Oleh: Arif Harmi Hidayatullah
Baru-baru ini, seorang kawan dari komunitas literasi di Manggarai Timur mengabari saya. Ia bercerita tentang perkembangan ruang baca di kampungnya: anak-anak mulai menunjukkan minat membaca buku, saling berbagi cerita, dan membangun imajinasi bersama.
Namun, di tengah kabar menggembirakan itu, muncul cerita yang menggetarkan. Seorang murid SMP mengaku tidak lagi bersemangat sekolah dan mengancam akan bunuh diri.
Saya terdiam. Anak seusia itu telah sampai pada pikiran paling gelap: mengakhiri hidupnya sendiri. Saya lalu meminta kawan-kawan komunitas literasi untuk mendampingi, mengajaknya berbicara, dan tetap membuka ruang belajar alternatif meski ia memilih tidak melanjutkan sekolah formal.
Syukurlah, anak itu urung bunuh diri karena pendekatan emosional yang dilakukan teman-teman literasinya.
Kisah itu membawa saya pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana kita membaca dorongan bunuh diri pada seorang anak yang sedang bergulat dengan sekolah, keluarga, lingkungan, dan masa depannya?
Saya memang tidak mengetahui secara pasti apa penyebab anak itu sampai mengucapkan ancaman tersebut. Bisa jadi ada luka personal, tekanan keluarga, rasa gagal di sekolah, perundungan, kemiskinan, atau gabungan dari berbagai tekanan sosial yang tidak tampak dari luar.
Namun, justru karena penyebabnya tidak tunggal dan tidak selalu terang, kita perlu membacanya secara lebih hati-hati.
Pertanyaan di atas tidak cukup dijawab dengan moralitas sederhana, nasihat keagamaan yang tergesa-gesa, atau vonis bahwa korban lemah secara pribadi.
Ia membutuhkan cara baca yang sanggup melihat tindakan manusia sebagai tanda dari dunia sosial yang menekannya: tekanan ekonomi, relasi keluarga, tuntutan sekolah, stigma sosial, dan rasa terasing yang bisa menumpuk diam-diam.
Di sinilah hermeneutika menjadi pintu masuk. Friedrich Schleiermacher, teolog dan filsuf Jerman abad ke-19, dikenal sebagai salah satu peletak dasar hermeneutika modern. Ia mengajarkan bahwa memahami bukan sekadar membaca kata-kata, melainkan memasuki bahasa, konteks sejarah, dan maksud yang bekerja di balik sebuah ungkapan. Jika cara baca itu diperluas ke tindakan sosial, maka bunuh diri tidak berhenti sebagai peristiwa, tetapi menjadi bahasa dari pengalaman yang retak.
Hassan Hanafi dan Mohammed Arkoun membawa tradisi hermeneutika ke medan yang lebih kritis. Hanafi menekankan tafsir sebagai praksis pembebasan: membaca realitas untuk membela manusia yang tertindas. Arkoun, melalui kritik nalar Islam, mengajak kita membongkar cara berpikir yang dogmatis, normatif, dan tertutup pada pengalaman historis manusia.
Dari keduanya, penderitaan tidak boleh diperlakukan sebagai nasib bisu, tetapi sebagai kenyataan sosial yang harus dipersoalkan.
Dengan pijakan itu, dorongan bunuh diri tidak dapat dilihat sebagai peristiwa kosong yang berdiri sendiri. Ia mungkin tidak berangkat dari satu sebab yang mudah ditunjuk, tetapi tubuh dan suara yang menyerah dapat menjadi teks sosial yang keras.
Di sana ada jeritan, protes, dan pesan yang sering gagal kita dengar: bahwa hidup telah menjadi terlalu berat, sementara jalan keluar terasa tertutup.
Karena itu, pertanyaan tentang bunuh diri harus bergerak melampaui keluarga korban atau pribadi yang putus asa. Ia harus sampai pada lingkungan sosial yang membentuk luka itu: keluarga, sekolah, komunitas, kebijakan, distribusi sumber daya, pelayanan publik, dan sistem yang membuat sebagian warga terus hidup di tepi kekalahan.
Hermeneutika sosial membantu kita membaca tindakan manusia bukan hanya dari permukaannya, tetapi dari motif, tekanan, dan struktur yang melingkupinya.
Pertanyaan dasarnya sederhana: mengapa seseorang memilih tindakan tertentu, dan bukan tindakan lain? Mengapa seseorang memilih mati, ketika hidup semestinya dipertahankan?
Dalam sudut pandang ini, bunuh diri bukan sekadar mujarradun hadatsin—kejadian murni—melainkan amal, yakni tindakan yang mengandung maksud dan tujuan. Ia lahir dari relasi manusia dengan keadaan yang menekannya.
Karena itu, di dalamnya ada jeritan, protes, dan pesan sosial yang tidak boleh diabaikan.
Seperti pengemis di persimpangan jalan yang dapat dibaca sebagai permintaan atas satu-dua koin keadilan, dorongan bunuh diri pada orang yang tertekan dapat dibaca sebagai tanda paling kelam bahwa ada dukungan, perlindungan, dan keadilan yang hilang dari kehidupan bersama.
Realitas hidup rakyat miskin hari ini dikepung dari banyak sisi: harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau, pekerjaan tidak pasti, sementara ruang untuk keluar dari kemiskinan kian sempit.
Dalam kondisi seperti itu, bunuh diri tidak cukup dipahami sebagai kecenderungan pribadi untuk mengakhiri hidup. Ia harus ditempatkan dalam realitas yang lebih luas: tekanan sosial yang menumpuk, kemiskinan yang mengurung, dan pembangunan yang gagal melindungi mereka yang paling rentan.
Kemiskinan sebagai Kekerasan Struktural
Kemiskinan tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh relasi kuasa, pilihan kebijakan, dan cara pembangunan menentukan siapa yang dilindungi serta siapa yang dikorbankan.
Celso Furtado, ekonom Brasil dan salah satu tokoh penting strukturalisme Amerika Latin, menolak melihat kemiskinan sebagai akibat kemalasan individu.
Bagi Furtado, keterbelakangan lahir dari struktur ekonomi yang timpang, warisan kolonial, dan ketergantungan negara-negara pinggiran pada pusat-pusat kekuasaan ekonomi global. Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan, proyek besar, atau angka makro. Ia harus diuji dari kemampuannya mengurangi penderitaan dan membuka jalan hidup bagi yang paling rentan.
Dari Furtado kita belajar bahwa keterbelakangan bukan tahap alami menuju kemajuan, melainkan keadaan yang dapat diproduksi dan dipertahankan. Jika pembangunan gagal menciptakan kesejahteraan, bahkan membuat rakyat semakin jauh dari hidup layak, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis.
Di sana ada kekerasan struktural: kekerasan yang tidak selalu hadir sebagai pentungan, peluru, atau penjara, tetapi sebagai sistem yang membuat rakyat terus kekurangan, kehilangan harapan, lalu merasa tidak punya jalan keluar.
Sejarah pernah menunjukkan bahwa tindakan putus asa dapat berubah menjadi bahasa politik. Di Tunisia, seorang penjual buah berusia 26 tahun membakar diri pada 17 Desember 2010 sebagai protes atas kesewenang-wenangan aparat.
Aksi itu memicu Revolusi Tunisia dan gelombang unjuk rasa besar yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa tubuh yang terluka oleh ketidakadilan bisa menjadi tanda sosial yang mengguncang kekuasaan.
Saripati dari kekerasan struktural adalah eksploitasi: penyalahgunaan kekuasaan, sistem, hukum, atau kebijakan yang tidak adil demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Dalam kerangka Furtado, eksploitasi tampak dalam distribusi kekayaan yang timpang. Segelintir orang di puncak menikmati sumber daya, sementara sebagian besar orang di bawah terus bertahan dengan sisa-sisa.
Yang paling celaka adalah mereka yang terus dirugikan hingga kekurangan makanan, jatuh sakit, kehilangan masa depan, atau memilih mengakhiri hidup.
Tentu terlalu sederhana jika semua bunuh diri ditarik ke satu sebab tunggal. Namun, tekanan sosial dan kemelaratan rakyat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab negara.
Bila warga terus dibiarkan hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis, sementara kebijakan publik gagal melindungi mereka, maka bunuh diri tidak boleh hanya dibaca sebagai tragedi pribadi yang terlepas dari politik pembangunan.
Di saat rakyat berjuang membeli beras, kita terus mendengar dugaan korupsi dalam berbagai proyek: dari program makan bergizi gratis, perkara bahan bakar minyak yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah, sampai koperasi desa yang disebut berisiko menjadi ruang baru penyalahgunaan kekuasaan.
Setiap skandal semacam itu memperlebar luka sosial: uang publik yang semestinya menjaga hidup rakyat justru hilang di tangan segelintir orang.
Di situlah ironi pembangunan terasa paling telanjang. Para penguasa berjalan anggun di atas karpet merah menuju istana, sementara di bawah sana rakyat bergulat dengan beras yang mahal, sekolah yang berat, pekerjaan yang rapuh, dan hidup yang semakin sempit.
Dalam ruang sempit itulah sebagian orang akhirnya melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar.
Rakyat miskin kerap dipaksa hidup seperti jangkrik aduan di tepi jurang: terus bertahan, terus bertarung, tetapi tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk menang. Maka ketika sebagian dari mereka memilih mengakhiri hidup, kita tidak boleh tergesa-gesa menutup perkara dengan kalimat sederhana: itu urusan pribadi, itu kelemahan mental, itu tragedi keluarga.
Bunuh diri karena kemiskinan adalah alarm sosial yang keras. Ia memanggil negara, pemerintah, elite politik, dan kita semua untuk bertanya dengan jujur: apa gunanya pembangunan jika rakyat tetap kelaparan, apa arti negara jika warganya merasa sendirian, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika kemiskinan membuat hidup terasa lebih menakutkan daripada kematian?
Arif Harmi Hidayatullah, dikenal sebagai Abim Gondrong, merupakan penulis dan peneliti yang tumbuh dan berkembang di Rumah Baca Aksara, kolektif kaum muda di Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Editor: Ryan Dagur