Floresa.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan jurnalistik dalam rangka peningkatan kapasitas staf, Relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Sekolah (FPRB Sekolah).
Kegiatan bertajuk “Lokalatih Jurnalisme Warga” itu berlangsung pada 2-6 November.
Peserta mencakup 30 staf PMI NTT, PMI Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo serta relawan dari beberapa desa dan sekolah.
Anno Susabun, editor Floresa menjadi salah satu fasilitator dalam kegiatan di Aula Efata Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai itu.
Ia mengisi sesi “Sharing Kolaborasi dengan Media Lokal atau Komunitas” pada 5 November pukul 15.00 hingga 16.15 Wita.
Sesi itu merupakan pamunkas usai dua hari sebelumnya kegiatan diisi materi terkait dasar-dasar jurnalistik, hoaks di media sosial dan teknik peliputan audiovisual.
Fasilitator sesi tersebut adalah Aulia Arriani dan Muhammad Infaqi Junaedi dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional PMI Pusat serta M. Nashir Jamaludin dari PMI Jawa Tengah.
Adrian Jeharun, Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI NTT berkata dalam pengantar sesi sharing Floresa pada 5 November bahwa pelatihan tersebut bertujuan mendiskusikan pengalaman jurnalisme warga, terutama kolaborasi antara media massa dengan warga.
“Staf dan relawan PMI perlu memiliki kapasitas jurnalistik untuk menyuarakan isu lokal, melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mendorong percepatan penyebaran informasi yang tepat dan benar sesuai kenyataan dalam masyarakat,” kata Adrian.
“Berita yang Penting atau yang Penting Berita?”
Anno Susabun yang membawakan materi “Berita yang Penting atau yang Penting Berita?” memaparkan pandangannya mengenai jurnalisme sebagai kerja publik, sebuah upaya sadar untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan kekuasaan.
“Bagi kami di Floresa, produk jurnalistik yang penting adalah yang melayani kepentingan publik. Itu inti kerja kami. Kami tidak mau hanya jadi penyambung lidah pejabat, tapi menjadi ruang bagi suara warga,” katanya.
Anno berkata, banyak pembaca mengenal Floresa karena berita-beritanya seringkali berisi kritik terhadap pemerintah dan institusi besar, termasuk Gereja Katolik.
“Orang sering bilang kalau ada masalah, pasti muncul tautan Floresa. Dan itu memang benar, karena kami merasa kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral kami,” katanya.
Namun, kata dia, Floresa juga memberi ruang untuk hal-hal positif yang edukatif dan inspiratif, seperti cerita tentang inisiatif petani di kampung-kampung, komunitas anak muda, atau usaha kecil yang berjuang dari bawah.
“Berita positif yang kami maksud bukan promosi atau propaganda tokoh atau lembaga tertentu, tetapi hal-hal inspiratif yang penting sebagai pelajaran untuk publik luas,” katanya.
Anno menjelaskan, ekosistem media di NTT saat ini diwarnai “gurun berita,” kondisi di mana media dan jurnalis mengabaikan aspek kepentingan publik tetapi mengedepankan pelayanan pada kekuasaan.
“Selain melayani kekuasaan, kecenderungan lainnya adalah mengejar viral atau clickbait, yang hasilnya berita-berita tidak penting, termasuk yang berbau porno,” katanya.
Karena itu, kata dia, jurnalisme warga menjadi sangat penting, bukan hanya untuk mengangkat cerita-cerita penting dari pelosok tetapi juga mengimbangi gurun berita yang dihasilkan media massa.
“Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menghasilkan karya jurnalistik yang benar. Kuncinya ada pada observasi, wawancara, riset, verifikasi dan penjelasan konteks secara komprehensif,” katanya.
Jurnalisme Publik di Tengah Tekanan Kekuasaan
Pembahasan terkait ekosistem media berlanjut secara serius pada sesi diskusi.
Catharina S. Pantur, staf PMI Manggarai Timur mengaku resah dengan menjamurnya media daring lokal yang lebih sering menampilkan berita terkait urusan privat orang, termasuk urusan rumah tangga dan hal-hal berbau pornografi.
“Sekarang dengan hadirnya YouTube dan media online, banyak isu yang diekspos, tapi sering kali bukan isu penting bagi publik. Bahkan kadang menimbulkan persepsi yang salah karena yang diangkat terlalu bersifat pribadi atau sensasional,” katanya.
Hal senada disampaikan Eduardus W. Gabut, anggota Korps Sukarela (KSR) PMI Manggarai yang mengaku sebagai pembaca Floresa.
Ia menilai kehadiran media-media daring belakangan ini lebih sering menimbulkan persoalan karena tidak membahas suatu isu secara komprehensif tetapi hanya kepingan informasi yang tidak lengkap.
“Saya lihat, banyak orang yang mengaku paham dunia jurnalistik, tapi dalam praktiknya belum memahami bagaimana menulis berita yang benar. Di media sosial, terutama Facebook, sering ada tulisan yang disebut berita, tapi tidak memenuhi unsur jurnalistik dan malah menyesatkan,” katanya.
Sementara Edith Y. R. Bisara, Staf PMI Nagekeo mempertanyakan kualitas berita media, termasuk Floresa, yang mengandalkan informasi dari warga tanpa melakukan verifikasi.
“Informasi dari masyarakat seringkali belum tentu benar atau sesuai dengan prinsip jurnalisme. Karena itu, penting bagi media seperti Floresa tetap fokus pada isu-isu publik, seperti kebijakan pemerintah dan pejabat,” katanya.
Ia juga menyinggung soal independensi media menjelang masa politik.
“Banyak media yang tampak berpihak pada kelompok tertentu, apalagi menjelang pemilu. Saya berharap Floresa bisa tetap menjaga independensinya di tengah situasi seperti itu,” katanya.
Merespons tiga peserta tersebut, Anno menjelaskan pentingnya memilah isu antara hal yang benar-benar dibutuhkan publik dan yang berpotensi menyerang individu tertentu.
“Dalam hal ini, verifikasi kebenaran informasi itu menjadi suatu yang paling penting, juga sebagai langkah antisipatif terhadap pengaduan orang-orang yang dirugikan oleh pemberitaan kita,” katanya.
Sebagai pembaca, kata dia, publik juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung media yang memberitakan isu publik dan menghindari media yang hanya menyokong kekuasaan dan memberitakan hal-hal privat.
“Jika kita merasa pemberitaan media merugikan kita secara pribadi, ruangnya terbuka lebar untuk pengaduan kepada Dewan Pers,” katanya menyinggung pengalaman Floresa mengadukan media Pijarflores.com tahun lalu.
Tantangan besar jurnalisme hari ini, kata dia, bukan hanya represi kekuasaan, tapi juga arus deras informasi di dunia digital.
“Sekarang siapapun bisa bikin media. Orang punya uang sedikit, bikin website, bikin portal berita, langsung menyebut diri jurnalis. Tapi yang sulit adalah mempertahankan media dengan etika dan tanggung jawab,” katanya.
Marianus Lanna, staf Humas PMI NTT dan Deshna Susana Medh, staf PMI Kota Kupang sama-sama mempertanyakan asas netralitas dalam jurnalisme.
“Jurnalisme yang netral itu seperti apa?” tanya Deshna.
Merespons keduanya, Anno menjelaskan pandangan Floresa bahwa tidak ada netralitas dalam jurnalisme, sebab setiap media dan jurnalis terikat pada latar belakangnya masing-masing, termasuk konteks di mana mereka berdomisili.
“Kami sendiri tidak percaya pada netralitas, sebab menyebut diri netral berarti menghindar dari kewajiban untuk mengangkat suara-suara orang dan kelompok yang dirugikan dalam tatanan sosial,” katanya.
Ia juga mengajak para peserta untuk berlatih menulis berita pendek tentang peristiwa di sekitar mereka — mulai dari kegiatan komunitas hingga isu lingkungan.
“Menulis berita bukan hanya soal menggambarkan kejadian, tapi memilih sudut pandangan yang punya makna untuk publik,” katanya.
Editor: Ryan Dagur
