Floresa.co – Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi kepada gubernur,bupati, walikota, DPRD untuk tidak menggelar rapat kedinasan di hotel. Ini dilakukan untuk menghemat anggaran negara.
“Kenapa harus rapat di hotel kalau ada gedung pemerintah yang bisa dimanfaatkan,” uarj Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri Kamis (6/11/2014).
Selain, melarang menggelar rapat di hotel, dalam istruksi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga akan mengatur standar biaya perjalanan dinas, seperti biaya penginapan.
Instruksi-instruksi tersebut nantinya akan disertai sanksi bila pemerintah daerah mebandel. Namun sayangnya, Tjahjo tidak menyebut secara gamblang, sanksi yang akan diberikan tersebut.”Mekanisme sanksi dimungkinkan, dalam UU Pemerintahan Daerah baru, kami di pusat punya kewenangan terhadap pejabat daerah, jadi ada nanti sanksinya,” kata Tjahjo. (PTD/Foresa)
