Warga Diabaikan, Jurnalis Jadi Sasaran Kekerasan; Beragam Cara Memaksakan Proyek Geotermal di Flores

Di Indonesia, Pulau Flores dan gunung berapinya menjadi magnet bagi proyek-proyek geotermal. Dibangun di atas tanah adat, beragam megaproyek ini digulirkan tanpa mempertimbangkan suara warga lokal dan konsekuensinya bagi kesehatan serta lingkungan mereka. Meliput perjuangan ini telah membuat jurnalis Floresa menghadapi serangan fisik dan siber. Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia.

Oleh: Alexander Abdelilah dan Floresa

Poin Utama:

  • Di Pulau Flores, pihak berwenang menggunakan kekerasan untuk memadamkan perlawanan terhadap proyek geotermal. Jurnalis yang meliput aksi protes masyarakat menghadapi represi yang sama.
  • Proyek ini berpotensi menggusur 4.500 warga setempat, meskipun audit oleh bank asal Jerman menunjukkan tidak adanya “persetujuan nyata” dari warga setempat.
  • Penilaian dampak lingkungan yang dilakukan pada 2019 di lokasi terdekat memperingatkan risiko kesehatan dan lingkungan yang dipicu oleh emisi hidrogen sulfida dari sumur panas bumi.

Baru setelah diseret paksa menjauh dari kerumunan, menuju mobil polisi, Herry Kabut mengerti apa yang akan terjadi padanya. Pada 2 Oktober 2024, bukit di hutan yang biasanya sunyi dipenuhi dengan teriakan sekitar seratus warga. Mereka berunjuk rasa menentang proyek perluasan pembangkit listrik panas bumi. Proyek ini berpotensi menggusur ribuan dari mereka.

Aparat polisi mengepung Herry dan menyita ponsel, laptop, serta kameranya. Pukulan kemudian mulai menghujani.

“Mereka memukul saya di badan, wajah dan dada, sampai pelipis kiri saya bengkak,” katanya.

Menurutnya, kekerasan itu dipicu oleh foto-foto yang diambilnya tentang warga yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi: gambar-gambar yang berpotensi membuat malu aparat penegak hukum yang dikerahkan ke lokasi. Institusi kepolisian tidak menanggapi pertanyaan Forbidden Stories untuk investigasi ini.

Meskipun Herry berada di garis depan protes menentang proyek tersebut, yang terletak di wilayah komunitas adat Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dia tidak berada di sana sebagai demonstran. Ia adalah Pemimpin Redaksi Floresa, salah satu dari sedikit media independen di Pulau Flores.

Pada hari penyerangan itu, aparat polisi yang menyeretnya mengaku telah “mengawasinya sejak lama,” menuduh Herry sebagai “provokator” dan menyudutkan Floresa karena dianggap memproduksi “artikel yang selalu negatif tentang energi panas bumi.”

Dalam konteks inilah, Floresa yang didirikan pada tahun 2014, memutuskan untuk bekerja sama dengan Forbidden Stories untuk melanjutkan dan menerbitkan investigasinya sebagai bagian dari kemitraan demi menjamin perlindungan, tanpa takut terhadap serangan pembalasan.

Di mata Herry, kolaborasi ini mengajarkan Tim Floresa “banyak hal tentang mitigasi ancaman” di lapangan dan memungkinkan untuk “membawa isu-isu lokal menjadi perhatian internasional.”

Energi Panas Bumi: Isu Berisiko Tinggi bagi Indonesia

Kekerasan terhadap Herry mengejutkan semua jurnalis di ruang redaksi Floresa — tetapi mereka memahami risiko pekerjaan mereka. Sekitar 15 gunung berapi yang tersebar di Pulau Flores, rumah bagi lebih dari 2 juta penduduk, bukanlah ancaman utama.

Bahaya datang dari pihak berwenang, yang tidak suka pada kelompok kecil jurnalis ini yang liputannya sering mengangkat isu sensitif seperti korupsi dan pembelaan terhadap hak-hak warga lokal.

Pada 2023, tentara mengintimidasi seorang jurnalis Floresa setelah serangkaian artikel liputannya tentang proyek jalan yang dibangun sebagai persiapan untuk KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN Summit. Proyek tersebut telah membuat rumah dan lahan warga di beberapa kampung di Kabupaten Manggarai Barat digusur tanpa ganti rugi. Pada tahun yang sama, situs web Floresa diretas, tapi pelakunya tak pernah teridentifikasi.

Tekanan semakin meningkat dengan pertumbuhan proyek panas bumi. Teknologi ini mengubah uap bertekanan yang terperangkap jauh di dalam kerak bumi menjadi listrik. Suhu tinggi di dalam gunung berapi membuat prosesnya lebih efisien, mengubah lereng Poco Leok menjadi area yang strategis dan didambakan.

Jakarta bermaksud untuk melipatgandakan pembangkit raksasa di hamparan tanah ini untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan berkontribusi pada tujuannya untuk netralitas karbon pada tahun 2060. Indonesia, yang sebagian besar terletak di Cincin Api Pasifik, memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan sebesar 23 gigawatt.

Sebagai perbandingan, semua reaktor nuklir sipil di seluruh dunia memiliki kapasitas gabungan 414 gigawatt. Flores memainkan peran kunci dalam strategi ini, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili 5% dari potensi panas bumi secara nasional.

Namun, di balik agenda dekarbonisasi ini terdapat pola-pola agresif. Pembangkit-pembangkit ini — dan dalam beberapa kasus, perluasannya — sedang dibangun di area pertanian subsisten yang digunakan oleh masyarakat adat yang sering kali tidak memiliki sumber daya lain.

Perluasan pembangkit listrik di Poco Leok saja dapat menggusur lebih dari 4.500 orang, menurut lembaga advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang membela hak-hak warga.

Warga lokal tidak berniat menyerah. Sebagai tanggapan, pihak berwenang mengerahkan pasukan gabungan polisi dan tentara untuk menekan protes apa pun.

Warga Poco Leok sedang melakukan aksi protes menentang proyek geotermal. (JATAM)

Intimidasi, Kekerasan dan Serangan Seksual

Di tengah ladangnya, tempat singkong, jagung dan sayuran tumbuh berdampingan, Wilhelmina Sesam yakin bahwa “kehadiran energi panas bumi sangat merusak.”

“Ini menghancurkan komunitas kami,” katanya. Beberapa helai rambut yang sudah beruban keluar dari balik topinya yang usang. Kemarahan tergambar di wajahnya.

Tidak jauh dari sana, tampak bukit Poco Leok muncul dari kabut pagi. Dalam pandangan Wihelmina, proyek ini telah menghancurkan kohesi sosial antarwarga.

Dia menyalahkan operator proyek ini, pemasok listrik nasional PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN). Perusahaan ini tidak menanggapi pertanyaan Forbidden Stories selama investigasi ini.

Menurut audit oleh konsultan eksternal, yang diperoleh Forbidden Stories, PLN gagal memberi informasi memadai kepada warga setempat tentang dampak proyek, kendati proyek ini berlokasi di tanah yang mereka anggap sakral.

Hal ini telah menciptakan ketegangan yang mendalam antara pendukung dan penentang.

“Saya belum berbicara dengan kerabat saya selama tiga tahun,” kata Wihelmina sambil menangis. Keretakan itu bermula bertepatan dengan peluncuran proyek ini.

Para perempuan di Poco Leok berada di garis depan perjuangan melawan perusahaan.

“Tanah ini, seperti manusia, lahir hanya sekali; ini adalah warisan dari leluhur kami,” kata Maria Teme.

Di bawah topi lebar, alis tebalnya membingkai tatapan yang penuh keberanian “Kerusakan tidak hanya terjadi di tempat pengeboran. Itu dapat mempengaruhi bahkan tempat yang berjarak 500 meter,” lanjutnya.

Beberapa orang yang ditemui di komunitas ini, yang menjalani kehidupan sederhana di rumah kayu dengan atap seng, menceritakan kisah yang sama: perluasan pembangkit listrik dilakukan dengan kecepatan tinggi, sementara penduduk lokal tidak diberi informasi yang benar.

Menurut mereka, pendukung proyek sangat menekan upaya perlawanan apa pun melalui intimidasi dan kampanye disinformasi yang disebarkan oleh media tertentu.

Pasukan keamanan — yang tidak menanggapi permintaan komentar dari Forbidden Stories — diduga ikut melakukan kekerasan seksual terhadap para penentang proyek.

Situasi yang mengkhawatirkan ini telah menyebabkan lembaga internasional penyokong proyek tersebut mempertanyakan dukungannya.

Di antara mereka adalah bank pembangunan nasional Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), salah satu institusi keuangan publik terpenting di negara itu.

KfW menyediakan fasilitas kredit 210 juta euro (setara 4,1 triliun rupiah) untuk proyek-proyek panas bumi Indonesia, termasuk 150 juta euro untuk proyek di Flores. Perluasan pembangkit listrik Ulumbu yang kontroversial adalah salah satu proyek yang ditargetkan.

Setelah diperingatkan tentang ketegangan di pulau itu, bank tersebut, mitra dekat pemerintah Jerman, menugaskan tim audit pada November 2024, yang mencantumkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PLN.

Dokumen tersebut, yang diperoleh oleh Forbidden Stories dan diterbitkan untuk pertama kalinya dalam laporan ini, menjelaskan kurangnya informasi yang diberikan kepada warga lokal, kendati mereka menjadi yang paling rentan dari proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya, tidak adanya “persetujuan nyata” dari komunitas yang terdampak sebelum proyek dimulai.

Audit tersebut juga menyarankan PLN untuk “menghindari taktik koersif” untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga.

KfW mengatakan kepada Forbidden Stories bahwa PLN “saat ini sedang berupaya menyelesaikan studi lingkungan dan sosial proyek,” menambahkan bahwa “hal ini akan memakan waktu.”

Kerusakan Akibat Hidrogen Sulfida

Di Mataloko, yang terletak sekitar 60 kilometer dari Poco Leok ke arah timur Flores, komunitas adat lain mengetahui betul dampak energi panas bumi. Pembangkit energi panas bumi di tempat itu ditutup 10 tahun lalu karena kerusakan.

Warga desa telah melaporkan letusan tiba-tiba dan tanah yang tidak subur, serta masalah pernapasan dan kulit yang berpotensi terkait dengan paparan hidrogen sulfida yang keluar dari bawah tanah.

Akibatnya, Mataloko telah mendapatkan reputasi mimpi buruk di antara masyarakat Pulau Floresi.

“Kami diberitahu untuk tidak khawatir, tetapi pada kenyataannya, sayuran kami, pohon kami — semuanya mati,” kata Felix Pere, seorang warga lokal yang sudah berambut putih. Bahkan pisang, sumber makanan utama “sejak 1945,” tidak lagi matang.

Duduk di samping Felix, Maria Baka mengingat kebisingan memekakkan telinga yang mendahului letusan di dekatnya, suara gemuruh yang membuat “telinganya berdenging.”

Penilaian dampak lingkungan yang dilakukan di pembangkit listrik Ulumbu dan diterbitkan pada tahun 2019 mengonfirmasi risiko kesehatan terkait dengan paparan hidrogen sulfida, gas yang sangat beracun dengan bau seperti telur busuk.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa emisi hidrogen sulfida “menjadi bahaya yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat jika hadir dalam konsentrasi tinggi pada tingkat yang tidak dapat diterima untuk jangka waktu yang lama,” atau dalam kasus paparan yang berkepanjangan.

Beberapa warga desa yang ditemui di Mataloko melaporkan gejala paparan. Begitu berada di atmosfer, hidrogen sulfida juga dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman.

Rambu yang melarang memasuki wilayah semburan lumpur di Mataloko. (Dokumentasi Floresa)

Terlepas dari peringatan ini, Hans Baghi, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa di Mataloko mengatakan dia berpikir energi panas bumi sebagian besar bermanfaat bagi masyarakat.

“Orang-orang sebelumnya biasa berjalan kaki ke mana-mana di sini, tetapi sekarang mereka menggunakan sepeda motor dan bahkan mobil mewah. Seluruh jalan telah diaspal. Ada listrik, jaringan air yang baik dan drainase yang layak,” katanya.

Meskipun Baghi merasa “kasihan” pada warga desa yang tanahnya hancur oleh semburan lumpur, ia menjelaskan bahwa ia memilih untuk mendukung proyek tersebut “sekitar tahun 2021, setelah ada kompensasi.”

Ia percaya bahwa pemerintah dapat mengurus tanah yang rusak sehingga warga dapat membeli lahan pengganti di tempat lain.

Di bawah tekanan dari pemerintah, pembangkit listrik Mataloko diperkirakan akan dimulai kembali dan kapasitasnya akan meningkat hampir sepuluh kali lipat pada 2031.

Sementara fasilitas panas bumi menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca daripada pembangkit listrik tenaga batubara atau bahan bakar minyak, risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh emisinya tidak dapat diabaikan.

Felix Pere
Evimia Deru
Maria Baka

Kembali di Poco Leok, Sesam duduk bersandar di pohon. Ia tampak geram. Perluasan pembangkit listrik Ulumbu itu mengancam akan menelan tanah sakral, termasuk tempat pemakaman leluhurnya.

“Kami mewarisi tanah ini dari leluhur kami, jadi kami harus melindunginya,” katanya.

Ikut menjadi korban dari perjuangan warga ini, sembilan hari setelah penyerangan terhadapnya, Herry Kabut melaporkan polisi pelaku ke Polda NTT, baik untuk kasus pidana maupun etik. Sejumlah foto usai kejadian menggambarkan cedera fisik yang dideritanya.

Namun, penyelidikan untuk proses pidana ditutup pada 31 Desember 2024, karena polisi mengklaim “bukti tidak memadai.” Hanya proses sidang etik yang sampai pada putusan. Hendrikus Hanu, salah satu anggota Polres Manggarai mendapat sanksi karena dinyatakan terlibat dalam kekerasan itu.



Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua berita hasil kolaborasi Forbidden Stories dengan Floresa. Artikel kedua bisa diakses di sini. Forbidden Stories yang berbasis di Paris, Perancis adalah organisasi investigasi nirlaba dan unik di dunia, yang melindungi karya jurnalis yang terancam dan meneruskan investigasi para reporter yang telah dibungkam. Versi Bahasa Inggris artikel ini bisa diakses di Forbiddenstories.org. Versi Bahasa Indonesia ini mengalami penyesuaian minor, sesuai dengan kebijakan editorial Floresa.

Dukung kami untuk terus melayani kepentingan publik, sambil tetap mempertahankan independensi. Klik di sini untuk salurkan dukungan!
Atau pindai kode QR di samping

BACA JUGA

spot_img