Borong, Floresa.co – Ketua komisi C DPRD Matim, Siprianus Habur menolak rencana rasionalisasi guru THL dan guru Bosda sebelum dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan analisis kebutuhan guru di kabupaten tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh secara serta merta melakukan rasionalisasi tanpa persiapan yang matang.
“Hampir semua fraksi kemarin itu menolak. Pemerintah diminta untuk persiapkan dulu mekanismenya seperti apa, metodenya seperti apa,” ujar Sipri, Selasa, 27 November 2018.
Ia mengatakan, kalau alasan dilakukan seleksi karena kelebihan tenaga guru, maka perlu dijelaskan, di sekolah mana yang mengalami kelebihan guru dan guru mata pelajaran apa saja yang jumlahnya melampaui batas kebutuhan.
“Sehingga guru-guru THL dan Bosda dari sekolah-sekolah itulah yang perlu diseleksi lagi agar sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya akan sepakat dengan rencana dinas PK tersebut jika rasionalisasi tenaga guru dilakukan pada Juni 2019.
“Tidak bisa mereka paksakan untuk lakukan rasionalisasi pada Desember (2018) ini, karena masih pertengahan tahun pelajaran,” ucapnya.
Sedangkat terkait THL yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, Sipri mengaku sepakat dengan ide pemerintah untuk diseleksi kembali pada awal tahun anggaran 2019.
“Kalau THL yang di kantor-kantor, kita sepakat untuk dirasionalisasi,” ujarnya.
Rosis Adir/Floresa
