Suatu ketika kami meliput agenda sosialisasi perusahaan pengembang proyek geotermal di Flores bagian barat. Seorang kawan yang ikut dalam rombongan perusahaan dan pemerintah mendekat, meminta kami “menulis secara netral, tanpa condong pada argumentasi penolakan warga.”
Sebagaimana kaca mata umum yang dipakai melihat dan menilai posisi media, kawan itu mengingatkan kami untuk mengangkat narasi-narasi yang dibangun perusahaan dan diikuti sebagian warga yang mendukung proyek tersebut.
Merespons kawan tersebut kala itu – di mana agenda sosialisasi bersamaan dengan pengunduran diri sebuah lembaga keuangan internasional sebagai pendana proyek, kami balik bertanya; “Kalau narasi secara global diikuti presiden hingga pemerintah daerah dan ketua RT mendukung proyek, bagaimana dengan suara warga yang menolak?”
Pertanyaan balik itu sebetulnya lahir dari refleksi panjang kami tentang bagaimana seharusnya media mengambil peran atau secara lebih spesifik, untuk apa/siapa media hadir di tengah masyarakat.
Proyek geotermal adalah satu di antara sekian topik perbincangan serius di Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang belakangan ini kembali tenar dengan kepanjangan ‘Nanti Tuhan Tolong’ karena masalah sosial yang menggunung berbarengan dengan tata kelola pemerintahan yang koruptif.
Di samping itu, ada juga persoalan pembangunan pariwisata yang menyingkirkan warga lokal di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, serta proyek-proyek infrastruktur pendukungnya yang mengancam keanekaragaman hayati, merusak hutan, pantai dan laut.
Pemerintahan korup juga mewarnai hari-hari warga NTT. Berbagai lini sering tidak luput dari kultur rasuah pejabat. Sementara angka kemiskinan masih tinggi (18,60 persen dari 5,6 juta populasi), anggaran untuk tunjangan DPRD provinsi dan kabupaten-kabupaten meningkat fantastis tahun ini.
Kondisi tersebut yang membuat kami berpikir berulangkali soal posisi media massa. Apakah netralitas menjadi jawaban untuk carut-marut NTT atau justru menjadikan persoalan-persoalan itu litani panjang yang tak pernah berhenti sampai ‘Nanti Tuhan Tolong’?
Pilar Demokrasi Macam Mana?
Bukan barang baru jika kita mendengar kata-kata ‘media sebagai pilar demokrasi’. Bahkan pemerintah atau negara yang sering terkait pembungkaman media juga berkoar-koar menyebut kata-kata itu.
“Should it be left to me to decide whether to have a government without newspapers, or newspapers without a government, I would not hesitate a moment to prefer the latter” (Jika harus memutuskan, apakah saya memilih pemerintahan tanpa surat kabar, atau surat kabar tanpa pemerintahan, saya tidak akan ragu sedikitpun untuk memilih yang terakhir). Kata-kata Thomas Jefferson, negarawan dan Presiden ketiga Amerika Serikat ini cukup kuat menggambarkan pentingnya keberadaan media – bahkan lebih penting ketimbang pemerintah – dalam konstelasi sosial masyarakat demokratis.
Namun, demokrasi macam apa yang memerlukan media? Apakah demokrasi yang sekadar mempertarungkan kepentingan politik kelompok elite dalam upaya akumulasi sumber daya dan kekayaan? Tentu bukan.
Kondisi nyata di NTT memperlihatkan apa yang disebut Jacques Ranciere, filsuf politik Prancis, sebagai ketimpangan relasi antara penguasa atau kekuasaan (Kratos) dan warga atau Demos. Ranciere tegas menyebut warga sebagai ‘the wrong’, menggambarkan ‘orang-orang kalah’ yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses ke dalam kekuasaan dan kesejahteraan.
Kendati ‘kalah’, demokrasi menurut Ranciere – seperti dikutip Robertus Robet (2011), merupakan sistem politik yang memungkinkan subjektivikasi diri warga untuk mengganggu tatanan sosial dominan dengan tujuan memverifikasi atau memperjuangkan kesetaraan (dan akses kesejahteraan) secara radikal-antagonistik.
Dalam keadaan itulah, menurut kami, media perlu hadir. Prinsipnya, dalam konstelasi yang tidak seimbang antara penguasa (yang menyokong kepentingan pemodal kaya) dan warga rentan, media diperlukan sebagai pilar yang mempertegas posisi ‘orang-orang kalah’ yang suaranya ingin didengarkan dan kepentingannya terkait akses kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya diakomodasi.
Menolak Netral Tak Berarti Abai dengan Etika Jurnalistik
Seorang kawan lainnya yang meneliti media-media alternatif di Indonesia suatu waktu bertanya soal batasan-batasan yang kami pakai untuk menjamin terpenuhinya Kode Etik Jurnalistik, sementara pada saat yang sama memilih dekat dengan komunitas warga yang mengkritisi pembangunan.
Terhadap pertanyaan itu, kami menjelaskan bahwa kedekatan dengan warga tidak berarti mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, relasi yang dekat dengan kelompok-kelompok rentan justru membuktikan komitmen kami menolak prinsip netralitas. Bagi kami, netral tidak sama dengan independen.
Pilihan sikap untuk ada bersama kelompok rentan yang tidak diuntungkan dalam pembangunan justru merupakan cara menjaga independensi dan posisi kritis. Sebab, independensi dalam kaca mata kami adalah lepas dari intervensi kelompok dominan alias penguasa dan pengusaha dan pada saat yang sama menjadi corong bagi kelompok yang suaranya tidak didengarkan.
Tujuannya jelas, supaya media sebagai pilar demokrasi mengedepankan kepentingan publik atau tidak mudah disusupi kepentingan penguasa dan pengusaha.
Dalam Kode Etik Jurnalis Floresa yang mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers, kami menegaskan sikap independen untuk menolak intervensi dari pihak lain dalam kerja-kerja jurnalistik.
Poin lainnya dalam kode etik kami adalah “Jurnalis Floresa melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendapat tanggapan dan konfirmasi dari mereka yang dituduh dalam berita,” bagian dari cara kami memverifikasi informasi yang diperoleh. Artinya, sedekat apapun kami dengan komunitas warga, informasi yang mereka sampaikan tidak serta merta dianggap benar dan tak perlu diverifikasi.
Tantangan dan Peluang
Menjaga independensi dan sikap kritis media bukanlah sesuatu yang mudah.
Sementara keduanya merupakan kunci untuk tetap menjaga kepentingan publik, media tak jarang menemui tantangan, terutama di era di mana media-media umumnya menganggap wajar intervensi kepentingan oligarki.
Riset Dewan Pers pada 2024 bertajuk “Lanskap & Dampak Digitalisasi Terhadap Model Bisnis Serta Dinamika Redaksi Industri Media di Indonesia” menyatakan konsolidasi media menjadi salah satu strategi perusahaan-perusahaan pers untuk bertahan hidup di tengah disrupsi digital.
Sayangnya, konsolidasi juga kerap dilakukan untuk kepentingan politik, sebagaimana pada Pemilu 2014 dan 2019, di mana sejumlah pengusaha/politisi memanipulasi opini publik lewat propaganda politik secara terang-terangan.
Riset itu mengungkap walaupun sumber pendapatan dari iklan masih dipertahankan sebagai pemasukan media-media lokal, mayoritas berusaha untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan alternatif. Dalam konteks media independen atau media alternatif, sumber pendapatan alternatif yang dimaksud tentu bukan berbasis pada afiliasi politik atau grup bisnis tertentu.
Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, peluang paling besar dari media-media independen, termasuk Floresa adalah dukungan publik, baik melalui donasi maupun berlangganan (subscription).
Kendati diakui cukup berat dilakukan di negeri ‘Nanti Tuhan Tolong’, kami berusaha untuk optimis. Kami berharap tekad untuk menjaga media sebagai pilar demokrasi menggerakan publik untuk mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja jurnalistik yang berkualitas, independen dan kritis terhadap kekuasaan.
Editor: Ryan Dagur
