Floresa.co – Bupati Manggarai, Christian Rotok, salah satu bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang gemar mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyampaikan pernyataan yang menghina warga yang menolak kehadiran tambang.
“Mereka yang keberatan itu yang sudah habis uangnya. Sebelumnya, juga mau terima,” kata Rotok sebagaimana dilansir Harian Kompas, Selasa (17/2/2015).
Pernyataan itu ia sampaikan menjawab pertanyaan soal konflik tambang di Manggarai, di mana ada warga yang menolak dan ada yang menerima tambang.
Kompas pada Selasa menyediakan hampir setengah halaman yang secara khusus mengulas konflik tambang di Manggarai dan Manggarai Timur (Matim).
Di bawah judul “Kekerabatan yang Terkoyak”, Kompas menggambarkan keretakan sosial yang terjadi di wilayah Kampung Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, setelah masuknya PT Aditya Bumi Pertambangan (PT ABP), perusahan tambang mangan dan di Kampung Satar Teu, setelah masuknya PT Arumbai Manganbekti (PT AM).
Kompas tidak menyebut eksplisit nama kedua perusahan tersebut, tetapi hanya singkatan PT ABP dan PT AM.
Sementara itu, Pastor Peter C Aman OFM, Direktur JPIC-OFM, sebuah lembaga Gereja Katolik yang giat melakukan advokasi terkait kasus tambang mempertanyakan posisi pemerintah dalam konflik di Manggarai.
“Sudahkah pemerintah melakukan pengawasan dan turut membantu menyelesaikan konflik yang ada?” katanya kepada Kompas.
Merespon pernyataan Rotok, Rio Jempau, salah satu mahasiswa asal Matim di Jakarta, mengatakan, apa yang disampaikan Rotok menunjukkan pola pikir sesat, dimana ia merendahkan masyarakat, seolah-olah harga diri masyarakat hanya ditentukan oleh uang.
Kata Rio, bisa jadi ada sebagian masyarakat yang menerima uang dari tambang setelah dirayu dan belum paham benar soal dampak tambang.
“Tapi, ia tidak bisa mengeneralisasi. Ini pernyataan publik yang memalukan,” tegasnya kepada Floresa.co.
Ia menambahkan, Rotok sesungguhnya kehilangan muka, di tengah perlawanan masyarakat terhadap tambang.
“Ia tidak punya argumentasi lain selain membela kebijakannya sendiri, lalu kemudian menyalahkan masyarakat,” tegasnya.
Data yang dirilis Kompas, yang mengutip laporan dari Dinas Pertambangan dan Energi Manggarai dan Matim menyebutkan, saat ini terdapat 7 IUP di Manggarai dan 6 IUP di Matim. (ARL/Floresa)
Baca juga: Hina Warga Tolak Tambang, Rotok Tuai Kritikan Pedas
