri, bahwa kata-kata tentang kasih dan keadilan tidak berlaku saat kepentingan institusi bersinggungan.
Kembali ke Pertanyaan Itu
Maka, kepada kenalan yang bertanya mengapa kasus seperti ini bisa muncul, jawaban saya begini: karena institusi yang terbiasa tak menjelaskan diri lama-lama lupa bahwa umatnya berhak bertanya.
Mengapa menjelaskan diri terasa seperti kekalahan, padahal itu bentuk paling sederhana dari melayani?
Saatnya Gereja meninggalkan klerikalisme jauh-jauh. Bukan karena tekanan media atau amarah media sosial, melainkan karena Gereja sendiri mengajarkan bahwa seluruh umat, bukan hanya klerus, adalah Umat Allah yang bersama-sama bertanggung jawab.
Waktunya sempit, tetapi belum habis. Keuskupan masih bisa memberi keputusan tertulis seperti yang diminta keluarga. Pastor paroki masih bisa menjelaskan sikapnya di depan umat, bukan hanya kepada jurnalis.
Jika ada keberatan yang sah, uraikan terbuka dan selesaikan lewat jalur yang semestinya, terpisah dari sakramen.
Ada ironi yang sulit dilewatkan. Dalam Doa Umat pada Misa 22 November 2026, umat mendoakan para rohaniwan-rohaniwati. Saya tak ingat persis kata-katanya, tetapi pesannya kira-kira agar mereka menjadi pelayan, bukan dilayani.
Umat mengamininya dengan khusyuk. Tetapi, siapa yang akan menjadi jawaban atas doa itu, kalau bukan para pelayan itu sendiri?
Ujian yang sesungguhnya bukan pada seberapa indah doa dirumuskan, melainkan pada seberapa nyata ia dijawab, mulai dari urusan sekecil pernikahan dua umat di Benteng Jawa.
Romana dan Florianus kini berencana hanya menggelar tunangan pada 27 November.
“Biar datang lamaran saja. Datang tukar cincin saja,” kata Romana.
Kalimat sederhana itu memuat kekecewaan yang tak sederhana.
Jika Gereja sungguh “rumah keadilan, kasih, dan pendampingan,” seperti ditulis dua umatnya itu, rumah itu perlu membuka pintu sebelum tamunya berhenti mengetuk.
Jika tidak, jangan heran jika suatu saat mereka memilih pintu-pintu lainnya yang lebih terbuka atau malah dibukakan lebar-lebar.
Ryan Dagur adalah editor Floresa
Editor: Herry Kabut


