Floresa.co – YBS, siswa Kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT harus mengakhiri hidupnya lantaran dilaporkan kecewa karena orang tuanya tak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk sekolah.
Anak yang masih berusia 10 tahun itu diduga putus asa setelah ibunya tidak mampu memenuhi permintaan untuk membelikan buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000.
Ia ditemukan tewas gantung diri pada 29 Januari di kebun belakang rumah neneknya di Kecamatan Jerebuu.
Ia meninggalkan pesan dengan tulisan tangan untuk ibunya, berinisial MGT, 47 tahun.
Isi surat itu meminta sang ibu merelakan dia pergi, jangan menangis, mencari atau merindukannya.
Kepala Desa Naruwolo, Dionisius Yohanes Roa berkata, permintaan uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pena terjadi pada malam sebelum kejadian.
Namun ibunya tidak bisa memenuhi permintaan itu karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit.
MGT seorang janda dengan lima anak yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.
YBS pun terpaksa tinggal bersama neneknya di sebuah pondok demi membantu mengurangi beban keluarga.
‘Mengguncang’ Indonesia
Kasus ini “mengguncang” Indonesia. Tak hanya ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara telah memberi respons.
Dalam pernyataan pada 4 Februari, Gubernur NTT Melkiades Emanuel Laka Lena menyatakan duka dan kekecewaannya.
Ia menyebut YBS “meninggal karena kegagalan sistem yang ada di Pemerintah Provinsi, Kabupaten Ngada sampai ke tingkat bawah, tentu dengan perangkat sistem yang lain.”
“Apapun kisahnya, ini merupakan tamparan keras bagi kemanusiaan kita,” katanya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menyebut kasus ini sebagai kegagalan kolektif dalam memastikan anak-anak memperoleh hak atas pendidikan yang aman dan layak.
“Peristiwa ini perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sering kali tidak terlihat karena konstruksi sosial yang membatasi mereka untuk mengekspresikan emosi dan meminta bantuan,” katanya.
Diyah Puspitarini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian mengungkap penyebab pasti kematian anak tersebut.
“Kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Memang anak ini tidak mampu untuk membeli buku dan pena, tetapi kalau melihat kondisinya, ini juga bisa jadi (penyebabnya) pengasuhan, karena orang tuanya juga tidak ada di samping anak ini,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya perundungan terhadap anak itu “karena belum punya pena dan buku.”
Perundungan, kata dia, merupakan salah satu faktor penyebab utama kasus-kasus anak yang mengakhiri hidup, selain pengasuhan, ekonomi, game online dan asmara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra berkata pada 4 Februari bahwa kepolisian masih menyelidiki kasus ini.
Mereka tengah melakukan pengumpulan keterangan dari para saksi guna memastikan secara menyeluruh rangkaian peristiwa.
Sementara menurut Kapolres Ngada AKBP Andrey Valentino, penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk guru dan kepala sekolah.
“Ini dilakukan untuk mengetahui apakah korban juga jadi korban bullying atau tidak. Ini yang masih diselidiki,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil visum tidak menemuka tanda-tanda adanya kekerasan.
Dampak Kemiskinan Struktural
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyebut kasus ini “adalah produk kemiskinan struktural” dan “tragedi kemanusiaan yang menyayat hati.”
“(Kasus ini) tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” katanya pada 4 Februari.
“Saat seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp10.000, negara malah akan menggelontorkan Rp17 triliun untuk biaya keanggotaan Board of Peace, Rp350 triliun untuk Makan Bergizi Gratis dan Rp400 triliun untuk Koperasi Merah Putih,” tambahnya.
Ia berkata, kematian YBS menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin.
“Hak pendidikan itu tak hanya biaya sekolah namun peralatan belajar mengajar. Kegagalannya berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kemiskinan ekstrem,” katanya.
Berkaca dari kasus ini, ia mendesak perlunya evaluasi total program pemberantasan kemiskinan serta pendidikan gratis agar kasus serupa tidak terulang lagi.
“Negara tidak boleh hanya hadir dalam narasi besar anggaran triliunan untuk program-program lain, namun absen ketika seorang anak diduga sampai mengakhiri nyawa karena tidak memiliki buku dan pena,” katanya.
Usman menambahkan, “keadilan sosial di negeri ini tidak akan pernah tegak selama akses pendidikan masih menjadi barang mewah bagi kaum miskin dan masih disepelekan oleh negara.”
Editor: Ryan Dagur
