Oleh: Bernardus Badj
Di Ngada, kabupaten di jantung Pulau Flores, sebuah tragedi memilukan mengguncang nurani.
Seorang pelajar Kelas IV SD memilih mengakhiri hidupnya hanya karena sang ibu tak mampu menyediakan uang sepuluh ribu rupiah untuk membeli buku tulis dan pulpen.
Peristiwa ini bukan sekadar kisah duka sebuah keluarga miskin, melainkan cermin getir tentang betapa rapuhnya jaminan pendidikan dan sosial di Nusa Tenggara Timur.
Di tanah yang selalu dibanggakan karena solidaritas dan kearifan lokalnya, kematian seorang anak karena selembar buku tulis adalah tamparan keras bagi kita semua, sebuah tanda bahwa jurang antara kebijakan negara dan kenyataan hidup masyarakat masih begitu lebar.
Bagi sebagian orang, sepuluh ribu rupiah mungkin hanya recehan. Namun bagi keluarga miskin, jumlah itu bisa berarti jurang antara harapan dan keputusasaan.
Ironi Anggaran dan Realitas
Tragedi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka triliunan dalam APBN, melainkan dari sejauh mana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari warganya.
Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara dengan anggaran pendidikan yang besar.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp660,8 triliun untuk sektor pendidikan, setara dengan 20 persen dari APBN.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan dana triliunan rupiah, dengan klaim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, di balik angka-angka fantastis itu, peristiwa di Ngada menunjukkan paradoks bagaimana mekanisme anggaran negara perlu dikoreksi.
Bukan hanya soal perencanaan atau alokasi, tetapi ukuran yang dipakai oleh negara untuk mengidentifikasi keberhasilan.
Anggaran besar sering kali berhenti pada program makro yang indah di atas kertas, tetapi gagal menyentuh kebutuhan paling sederhana.
Tilaar (2009) menekankan bahwa pendidikan di Indonesia kerap terjebak dalam “politik anggaran” yang lebih menekankan pada angka ketimbang kualitas dan pemerataan.
Program besar seperti MBG memang penting untuk mengatasi stunting, tetapi di daerah-daerah miskin seperti NTT, kebutuhan paling mendasar justru adalah akses terhadap alat belajar sederhana, ruang kelas yang layak dan dukungan psikososial bagi anak-anak miskin.
Di NTT, banyak sekolah masih berdinding bambu, fasilitas minim dan guru terbatas. Anak-anak harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah, sementara biaya kecil seperti buku dan pulpen tetap menjadi beban berat.
Kemiskinan Struktural
Ibu dari pelajar itu bukan pelit, melainkan korban dari kemiskinan struktural.
Bagi keluarga miskin, sebuah buku dan pulpen bisa terasa seperti tembok penghalang anak-anak untuk terus bersekolah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di NTT pada September 2024 sebesar 19,02 persen atau sekitar 1,11 juta orang.
Angka ini menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Amartya Sen (1999) menyebut kemiskinan sebagai “deprivation of capabilities” atau ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga.
Dalam konteks anak itu, ia meninggal karena karena rasa malu, putus asa, dan kehilangan martabat sebagai pelajar.
Surat perpisahan yang ditinggalkannya adalah jeritan paling jujur dari generasi yang merasa ditinggalkan. Ia menganggap kepergiannya sebagai solusi, sebuah pikiran yang terlalu dewasa sekaligus terlalu tragis untuk anak berusia sepuluh tahun.
Solusi Konkret
Tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Anggaran besar tidak boleh berhenti pada program yang indah di atas kertas. Ia harus menyentuh kebutuhan paling sederhana, paling nyata dan paling mendesak.
Buku tulis, pulpen, seragam dan transportasi adalah bagian dari ekosistem pendidikan yang tak boleh diabaikan.
Negara harus menata ulang prioritas kebijakan. Program MBG memang penting untuk mencegah stunting, tetapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan pendidikan dasar yang sama mendesaknya.
Agar tragedi serupa tidak terulang, ada beberapa langkah konkret yang harus segera dilakukan.
Pertama, subsidi alat tulis dan seragam sekolah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk menyediakan buku tulis, pulpen, dan seragam gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Kedua, dana darurat pendidikan desa. Setiap desa di NTT perlu memiliki dana darurat pendidikan yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah. Dana ini bisa dikelola oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat.
Ketiga, penguatan program perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya harus diperluas cakupannya agar benar-benar menyentuh kebutuhan pendidikan anak. Bantuan tunai harus dipastikan digunakan untuk kebutuhan sekolah.
Keempat, kolaborasi lintas elemen sipil. Berbagai elemen sipil, termasuk Gereja dan organisasi masyarakat sipil di NTT memiliki peran besar dalam mendampingi keluarga miskin. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan bantuan langsung, konseling psikologis dan advokasi kebijakan.
Kelima, pendidikan karakter dan dukungan psikososial. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak-anak. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda depresi pada siswa dan memberikan dukungan emosional.
Tidak Boleh Terjadi Lagi
Tragedi sepuluh ribu rupiah di Ngada bukan sekadar kisah duka sebuah keluarga miskin.
Ia adalah cermin yang memaksa kita menatap wajah bangsa ini dengan jujur, tanpa polesan retorika pembangunan.
Pembangunan sejati harus diukur dari sejauh mana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari warganya, terutama mereka yang paling lemah.
Flores tidak boleh lagi kehilangan anak-anaknya karena kemiskinan. NTT tidak boleh lagi membiarkan anak-anaknya menyerah pada hidup hanya karena selembar buku tulis.
Negeri triliun seharusnya tidak kehilangan anak hanya karena sepuluh ribu.
Jika tragedi ini terus berulang, maka kita bukan hanya kehilangan masa depan anak-anak kita, tetapi juga kehilangan jiwa bangsa ini.
Bernardus Badj tinggal di Maumere
Editor: Dominiko Djaga
