Floresa.co – Dalam kunjungannya ke wilayah Manggarai Raya Selasa-Rabu, 23-24 Juni 2020, Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat memberi sejumlah pernyataan yang mengindikasikan sikapnya untuk tidak melanjutkan proses izin tambang dan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.
Setidaknya ada dua momen penting.
Pertama, saat bertemu Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, Selasa, ia menyatakan membangun NTT dengan mengembangkan potensi pertanian, kelautan, peternakan dan pariwisata.
Ia juga mengklaim tidak sanggup jika berseberangan dengan sikap Gereja Katolik. Ibarat ligamennya putus saat sedang lari, yang memaksa dia harus jalan dengan tongkat, demikian Laiskodat mengumpakan dirinya jika memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan sikap Gereja.
Aksi simboliknya mencium cincin Uskup Sipri tampak mengafirmasi kata-katanya itu.
BACA: Victor Laiskodat: Jika Berbeda dengan Gereja, Gubernur Mati Kartu dan Berjalan Pincang
Kedua, dalam pernyataannnya di Wae Pesi, Reo, ia kembali menegaskan komitmen untuk membangun NTT dengan sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Soal pariwisata misalnya, ia meminta Bupati Manggarai, Kamelus Deno untuk mengembangkan Wae Pesi jadi destinasi wisata. Ia bahkan menyebut angka Rp 10 miliar untuk membantu mengelola sungai itu jadi tempat orang-orang bisa menikmati keindahan alam.
Pernyataan Laiskodat itu sesungguhnya punya makna penting bagi polemik tambang dan pabrik ini. Mengapa? PT Semen Singah Merah NTT dalam profil perusahannya yang sudah beredar luas itu menyatakan akan menyedot air dari Wae Pesi untuk kegiatan operasional mereka.
BACA: Unjuk Rasa, Massa Tagih Komitmen Laiskodat untuk Bangun NTT Tanpa Tambang
Lantas, dengan meminta Deno mengembangan Wae Pesi, bukankan itu tidak sinkron dengan rencana pabrik untuk mengambil air dari kali itu. Apa yang akan terjadi jika kemudian pabrik tetap jalan dengan rencananya, sementara saat yang sama Wae Pesi akan jadi destinasi wisata?
Implisit, Laiskodat tidak setuju dengan rencana PT Semen Singa Merah NTT itu.
Dua hal itu tampak melegakan. Namun, jangan dulu cepat yakin bahwa ia tidak melanjutkan proses izin tambang dan pabrik ini.
Rekam jejak yang buruk soal komitmen untuk menggenapi kata-katanya sendiri mesti disadari betul oleh kelompok yang kontra.
Kita tahu bahwa saat ia kampanye dahulu, juga saat hari H dilantik, ia terus-menerus memastikan tidak akan memberi izin tambang. Bahkan, ia kemudian menerbitkan moratorium izin tambang.
Belum lagi ketika di hari yang sama, Rabu kemarin, juru bicara Provinsi NTT, Marius Ardu Jemalu mengatakan dalam wawancara di Kompas.com bahwa aksi protes yang disampaikan massa yang menghadang Laiskodat adalah “hal biasa.”
Marius juga menyatakan bahwa menghadirkan investasi itu bagian dari upaya menambah pundi-pundi khas daerah, yang perlu didukung.
Apa yang disampaikan Marius, dalam arti tertentu adalah representasi sikap dari Pemerintah Provinsi NTT.
Beberapa pertimbangan ini penting disadari agar upaya perlawanan terus diperjuangkan.
Apalagi, Laiskodat tidak berani untuk berhadapan muka dengan massa yang menggelar aksi di Jembatan Gongger, Reo dan menghadangnya, demi meminta dia menyampaikan penyataan lugas membatalkan rencana tambang dan pabrik ini.
BACA: PMKRI Ruteng: Laiskodat Mesti Sadar Dia Jadi Gubernur Karena Janjinya untuk Tolak Tambang
Selagi kata-kata Laiskodat belum ditindaklanjuti dengan proses pencabutan IUP eksplorasi PT Istindo Mitra Manggarai, jangan segera percaya dulu.
Mari terus kawal sampai Laskodat tidak kembali membohongi mereka yang dulu memilihnya karena termakan janji bahwa ia tidak akan membuka ruang lagi bagi izin tambang.
Pemprov NTT masih perlu diingatkan terus bahwa potensi-potensi unggulan yang selalu disebut-disebut Laiskodat; pertanian, kelautan, peternakan dan pariwisata tidak bisa berjalan beriringan dengan tambang.
Jika tambang memang terus dipaksakan, lebih baik jangan lagi terus bermanis bibir menggembar-gemborkan sektor-sektor itu sebagai unggulan.
