Oleh: Ryan Dagur
Pada 23 Juli 2026, tiga kampus Katolik menggelar forum diskusi di Maumere terkait proyek geotermal Flores-Lembata.
Forum yang diinisiasi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng itu telah memicu polemik keras.
Warga terdampak dari berbagai lokasi proyek menolak hadir, jejaring masyarakat sipil mengecamnya sebagai ruang kompromi yang berbahaya, sementara penyelenggara menegaskan bahwa forum tersebut bukan alat legitimasi proyek, melainkan ruang mendengar.
Merespons berbagai kritik, kerangka acuan acara kemudian direvisi.
Setelah hampir dua pekan mengikuti perdebatan ini, saya melihat polemik forum bukan sebagai kegaduhan sesaat, melainkan pintu masuk untuk membaca perkara yang lebih besar.
Kritik terhadapnya tidak boleh diperkecil menjadi soal teknis judul, TOR, daftar peserta, atau format acara. Masalahnya jauh lebih mendasar.
Dari titik ini, tesis tulisan ini menjadi jelas: perkara forum ini bukan terutama soal prosedur akademik, melainkan ujian atas keberanian kampus menempatkan pengetahuan di pihak warga yang menanggung luka sosial-ekologis.
Jika kampus gagal membaca luka itu, maka seluruh klaim tentang dialog, netralitas, dan pengabdian berubah menjadi bahasa halus bagi legitimasi kekuasaan.
Ketika warga terdampak menyatakan bahwa “luka masih menyengat” dan menolak agar suara mereka dijadikan legitimasi sosial proyek, mereka sedang menggugat cara kerja pengetahuan yang kerap datang terlambat, berbicara terlalu rapi, dan berdiri terlalu dekat dengan kekuasaan.
Mereka tidak menolak ilmu pengetahuan; mereka menolak ilmu pengetahuan yang hadir sebagai bahasa baru untuk menertibkan penderitaan.
Karena itu, saat para peserta forum mungkin sedang bersiap memulai diskusi tersebut, polemik ini perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana kampus dapat berubah dari ruang pencarian kebenaran menjadi mesin produksi legitimasi bagi proyek yang justru ditolak warga terdampak.
Sejumlah poin yang saya uraikan dalam tulisan ini sebenarnya telah kami sampaikan beberapa waktu lalu, ketika perwakilan panitia secara khusus meminta bertemu Floresa untuk membahas rencana acara tersebut.
Dalam pertemuan itu, kami menegaskan bahwa sebagai media independen Floresa tidak dapat dan tidak mau diposisikan sebagai penghubung antara panitia dan warga. Jika panitia ingin mendengar warga, panitia harus berhubungan langsung dengan mereka, sebab hanya warga yang berhak menyatakan suara, sikap, dan keputusan atas ruang hidupnya sendiri.
Karena itu, posisi warga mesti menjadi pusat seluruh proses, bukan sekadar pihak yang dicari untuk melengkapi legitimasi acara.
Dari titik inilah gugatan terhadap forum perlu diletakkan: bukan pada keberatan moral yang abstrak, melainkan pada pengalaman warga yang menanggung risiko langsung.
Dari posisi mereka, perkara forum ini tampak lebih jelas. Kehadiran, ketidakhadiran, atau suara warga tidak boleh diperlakukan sebagai ornamen partisipasi; sebab di situlah pertanyaan tentang dialog segera berubah menjadi pertanyaan tentang legitimasi.
Ketika Dialog Menjadi Jalan Legitimasi
Kampus sering menganggap dialog sebagai kebajikan universal: semua pihak duduk setara, semua suara didengar, lalu rasionalitas seolah menuntun pada jalan keluar.
Namun di lapangan, dialog tidak pernah steril dari relasi kuasa. Tidak ada kesetaraan ketika satu pihak datang dengan izin, dana, aparat, konsultan, akses kebijakan, dan bahasa teknokratik, sementara pihak lain datang dengan trauma, tanah yang rusak, sumber air yang terancam, dan rasa takut yang diwariskan dari satu konflik ke konflik berikutnya.
Menyebut situasi seperti itu sebagai dialog setara adalah kepura-puraan yang terlalu mahal bagi warga.
Di titik inilah istilah multistakeholder, sebagaimana dirumuskan dalam TOR awal acara ini, perlu dibongkar habis. Ia terdengar inklusif, tetapi dapat bekerja sebagai kabut politik yang menutupi ketimpangan.
Dengan menyebut semua pihak sebagai pemangku kepentingan, istilah itu berisiko menyamakan warga terdampak dengan pengembang, pemerintah, dan institusi akademik.
Padahal warga bukan sekadar salah satu pihak dalam daftar undangan. Mereka adalah subjek yang menanggung risiko paling langsung: kehilangan tanah, air, kesehatan, rasa aman, relasi sosial, bahkan hubungan spiritual dengan ruang hidup.
Menyamakan posisi mereka dengan pemilik proyek adalah bentuk kekerasan konseptual yang disamarkan sebagai tata kelola partisipatif.
Karena itu, pertanyaan paling penting bukan apakah kampus mengundang warga, melainkan untuk apa kehadiran warga dipakai.
Apakah untuk memastikan hak mereka menentukan masa depan wilayah hidupnya dihormati? Ataukah untuk menunjukkan kepada publik bahwa proyek telah “dikonsultasikan”, “didiskusikan”, dan “dibuka untuk partisipasi”?
Legitimasi tidak selalu hadir sebagai dukungan terbuka. Ia dapat menyelinap lewat foto bersama, daftar hadir, notulensi, laporan kegiatan, riset, policy brief, dan kalimat akademik yang tampak seimbang.
Di situlah bahaya forum semacam ini: ia bisa mengubah luka warga menjadi lampiran administratif bagi proyek.
Dari risiko legitimasi itu, perkara forum bergerak ke wilayah yang lebih dalam: klaim netralitas akademik.
Ketika kampus menyebut diri sekadar membuka ruang dialog, klaim itu bekerja di tengah luka warga, ketimpangan kuasa, dan proyek yang membutuhkan pengakuan sosial.
Pertanyaannya bukan hanya apakah forum memberi legitimasi, melainkan bagaimana bahasa netralitas dapat membuat legitimasi itu tampak wajar, bahkan ilmiah.
Netralitas Akademik yang Gagal Membaca Luka
Kampus kerap memosisikan diri sebagai ruang objektif. Namun objektivitas tidak berarti berdiri manis di tengah antara korban dan struktur yang melahirkan korban.
Objektivitas menuntut keberanian menyebut fakta secara utuh, termasuk kerusakan lingkungan, kehilangan penghidupan, intimidasi, kriminalisasi, konflik sosial, dan krisis kepercayaan.
Jika fakta-fakta itu dikecilkan menjadi masalah komunikasi, kampus bukan sedang netral; kampus sedang mengkhianati tugas pengetahuan.
Dalam kasus Flores-Lembata, penolakan warga tidak lahir dari kekurangan informasi. Ia lahir dari pengalaman.
Dari Mataloko hingga Poco Leok, dari Sokoria hingga Atadei, warga tidak membutuhkan kuliah singkat tentang manfaat energi bersih untuk mengetahui bahwa proyek atas nama transisi energi bisa merusak sawah, memecah kampung, mengancam air, dan menciptakan ketakutan.
Pengetahuan warga bukan rumor. Ia adalah arsip hidup dari tubuh, tanah, dan ingatan kolektif.
Di sinilah kampus sering gagal. Kampus datang membawa metodologi, seminar, pakar, dan bahasa kebijakan, tetapi lamban mengakui bahwa warga memiliki epistemologi sendiri.
Mereka tahu kapan air berubah, kapan tanah retak, kapan bau belerang mengganggu napas, dan kapan aparat membuat ruang hidup menjadi ruang takut.
Pengetahuan semacam ini tidak kalah sah dibanding peta konsesi, dokumen AMDAL, atau presentasi teknokratik. Justru sering kali pengetahuan warga lebih jujur karena lahir dari tubuh yang menanggung akibat, bukan dari meja rapat yang jauh dari risiko.
Sikap kritis warga terhadap kampus dan peneliti juga bukan gejala baru. Mereka bukan komunitas yang baru belajar mencurigai otoritas intelektual setelah forum ini muncul.
Di banyak kampung, warga sudah berulang kali berdinamika dengan peneliti, konsultan, akademisi, dan orang luar yang datang membawa proposal, pertanyaan, alat rekam, peta, serta bahasa ilmiah.
Dari pengalaman itulah mereka belajar membedakan mana penelitian yang membuka diri secara jujur dan mana yang hanya datang mengambil pengetahuan warga untuk kepentingan yang tidak pernah dijelaskan secara terang.
Di Poco Leok, misalnya, seorang peneliti asal Amerika Serikat ditolak warga karena tidak bersedia menjelaskan secara terbuka arah penelitiannya.
Penolakan semacam itu menunjukkan bahwa warga tidak anti-pengetahuan; mereka justru menuntut etika pengetahuan yang paling dasar: keterbukaan, persetujuan yang bermakna, dan penghormatan terhadap posisi warga sebagai pemilik pengetahuan tentang ruang hidupnya sendiri.
Ketika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, menolak peneliti adalah cara warga mempertahankan kedaulatan epistemik mereka.
Karena itu, jika kampus sungguh ingin menjaga martabat ilmu pengetahuan, ia harus berhenti memperlakukan warga sebagai objek klarifikasi. Warga bukan “informan lokal” untuk melengkapi data, bukan “kelompok kontra” yang perlu diseimbangkan dengan “kelompok pro”.
Warga adalah pemilik ruang hidup yang hak tolaknya harus menjadi titik berangkat etis, bukan variabel yang dinegosiasikan sampai lelah. Mengabaikan hak tolak warga berarti menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat penjinakan.
Kegagalan membaca luka warga menjadi lebih serius ketika kampus tidak lagi hanya berbicara sebagai lembaga akademik, tetapi juga membawa identitas moral tertentu.
Dalam kasus forum tiga kampus Katolik ini, klaim netralitas harus diuji bukan hanya dengan metodologi akademik, melainkan juga dengan iman sosial yang mereka sandang: nilai apa yang dijaga, kehidupan siapa yang diprioritaskan, dan keberpihakan macam apa yang dituntut oleh identitas Katolik itu sendiri.
Ujian Iman Sosial Kampus Katolik
Kasus ini menjadi lebih tajam karena melibatkan kampus-kampus Katolik. Identitas Katolik tidak bisa hanya menjadi ornamen institusional, logo di kop surat, atau retorika pengabdian yang manis di brosur.
Ia membawa konsekuensi moral yang keras: keberpihakan pada kehidupan, pada yang rentan, pada keutuhan ciptaan, dan pada mereka yang paling sedikit memiliki kuasa dalam proses pembangunan.
Jika identitas itu tidak menuntun keberpihakan, ia tinggal hiasan religius yang kehilangan isi.
Ketika Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus menolak hadir dan mengingatkan tanggung jawab moral kampus Katolik, pesan itu tidak bisa direduksi menjadi perbedaan pendapat kelembagaan. Itu adalah teguran atas kemungkinan tercerabutnya kampus dari basis etiknya sendiri.
Otonomi akademik memang penting, tetapi otonomi bukan izin untuk mengambang nyaman di atas penderitaan. Otonomi akademik justru harus membuat kampus berani berdiri melawan kekuasaan ketika kekuasaan mengancam kehidupan.
Jika otonomi hanya dipakai untuk membenarkan jarak dari korban, otonomi itu telah berubah menjadi alasan elegan untuk tidak bertanggung jawab.
Dalam tradisi sosial Katolik, keberpihakan kepada yang miskin dan terpinggirkan bukan aksesori moral, melainkan ukuran kebenaran iman sosial. Maka kampus Katolik tidak cukup berkata: kami netral, kami ilmiah, kami hanya memfasilitasi.
Pertanyaannya: ilmu pengetahuan siapa yang difasilitasi, kepentingan siapa yang mendapat panggung, luka siapa yang menjadi dasar keputusan, dan proyek siapa yang akhirnya memperoleh kesan layak secara sosial?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada perkara yang lebih konkret: bukan hanya apa yang dikatakan kampus hari ini, melainkan bagaimana kampus selama ini hadir, absen, atau terlambat dalam konflik-konflik yang menyangkut ruang hidup warga.
Kampus yang Absen Saat Warga Dilukai
Pertanyaan paling menyakitkan dari kasus ini adalah: di mana kampus selama ini ketika warga berhadapan dengan proyek yang mereka nilai merusak ruang hidup?
Apakah kampus hadir sejak awal ketika warga kehilangan kepercayaan? Apakah kampus mendokumentasikan kekerasan dan intimidasi? Apakah kampus menyediakan perlindungan epistemik bagi pengetahuan adat dan pengalaman korban?
Ataukah kampus baru muncul ketika konflik sudah matang sebagai bahan seminar, riset, hibah, dan forum kebijakan? Jika yang terakhir terjadi, kampus bukan sedang mengabdi; kampus sedang memanen konflik.
Di mana suara kampus dan para akademisi ketika warga Poco Leok dipukul, ketika mereka berteriak di Ruteng, ketika penolakan mereka dibalas dengan kriminalisasi oleh bupati, ketika mereka harus ke Kupang demi menggugat bupati di Pengadilan Tata Usaha Negara yang membubarkan unjuk rasa mereka?
Sejauh yang saya ikuti, tak ada dari kampus-kampus di Flores yang peduli pada soal-soal ini. Amicus curae yang mendukung warga Poco Leok muncul dari lembaga-lembaga dan akademisi dari kampus di luar Flores.
Di mana keberanian intelektual itu ketika warga Mataloko terus berteriak tentang sawah yang rusak, tentang gangguan kesehatan, tentang tubuh yang dipaksa menanggung risiko dari proyek yang disebut bersih?
Apakah kampus baru merasa perlu hadir ketika penderitaan warga sudah cukup matang untuk dijadikan bahan diskusi, tetapi terlalu sunyi ketika warga membutuhkan pembelaan paling konkret?
Kampus-kampus terlalu sering bangga pada jargon pengabdian masyarakat, tetapi dalam banyak konflik agraria dan ekologis pengabdian itu tidak cukup terlihat sebagai perlindungan nyata bagi warga. Terlalu banyak pengabdian berhenti sebagai laporan kegiatan, sementara warga tetap dibiarkan sendirian menghadapi risiko yang nyata.
Kampus menulis laporan, mengadakan diskusi, memproduksi rekomendasi, dan mengundang pejabat. Namun warga tetap berhadapan dengan alat berat, aparat, izin yang sudah terbit, dan proyek yang berjalan terus.
Inilah krisis legitimasi kampus: bukan karena kampus tidak punya pengetahuan, melainkan karena pengetahuan itu terlalu sering tidak berpihak pada pemulihan.
Kampus fasih menjelaskan konflik, tetapi gagap mencegah kerusakan. Kampus mahir menyebut “partisipasi”, tetapi tidak selalu berani memastikan bahwa partisipasi tidak dipakai untuk menundukkan penolakan.
Pada titik tertentu, kecanggihan bahasa akademik justru menjadi cara paling sopan untuk membiarkan ketidakadilan terus bekerja.
Sorotan paling keras perlu diarahkan kepada para akademisi yang merasa aman di balik klaim intelektual, seolah gelar, metodologi, dan istilah ilmiah memberi mereka jarak moral dari kenyataan di sekelilingnya.
Mereka dapat berbicara panjang tentang objektivitas, transisi energi, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan, tetapi menutup mata ketika warga kehilangan rasa aman, ketika tanah dan air menjadi taruhan, dan ketika suara korban diperlakukan sebagai gangguan terhadap kelancaran proyek.
Intelektualitas semacam ini bukan keberanian berpikir, melainkan kenyamanan kelas terdidik yang memilih rapi secara bahasa daripada jujur terhadap penderitaan.
Karena itu, penolakan terhadap forum tiga kampus Katolik tersebut tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari jejak historis kampus-kampus di Flores yang, kendati tidak semuanya, cenderung diam ketika konflik sosial-ekologis berlangsung di depan mata.
Dalam isu geotermal, diam menjadi lebih problematis karena kampus berada di wilayah yang sama, memakai bahasa moral yang sama, dan mengklaim pengabdian kepada masyarakat yang sama, tetapi kerap tidak hadir ketika warga membutuhkan keberpihakan paling konkret.
Di Unika St. Paulus Ruteng, misalnya, nama kampus pernah dipakai PT PLN untuk memberi kesan adanya dukungan atau legitimasi akademik terhadap proyek di Poco Leok, tanpa surat institusional yang secara terang menunjukkan mandat kampus.
Kampus yang sama, dalam catatan Floresa, juga pernah menurunkan artikel dari situs resminya yang memuat pernyataan bahwa Unika St. Paulus Ruteng satu sikap dengan para uskup Flores-Lembata dalam menolak proyek geotermal. Langkah itu tak disertai penjelasan terbuka soal alasannya.
Catatan semacam ini penting bukan untuk menghakimi satu institusi secara tunggal, melainkan untuk membaca mengapa warga dan masyarakat sipil tidak mudah percaya pada forum yang membawa nama kampus.
Catatan-catatan itu bukan sekadar soal inkonsistensi institusi. Ia menunjukkan bagaimana krisis kepercayaan terhadap kampus bertemu dengan narasi besar yang membungkus proyek geotermal: transisi energi, yang justru karena disebut sebagai proyek masa depan dan penyelamatan iklim, harus diuji lebih ketat.
Ketika Energi Bersih Menyisakan Luka Kotor
Salah satu pelajaran penting dari Flores-Lembata adalah bahwa “energi bersih” tidak otomatis berarti proses yang bersih.
Transisi energi memang penting untuk menghadapi krisis iklim, tetapi ia dapat berubah menjadi kolonialisme hijau jika dijalankan dengan mengorbankan tanah, air, budaya, kesehatan, dan hak menentukan nasib sendiri masyarakat lokal.
Warna hijau tidak boleh menjadi cat baru untuk menutupi pola lama perampasan.
Kampus harus berani mengatakan bahwa label hijau tidak membatalkan keharusan keadilan. Proyek rendah karbon tetap dapat tinggi kekerasan. Pembangunan berkelanjutan tetap dapat menghancurkan keberlanjutan hidup warga.
Jika transisi energi menuntut warga kecil membayar ongkos paling besar, maka ia bukan transisi yang adil, melainkan pemindahan beban dari pusat kekuasaan ke tubuh masyarakat lokal.
Teknologi masa depan tetap dapat memutus masa depan komunitas adat jika dipaksakan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara bermakna.
Di sini kampus seharusnya menjadi kekuatan korektif, bukan pelumas sosial. Tugasnya bukan membuat proyek lebih mudah diterima, melainkan menguji apakah proyek itu layak secara etis, ekologis, sosial, dan demokratis.
Jika kampus hanya membantu merapikan narasi agar proyek tampak wajar, kampus sedang turun derajat dari lembaga pengetahuan menjadi konsultan legitimasi.
Jika warga yang paling terdampak menolak, penolakan itu bukan hambatan pembangunan. Ia adalah informasi moral paling penting tentang kegagalan pembangunan itu sendiri.
Kasus forum geotermal ini seharusnya memaksa kampus melakukan audit moral atas dirinya sendiri, yang tidak cukup berhenti pada revisi TOR.
Kampus perlu membuka pertanyaan yang lebih dalam: siapa yang membiayai penelitian dan forum, agenda apa yang melekat pada pendanaan itu, bagaimana warga menentukan bentuk keterlibatan mereka sendiri, dan apakah hak untuk menolak dihormati sebagai posisi final atau hanya diperlakukan sebagai bahan negosiasi.
Transparansi pembiayaan memang penting, tetapi belum cukup. Transparansi harus diikuti pertanggungjawaban politik-etik: kampus harus memastikan bahwa kegiatan akademik tidak menjadi rantai produksi legitimasi bagi proyek yang ditolak warga.
Tanpa itu, transparansi hanya menjadi ritual administratif yang membuat masalah tampak bersih, padahal substansinya tetap kotor.
Jika warga tidak ingin hadir, kampus wajib menghormati ketidakhadiran itu sebagai sikap politik dan moral, bukan sebagai kekurangan literasi.
Kampus juga perlu mengubah cara mendefinisikan keberhasilan. Ukurannya tidak boleh berhenti pada forum yang terlaksana, jumlah peserta, laporan selesai, atau rekomendasi terbit, melainkan pada akibat nyata bagi warga: apakah ruang hidup mereka lebih aman, suara korban tetap utuh, ketimpangan kuasa dibuka alih-alih disamarkan, dan keputusan politik berhenti memakai simbol akademik untuk mencuci konflik.
Dengan ukuran keberhasilan semacam itu, pilihan kampus menjadi semakin terang. Ia tidak cukup menamai kegiatannya sebagai akademik; ia harus membuktikan bahwa pengetahuan yang diproduksinya sungguh berpihak pada kehidupan.
Berhenti Berlindung di Balik Netralitas
Tidak ada ilmu pengetahuan yang murni jika ia menutup mata terhadap penderitaan. Tidak ada kampus yang netral jika kehadirannya membuat proyek bermasalah tampak lebih layak, lebih wajar, atau lebih mudah diterima publik.
Netralitas yang membuat korban semakin sendirian bukan kebajikan akademik; ia adalah keberpihakan diam-diam kepada kuasa.
Tidak ada dialog yang adil jika korban diminta duduk setara dengan struktur yang melukai mereka, sementara luka itu sendiri belum diakui, belum dipulihkan, dan bahkan masih mungkin dipakai sebagai bahan legitimasi.
Kampus yang sah secara moral bukan kampus yang paling sering berbicara tentang masyarakat, melainkan kampus yang tetap dipercaya masyarakat ketika konflik datang dan risiko harus dipikul.
Kampus boleh memiliki akreditasi, reputasi, dan jejaring elite, tetapi semua itu tidak berarti banyak jika warga melihatnya sebagai ruang yang lebih cepat mendengar proyek daripada mendengar luka.
Legitimasi tidak lahir dari akreditasi, reputasi, atau jaringan elite. Legitimasi lahir dari keberanian berada di sisi kehidupan ketika kehidupan sedang dinegosiasikan sebagai ongkos pembangunan.
Karena itu, pelajaran dari Flores-Lembata tidak hanya ditujukan kepada tiga kampus penyelenggara forum, tetapi juga kepada semua kampus yang menikmati posisi sebagai produsen pengetahuan, namun ragu mengambil risiko moral ketika pengetahuan itu menuntut keberpihakan.
Dalam zaman krisis iklim, konflik agraria, perampasan ruang hidup, dan pembangunan yang semakin teknokratis, kampus tidak bisa terus menjadi penonton yang fasih memberi komentar setelah kerusakan terjadi.
Jika kampus ingin tetap layak dipercaya, ia harus memilih tanpa bahasa kabur: menjadi ruang pembebasan pengetahuan atau ruang pemoles legitimasi kekuasaan; menjadi tempat warga menemukan sekutu atau tempat proyek menemukan stempel sosial; menjadi penjaga kehidupan atau penyedia bahasa halus bagi penghancuran ruang hidup.
Tidak ada posisi aman di antara pilihan-pilihan itu.
Flores-Lembata memberi peringatan bahwa warga tidak kekurangan suara. Yang sering kurang adalah kesediaan lembaga-lembaga dan orang-orang yang merasa paling terdidik untuk mendengar tanpa mencaplok, mencatat tanpa menguasai, dan berpihak tanpa malu-malu.
Terlalu sering, apa yang disebut pendampingan berubah menjadi pengambilalihan suara warga dengan bahasa yang lebih rapi, tetapi tidak lebih adil.
Sudah saatnya kampus turun dari menara gading, menanggalkan jubah objektivitas yang pura-pura netral, dan mengakui bahwa keadilan tidak mungkin lahir dari ruang yang sejak awal timpang kuasa.
Sekarang kampus tinggal memilih: berdiri bersama kehidupan warga, atau terus menjadi bahasa halus bagi kuasa yang melukai mereka.
Jika memilih yang kedua, jangan lagi menyebutnya pengabdian; sebut saja sebagaimana adanya: legitimasi akademik untuk ketidakadilan.
Ryan Dagur adalah editor Floresa
Editor: Herry Kabut