Floresa.co – Puluhan orang muda di Kabupaten Manggarai Barat, NTT mengikuti pelatihan terkait standar penjaminan mutu produk lokal, bagian dari rencana pembangunan pasar pangan organik di wilayah itu.
Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni pada 4-6 Oktober, difasilitasi Yayasan Alifa dan Asosiasi Pendampingan Perempuan Usaha Kecil Mikro atau ASPPUK itu, dua organisasi nirlaba yang bergerak pada isu pangan lokal organik dan bernaung di bawah Program Urban Futures.
Para peserta berasal dari enam desa dampingan Alifa dan ASPPUK di Kecamatan Komodo, yakni Desa Batu Cermin, Desa Gorontalo, Kelurahan Wae Kelambu, Kelurahan Labuan Bajo, Desa Golo Bilas dan Desa Nggorang.
Sedangkan fasilitator pelatihan adalah Sri Nuryati dan Lidya Arie, dua konsultan di bidang pangan lokal dan pertanian organik.
Sementara pelatihan hari pertama dan kedua berlangsung di Aula Puncak Waringin Labuan Bajo, hari ketiga dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau BLK Manggarai Barat.
Direktur Yayasan Alifa, Bibong Widyarti mengatakan pelatihan ini merupakan kegiatan kedua yang digelar oleh dua organisasi tersebut, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Sano Nggoang pada 23 September.
Pelatihan tersebut, kata Bibong, penting diadakan di Manggarai Barat yang merupakan salah satu destinasi wisata super premium karena berkaitan dengan keberlanjutan pangan lokal organik di tengah masifnya tawaran pangan modern.
“Pengalaman kami di daerah lain, seperti di Malinau Kalimantan Utara, sama seperti di Labuan Bajo yang telah menjadi daerah kunjungan wisatawan,” katanya.
Ia berkata, di Malinau, pangan lokal organik juga dikembangkan karena menjadi menu utama yang disajikan kepada wisatawan.
“Disana itu banyak petani yang kita dampingi, mereka masih mengembangkan pangan lokal organik, tidak menggunakan pupuk pestisida atau sintetis,” katanya.
Sri Nuryati dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa Participatory Guarantee System (PGS) atau Sistem Penjaminan Partisipatif adalah inisiatif penjaminan mutu yang sesuai untuk pasar dan konsumen lokal dengan menekankan partisipasi banyak pihak.
“Sistem PGS itu mengutamakan partisipasi, baik produsen, konsumen, NGO, penguasa dan lain-lain. Nanti sistemnya akan kita buat bersama-sama supaya komunikator,” jelasnya.
Sri berkata beragam produk pangan yang sehat selama ini memiliki harga yang relatif mahal sehingga hanya bisa dibeli oleh orang-orang berpenghasilan tinggi.
“Padahal kita seharusnya juga berhak untuk sehat, karena itu kita coba bentuk penjaminan seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Lidya Arie menjelaskan PGS Pasar bertujuan untuk membantu produsen dalam menentukan produk-produk yang alami.
Ia menjelaskan, pasar yang akan dibentuk bersama para peserta adalah pasar komunitas dengan karakter yang khas sesuai aturan yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota komunitas.
“Produk-produknya tidak semua produk-produk yang ada di pasar tradisional pada umumnya, melainkan produk-produk yang alami,” katanya.
Menurutnya, banyak orang saat ini belum memiliki pemahaman memadai terkait sifat-sifat organik dari produk pangan, “meskipun kita sering mengonsumsinya.”
“Pasar PGS ini nantinya akan membantu kita sebagai produsen menyampaikan penjaminan produk alami yang dijual,” katanya.
Dalam pasar komunitas, kata Lidya, semua anggota kelompok memiliki kewajiban untuk merumuskan rencana, mulai dari produk yang akan ditanam, cara merawatnya, pupuk yang dipakai, proses panen, hingga pengolahan pada pendistribusian.
“Labuan Bajo yang dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara, pasti membutuhkan makanan lokal yang benar- benar alami. Karena itu kita usahakan agar hal ini bisa kita capai,” katanya.
Pantauan Floresa, di sela-sela pelatihan para peserta diberi kesempatan mempresentasikan alur produksi produk masing-masing kelompok, mulai dari cara membersihkan lahan, menyiapkan benih, menanam, budidaya, cara memanen, cara mengolah bahan baku menjadi bahan jadi hingga pada pendistribusian.
Alur produksi yang dijelaskan itu serba alami, tanpa campuran bahan kimia.
Rencana Pasar Pangan Organik
Bibong berkata, selain memberi pemahaman tentang pangan lokal organik, kegiatan itu juga bertujuan membahas rencana pembentukan pasar pangan lokal organik di Labuan Bajo.
“Manggarai Barat ada potensi itu. Kalau kita lihat di Sano Nggoang, misalnya, teman-teman petani sudah menanam sayur dan juga buah di kebunnya. Mereka juga menanam ubi ubian seperti ketela, jagung dan kacang-kacangan sebagai sumber karbohidrat,” katanya.
Meski angka produksinya masih sedikit, Bibong optimis, dengan dampingan dari yayasan Alifa dan ASPPUK, produksi pangan bisa berkembang sehingga tidak terbatas untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga warga.
“Dari data BPS yang terakhir ternyata cukup banyak ubi-ubi yang disuplai oleh teman-teman petani dari Sano Nggoang,” katanya.
Dengan program dua organisasi tersebut, kata dia, para petani diharapkan mampu menyuplai produk pangan ke perkotaan.
“Tentunya konsumen ingin melihat produk tersebut dari mana, apakah betul ditanam tanpa pupuk sintetis atau menggunakan pestisida sintetis dan apakah benar jenis tanamannya itu lokal,” katanya.
Bibong juga menjelaskan pihaknya berencana melakukan uji coba pasar pangan lokal organik pada awal Januari tahun depan.
“Saat ini kita memang masih dalam tahap mempersiapkan aturan-aturan dan penyusunan standar internal yang diajukan oleh anggota kelompok dan mereka sendiri yang akan menentukan di sini,” katanya.
“Kita berharap bisa terwujud. Apalagi pemerintah juga siap mendukung,” tambahnya.
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Teddy Nahas menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga bersama dua organisasi tersebut.
“Kegiatan ini membantu pemerintah dalam hal mengembangkan potensi pangan lokal di kabupaten Manggarai Barat,” katanya dalam sambutan pada hari ketiga.
Ia menyebut, selama ini pemerintah telah menggelar kegiatan serupa.
“Setelah pelatihan, kami beri kesempatan kepada peserta untuk berjualan di halaman Kantor Dinas Bina Marga, sekarang banyak yang jualan di situ,” katanya.
Ia juga memberi kesempatan kepada para peserta kegiatan dari enam desa itu untuk mengambil peluang berjualan di tempat tersebut.
“Jangan hanya ikut pelatihan, kalau berani langsung jualan. Kami siap beri ruang,” katanya.
Selain di lokasi tersebut, Teddy juga berjanji memfasilitasi komunitas pangan lokal dari enam desa tersebut untuk berjualan di kawasan Puncak Waringin setiap hari sabtu dan minggu sore.
“Pemerintah juga siap membantu teman-teman yang mau mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) untuk produk yang nanti akan dipasarkan,” katanya.
Editor: Anno Susabun
