Floresa.co – PT PLN (Persero) mulai menyiapkan rencana pengembangan proyek geotermal Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ketika isu panas bumi di Flores masih dibayangi gelombang penolakan warga dan berbagai elemen sipil.
Rencana pengembangan WKP Oka Ile Ange dibahas dalam rapat koordinasi awal pada 23 September 2026. Pertemuan digelar secara luring dan daring, melibatkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan jajaran PT PLN.
Dalam forum itu, Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero) David Eko Prasetyo bersama perwakilan PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara dan UPP Nusra II mengikuti pembahasan teknis awal pengembangan. Tahapan yang disiapkan mencakup survei, pemilihan lokasi, proses perizinan, pengeboran, hingga rencana penyaluran listrik kepada masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, WKP Oka Ile Ange merupakan salah satu wilayah kerja panas bumi yang menjadi bagian dari program Flores Geothermal Island atau Flores Pulau Panas Bumi.
Wilayah kerja ini memiliki luas sekitar 12.510 hektare berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2849.K/30/MEM/2012, dengan potensi energi sekitar 40 MW dan rencana pengembangan awal sekitar 10 MW hingga 15 MW.
Pemetaan oleh Jaringan Advokasi Tambang mengungkap, konsesi seluas belasan hektare itu mencakup lima kecamatan, yakni Titehena, Demon Pagong, Lewolema, Larantuka dan Ile Mandiri, serta 21 wilayah desa. WKP itu juga meliputi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Ilepadung Nedot yang membentang di lima kecamatan.
Pada 26 September, Floresa meninjau langsung salah satu bagian Hutan Lindung tersebut, yang berjarak sekitar 10 kilometer sebelah utara Desa Blepanawa, Kecamatan Demon Pagong. Dua mata air, yakni Wai Onge dan Wai Uran, terletak berdekatan di kawasan itu, yang terletak di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
Linus Open, salah seorang warga Blepanawa mengatakan, dua mata air itu mengalir dan memenuhi kebutuhan air warga di tujuh desa, yakni Blepanawa, Lewokluok, Wolo, Kawalelo, Lamika, Lamuda dan Eputobi.
Linus berkata, Leto Wai Matan, mata air lainnya yang sangat penting dan bernilai sakral bagi masyarakat adat juga terletak di sekitar lokasi itu.
Informasi yang diperoleh Floresa juga menyebut aliran dua mata air itu mengarah ke Desa Bama, di mana terdapat bak penampung yang kemudian diteruskan untuk memenuhi kebutuhan warga di Kota Larantuka.
Warga Akui Tak Pernah Dapat Penjelasan
Ketua Lembaga Pemangku Adat Desa Blepanawa, Yosef Homa Lein, mengatakan kendati petugas pemerintah sudah berulang kali melakukan survei lokasi di dataran tinggi wilayah itu, warga setempat belum pernah mendapatkan penjelasan memadai.
Kepada Floresa, Yosef mengatakan pemerintah dan PT PLN seharusnya menganggap penting pelibatan warga dalam proses-proses proyek itu agar penjelasan dapat dilakukan secara terbuka.
Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan manfaat ekonomi atau kapasitas listrik yang akan dihasilkan, tetapi juga harus menerangkan secara rinci kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber-sumber kehidupan masyarakat.
“Kalau pemerintah bilang sosialisasi harus melibatkan berbagai ahli, kami setuju, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan,” katanya.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi tahu bahwa ini proyek untuk pembangunan, sementara soal dampak terhadap air, lingkungan, dan wilayah adat tidak dijelaskan,” tambahnya.
Ia mengatakan kekhawatiran masyarakat terutama berkaitan dengan keberadaan titik panas bumi yang berada di sekitar sejumlah mata air, termasuk Leto Wai Matan yang memiliki fungsi penting bagi warga, sekaligus mengandung nilai sakral dalam kehidupan adat.
“Kalau listrik tidak ada, kita masih bisa hidup, tetapi kalau air tidak ada kita bisa mati,” ujarnya.
Karena itu, Yosef meminta setiap kajian sebelum pengembangan dilakukan tidak hanya melihat potensi panas bumi, tetapi juga kondisi mata air, lingkungan, serta nilai-nilai adat yang melekat pada wilayah tersebut.
“Jangan hanya bicara soal berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan. Kami juga harus tahu apa yang terjadi dengan air kami, dengan hutan kami, dan dengan tempat-tempat yang kami anggap sakral,” katanya.
Bupati Memperingatkan Dampak Lingkungan
Di tengah gelombang penolakan geotermal di berbagai lokasi, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen meminta agar rencana pengembangan Oka Ile Ange diawali kajian ilmiah yang matang, analisis dampak lingkungan yang cermat, dan sosialisasi yang tidak sekadar formalitas.
“Bagi orang-orang awam, ketika bicara soal pengeboran di sana untuk kepentingan panas bumi, tentu sangat sensitif,” kata Doni dalam pertemuan pada 23 September.
Karena itu, ia meminta proses sosialisasi dilakukan secara serius, terbuka, dan berbasis penjelasan ahli.
Menurut Doni, masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai manfaat, risiko, tahapan kerja, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan pemerintah dan pihak terkait.
“Sosialisasi tidak boleh omong-omong semata,” tegasnya.
Koordinator Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi pada Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Budi Herdiyanto, mengatakan pengembangan WKP Oka Ile Ange akan dijalankan sesuai prosedur.
Ia menegaskan seluruh tahapan harus sejalan dengan sistem administrasi Pemerintah Daerah dan standar operasional yang berlaku.
“Mulai dari pemilihan lokasi, kami juga memohon perizinan. Kami menyadari sejak awal harus sejalan dengan sistem administrasi Pemerintah Daerah. Kami akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah terkait hal-hal yang harus dilakukan sampai selesai,” jelas Budi.
Pemerintah dan pihak terkait selanjutnya akan menggelar pertemuan teknis lanjutan untuk memperjelas tahapan pengembangan proyek geotermal Oka Ile Ange.
Pembahasan lanjutan itu akan menjadi ruang penting untuk memastikan kesiapan teknis, administrasi, lingkungan, dan komunikasi publik sebelum proyek memasuki fase berikutnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Baddarudin, Kepala Dinas PUPR, Brechmans Tukan dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Hendrikus C. E. Jaya Lamanepa.
Selain itu, hadir pula Manager ULP Larantuka, Yufenalis Irovanto Malar, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, Vice President Panas Bumi PT PLN (Persero), David Eko Prasetyo, serta perwakilan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara dan UPP Nusra II.
Editor: Ryan Dagur
