Floresa.co – Sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan moratorium terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi janji kampanye Prabowo Subianto di tengah maraknya siswa yang keracunan, termasuk di wilayah NTT.
Program itu pun dinilai jadi ironi karena semula berharap bisa memberikan asupan gizi layak bagi anak-anak sekolah.
Kasus keracunan terbaru di NTT terjadi pada 24 September di SDI Liliba, Kota Kupang di mana 11 siswa dari kelas 5A dan 5D mengaku pusing, perut melilit, mual, panas tinggi dan muntah usai menyantap MBG.
Theresia Selan, salah satu korban mengaku “makanannya sudah basi dan bahkan ada yang telah berlendir seperti sayur, telur dan tahu.”
“Pas minum susu seperti ada kuning-kuning dan ulat. Jadi, pas minum langsung muntah,” katanya.
Para siswa sempat dirawat intensif selama 24-25 September di Rumah Sakit Leona Kupang.
MBG yang didistribusikan di SDI Liliba berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kayu Putih Oebobo.
Sementara di Jawa Barat, lebih dari seribu anak keracunan hanya dalam pekan ini dengan korban terbanyak berasal dari Kecamatan Cipongkor yakni 975 siswa dan di Kecamatan Cihampelas 60 siswa.
Rentetan kasus terbaru in membuat anak anak yang keracunan-diduga bersumber dari menu MBG-mencapai ribuan orang sejak program ini dilancarkan sejak Januari.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sudah ada 5.360 anak dan warga terdampak. Tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—memiliki data berbeda, tapi jumlah total korban tetap berada di kisaran 5 ribu orang.
Berapa Kasus di NTT?
Di NTT tercatat 264 siswa yang jadi korban dugaan keracunan MBG dengan kasus pertama terjadi di SDK Andaluri, Kabupaten Sumba Timur pada 18 Februari.
Kala itu, 29 siswa mengeluh mual, muntah, pusing dan sakit perut usai menyantap MBG.
Pada 22 Juli, 140 siswa SMP Negeri 8 Kupang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Maria Theresia Lana, kepala sekolah itu mengaku kasus tersebut bermula ketika sejumlah siswa meminta izin ke toilet dan mengeluh sakit perut saat kegiatan belajar mengajar.
Beberapa siswa, katanya, mengaku tahu dan sayur di menu MBG itu terasa asam.
Sehari kemudian, 77 siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi ikan yang berada dalam menu MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya, Yulianus Kaleka merinci para siswa yang keracunan berasal dari SMK Negeri 1 Kota Tambolaka 53 orang, SMK Don Bosco 17 orang dan SMK Negeri 2 Kota Tambolaka 7 orang.
Ia berkata, para siswa sempat dirawat di Rumah Sakit Karitas Weetebula, Rumah Sakit Umum Reda Bolo dan Puskesmas Radamata.
Sementara itu, tujuh siswa SMK Negeri 1 Maumere di Kabupaten Sikka dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG yang didistribusikan oleh Yayasan Makmur Sejahtera pada 12 September.
Tiga di antaranya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.
Pemimpin Yayasan Makmur Sejahtera, Sabinus Nabu membantah kabar tersebut, mengklaim penyebabnya bukan dari makanan yang diberikan oleh dapurnya.
Ia juga mengklaim dugaan keracunan itu bukan bersumber dari telur busuk, tetapi dari telur segar yang diproduksi sendiri.
Desakan Moratorium
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyerukan agar program ini dimoratorium.
“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah dan selama proses evaluasi program MBG harus dimoratorium dahulu. Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah karena memang program MBG ini lemah perencanaan dan pengawasannya,” ujar Fahriza Marta Tanjung, Sekjen FSGI dalam pernyataan tertulis yang diterima Floresa.
FSGI juga mendorong pemerintah membuka diri kepada publik untuk memberikan masukan atas pelaksanaan program MBG dengan beragam permasalahan, karena setiap daerah dan setiap sekolah berbeda kondisinya
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana juga meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program ini, menyebut maraknya kasus keracunan sebagai indikator ketidaksiapan program tersebut.
“Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu yang meningkatkan angka kesakitan bagi penerima manfaat,” katanya.
Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan 71 triliun dengan target penerima manfaat 82,9 juta anak, dengan melibatkan 32.000 dapur di seluruh negeri. Namun hingga September, baru 22 persen dana yang terserap, dengan 8.583 dapur yang melayani 20,3 juta anak.
Pemerintah juga telah memutuskan peningkatan anggaran pada tahun depan menjadi 335 triliun.
FSGI mendorong pemerintah tidak mengejar target jumlah penerima MBG namun harus mengedepankan perlindungan anak.
“Apalagi banyak peserta didik jenjang PAUD yang juga mengalami keracunan dan harus dirawat di rumah sakit. Usia PAUD sangat rentan kesehatannya ketika mengalami keracunan, jangan sampai ada korban meninggal baru pemerintah sadar pada perlindungan anak,” tulis federasi itu.
Selain itu FSGI mengusulkan agar agar anggaran MBG yang tidak terserap tahun ini dapat dialihkan untuk anggaran pendidikan, khususnya untuk guru.
“Anggaran yang dialihkan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru khususnya tunjangan bagi guru honorer dan tunjangan profesi guru bagi guru-guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik,” kata FSGI.
Apa Kata Pemerintah?
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengakui ada empat penyebab utama keracunan MBG, yakni higienitas makanan buruk, suhu dan pengolahan pangan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas, dan indikasi alergi pada penerima manfaat.
Selain itu, kata dia, memang ada masalah bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) karena hanya 34 dapur yang sudah mendapat Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.
“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” katanya.
Selain itu, dari 1.379 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), hanya 413 yang memiliki SOP keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi, 312, yang benar-benar menjalankan SOP tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengakui pemerintah mendengar masukan masyarakat agar program dihentikan sementara.
Ia pun menegaskan program MBG tidak bisa dihentikan total karena merupakan amanat dari kepala negara.
“Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri pada 24 September.
Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi, mencari solusi, dan tetap memastikan program berjalan.
Ia khawatir penghentian total bisa menimbulkan demoralisasi terhadap program unggulan Prabowo itu.
Editor: Ryan Dagur
