Ada momen ketika seseorang yang sering berbicara tentang kebenaran harus memilih: apakah ia akan tetap bersuara ketika kebenaran itu menyentuh lingkaran terdekatnya sendiri?
Momen itu kini ada di depan Ibu Asti Laka Lena, istri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Asti adalah Ketua Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT.
Selama ini, ia cukup vokal dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan, tentang pentingnya melindungi anak, tentang perlunya sistem yang berpihak kepada korban.
Sejauh yang Floresa amati, ia bicara lantang dalam kasus kekerasan seksual oleh eks Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, juga dalam kasus eksploitasi pekerja pub di Kabupaten Sikka. Kasus terakhir ini juga mendapat atensi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi karena korban berasal dari wilayahnya.
Keduanya mendapat eksposur publik yang luas dan Asti ada di antara barisan suara aktivis yang mengecam keras pelaku dan menuntut hukuman yang berat dan tegas.
Satu ujian penting kini ada di hadapan Asti, untuk kasus yang dekat dengan suaminya, yang juga politisi Partai Golkar.
Kasus itu terkait berita yang kami laporkan beberapa hari lalu: Jalan Terjal Mencari Keadilan bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Golkar
Kasus Tini, demikian nama samaran yang kami pilih untuk korban, adalah ujian yang berbeda dan penting.
Ini adalah salah satu kasus kekerasan seksual paling telanjang yang pernah terungkap di NTT – dengan bukti, dengan pengakuan, dengan rekaman, dengan jejak ancaman yang terdokumentasi.
Yang membuat kasus ini berbeda adalah siapa pelakunya dan siapa yang disebut namanya dalam pusaran perkara ini.
Tini diperkosa oleh YM, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Golkar, seseorang yang ia percaya sebagai kakak dan seniornya di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Setelah pemerkosaan, ia tidak hanya menanggung luka, tetapi intimidasi berlapis.
Istri YM menghubunginya berulang kali, menyebutnya dengan kata-kata yang hina, mengancam akan mempermalukannya dan mengklaim bahwa partai, pengacara, hingga orang-orang berpengaruh sudah “dikondisikan” untuk melindungi YM.
Dalam pusaran intimidasi itu, muncul satu nama yang tidak bisa diabaikan: Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT, Ketua DPD Partai Golkar NTT (saat kasus ini terjadi) – dan suami Asti Laka Lena.
Istri YM mengaku dalam pesan kepada Tini bahwa ajudan Gubernur Laka Lena menghubunginya dan bahwa gubernur memintanya untuk tidak menceraikan YM. Ia juga mengklaim YM telah mengadu kepada Laka Lena dan sudah “aman di partai.”
Laka Lena sendiri, saat dikonfirmasi Floresa, hanya berkata kasus ini “sudah masuk ke Mahkamah DPP” – sebuah jawaban yang tidak menyentuh sama sekali soal kekerasan seksual yang dialami Tini.
Ini bukan hanya soal partai dan politik. Ini menyentuh langsung keluarga orang yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pelindung perempuan NTT.
Pertanyaannya sederhana, dan seharusnya tidak sulit dijawab: Ibu Asti, di mana suara Anda?
Apakah perlindungan perempuan yang Anda perjuangkan berlaku hanya ketika pelakunya bukan kader partai suami Anda? Apakah advokasi Anda hanya nyaring untuk kasus-kasus yang tidak bersentuhan dengan lingkaran kekuasaan keluarga Anda sendiri?
Ini bukan serangan pribadi. Ini adalah konsekuensi logis dari jabatan yang Anda sandang.
Ketua Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak adalah mandat moral – mandat untuk berdiri di sisi korban, terlepas dari siapa pelakunya dan seberapa dekat pelaku itu dengan lingkaran kekuasaan Anda.
Tini sudah melapor ke Komnas Perempuan, sudah melapor ke polisi, sudah melapor ke Badan Kehormatan DPRD.
Badan Kehormatan kemudian dengan ringan menyebut pemerkosaan itu sebagai sesuatu yang “mau sama mau.”
Setiap pintu yang ia ketuk memberinya pelajaran yang sama: bahwa keadilan bagi perempuan di NTT masih kalah oleh kepentingan politik dan jaringan kekuasaan.
Di tengah seluruh kebuntuan itu, justru lembaga yang dipimpin Asti Laka Lena seharusnya menjadi paling lantang.
Inilah momen yang membedakan advokat sejati dari sekadar pengisi jabatan.
Diam dalam kasus ini bukan pilihan yang netral.
Diam adalah keberpihakan – kepada YM yang masih duduk manis di kursi DPRD, kepada sistem yang lebih sibuk “mengkondisikan” perlindungan pelaku daripada memulihkan korban, kepada budaya yang menganggap perempuan yang melapor sebagai ancaman yang harus diredam.
Tini tidak meminta belas kasihan. Ia meminta keadilan. Dan ia berhak mendapatkannya dari lembaga manapun yang harus memilih antara kebenaran dan kenyamanan politik.
Ibu Asti, NTT sedang menyaksikan. Bukan untuk melihat apakah Anda akan mengecam suami Anda atau partainya, tetapi untuk melihat apakah jabatan yang Anda sandang punya nyawa, atau hanya papan nama di dinding kantor.
Seorang perempuan sudah berani bersuara di tengah ancaman dan intimidasi yang bertubi-tubi.
Pertanyaannya sekarang: apakah Anda cukup berani untuk mendengarnya?