Floresa.co – “Negara ini menghabiskan dana besar untuk memelihara lembaga seperti ini. Sementara sistem pemerintahan sudah mandul, mereka kehilangan taring, kehilangan tanduk. Tidak gagah seperti saat kampanye.”
Dengan nada geram, Servasius Masyudi Onggal berorasi di depan Kantor DPRD Manggarai dalam aksi unjuk rasa pada 5 Juni, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Ia bersama sekitar 100 warga Poco Leok mendatangi kantor itu untuk ketiga kalinya, menyuarakan penolakan terhadap proyek geotermal.
Pemuda yang disapa Yudi itu berkata, “gedung yang ada di depan kita ini sudah menjadi dapur produksi segala bentuk kebohongan.”
Ia merujuk pada janji anggota DPRD saat aksi mereka sebelumnya pada 3 Maret, di mana beberapa di antaranya berjanji menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Namun, menurut Yudi, tidak ada realisasi janji itu.
Karena itu, ia berkata, “di sinilah tempat beranak-pinaknya dusta dan tipu daya.”
Warga, kata dia, sebetulnya menaruh harapan besar kepada DPRD sebagai wakil rakyat. “Kami percaya, mereka akan bertarung di arena yang benar, tapi sekarang mereka mati kutu. Tidak bergerak. Tidak berbuat apa-apa. Padahal, rakyat sedang menghadapi persoalan besar.”
Ia menyebut, “suara kami seperti tak ada artinya, didiamkan begitu saja.”
Aksi mereka, kata Yudi, untuk “mempertahankan tanah” Poco Leok” yang “sudah digadai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.”
Kecewa dengan sikap diam anggota dewan, ia berkata, peran mereka telah kehilangan makna.
“Kantor ini sudah seperti kuburan besar yang menggugurkan idealisme, demokrasi dan gagasan-gagasan penting,” katanya.
Maksimilianus Milin Neter, pemuda lainnya berkata, “kami menuntut anggota DPRD yang berada di dalam gedung agar mau mendengar aspirasi rakyat.”
“Jangan hanya datang menyambangi kami saat kampanye.”
Ia mengingatkan bahwa selama ini anggota dewan mengklaim diri sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Tapi kenyataannya hari ini, kalian tidak menyuarakan suara-suara kami. Kalian tidak peduli pada ruang hidup kami.”
Milin pun memplesetkan kepanjangan DPR dengan “Dasar Pengkhianat Rakyat”.
“Kami menyampaikan hal ini karena kami sudah berulang kali datang dan beraudiensi dengan kalian, tapi apa respons kalian?”
“Kalian hanya bilang; ‘Itu akan menjadi program kami ke depan’, atau ‘Kami juga tidak sepakat dengan kekerasan dan kebijakan yang tidak adil’,” kata Milin.
Sebagai wakil rakyat, katanya, DPRD seharusnya duduk dan berdiri bersama masyarakat kecil.
“Kalian adalah penyalur aspirasi, seharusnya kalian menyuarakan jeritan masyarakat kecil ke para pengambil kebijakan.”
Orator lainnya, Trisno Arkadeus menyebut gedung DPRD “dipenuhi kebusukan.”
“Bagaimana mereka tidak busuk? Sementara masyarakat menjerit di luar, mereka tidak berdiri bersama kami.”
Trisno berkata, warga Poco Leok sudah berulang kali menyambangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi, namun “anggota dewan tuli.”
“Mereka justru menjadi bagian dari pihak yang menghancurkan kita. Kalau mereka terus tuli dan diam, maka DPRD akan menjadi musuh rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, warga Poco Leok tidak akan berhenti menyuarakan perlawanan.
“Sampai kalian sadar bahwa tugas kalian adalah menyuarakan (aspirasi) rakyat.”
Unjuk rasa tu tidak direspons anggota DPRD Manggarai. Pintu kantor mereka tertutup rapat, hingga warga kemudian bergerak ke kantor bupati.
Sejumlah warga, baik perempuan maupun laki-laki berorasi di depan kantor bupati yang diselingi dengan lagu-lagu nenggo atau nyanyian tradisional Manggarai.
Tuntutan mereka fokus pada desakan agar Bupati Herybertus GL Nabit mencabut Surat Keputusan Penetapan Lokasi Proyek.
Dalam aksi tersebut, warga mendapat intimidasi dari kelompok massa tandingan yang dikerahkan dan diprovokasi Nabit. Intimidasi itu membuat unjuk rasa berakhir lebih cepat demi menghindari bentrokan.
Sebelum mengerahkan massa yang berasal dari kelompok loyalisnya, Nabit yang mengaku tersinggung dengan isi orasi warga sempat berusaha menghadapi mereka di depan kantornya.
Ia berusaha menerobos gerbang sebelum kemudian dihadang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tak lama kemudian ia keluar kantor lalu membawa massa.
Sebagian warga Poco Leok berhasil langsung kembali ke kampung mereka.
Namun, sebagian lagi sempat diamankan di kantor Polres Manggarai, sebelum kemudian pulang pada sore hari dengan pengawalan aparat.
Proyek geotermal di Poco Leok dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara dan didanai Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Warga telah berulang kali melakukan aksi penolakan, yang beberapa kali direspons dengan represi, termasuk oleh aparat keamanan.
Selain aksi unjuk rasa, warga juga telah mengirimkan surat kepada berbagai lembaga negara untuk meminta perhatian terhadap perjuangan mereka.
Beberapa di antara lembaga itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
PT PLN terus berupaya meloloskan proyek ini, sementara Bank KfW mendatangi Manggarai pada bulan lalu, berdiskusi dengan sejumlah pihak. Warga Poco Leok menolak menemui utusan bank itu.
Kunjungan itu terjadi setelah pada tahun lalu bank itu mengutus tim independen, yang dalam kajiannya menemukan bahwa proyek ini melanggar sejumlah standar sosial internasional.
Editor: Ryan Dagur
