Terkait ketegasan sikap Gereja, Romo Inosentius Mansur, dosen di Sekolah Tinggi Ilmus Pastoral St Sirilus Ruteng dalam opininya di Floresa.co menulis, perhatian Gereja Keuskupan Ruteng yang termanifestasi dalam sikap menolak privatisasi Pantai Pede adalah bentuk tanggung jawab sosial.
BACA: Sinode dan Penolakan Privatisasi Pantai Pede
“Gereja Keuskupan Ruteng, tidak mungkin berpangku tangan menyaksikan pencaplokan ruang publik oleh penguasa dan pengusaha. Gereja Keuskupan Ruteng, tidak boleh netral, membiarkan Pantai Pede dikuasai oleh orang-orang bermodal lantas mengeliminasi rakyat lokal dari medan eksitensi mereka yang tak bisa dipisahkan dari Pantai Pede,” tulisnya.
Ia juga menegaskan, Gereja Keuskupan Ruteng menolak hasrat pragmatis dan tindakan semena-mena dari para pemodal yang bersekongkol dengan para penguasa lokal NTT untuk mengambil alih Pantai Pede dan mengusir rakyat lokal dari pantai itu.
Kebijakan privatisasi Pantai Pede, kata dia, bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan.
Menurutnya, memang benar bahwa demi peningkatan pendapatan Provinsi, maka segala aset Provinsi termasuk dalam bidang pariwisata seperti Pantai Pede harus dikelola secara baik lewat berbagai cara.
BACA JUGA: Tentang Paradoks Pembangunan: Catatan Untuk Sinode Keuskupan Ruteng
Namun, jelasnya, yang diinginkan Gereja adalah kehadiran investor mesti mendukung eksistensi dan ekspresi diri rakyat lokal.
“Gereja mendukung upaya liberalisasi rakyat melalui pendekatan pembangunan yang mengedepankan aspek humanis dan bukan sebaliknya. Gereja pantas berkeberatan dan menolak setiap bentuk elitisasi ruang publik, termasuk Pantai Pede, sebab Gereja tahu, pada akhirnya rakyat yang juga adalah umat Allah akan pelan-pelan tergusur,” tulis Romo Ino. (Ari D/ARL/Floresa)
