Floresa.co – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi meningkatkan status perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, ke tahap penyidikan, tujuh hari setelah laporan diterima pada 12 November.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, mengatakan keputusan itu diambil setelah penyidik menggelar perkara khusus pada 19 November.
“Hari ini tim penyidik Polda NTT telah melakukan gelar perkara khusus dengan meningkatkan penanganan dugaan perkara kekerasan seksual berdasarkan LP/B/404/XI/2026/SPKT Polda NTT tertanggal 12 November 2026 ke tahap penyidikan, dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL,” katanya dalam konferensi pers usai gelar perkara.
Ia menyebut penyidik telah memeriksa 13 saksi, termasuk lima saksi tambahan, serta menghimpun hasil visum, pemeriksaan psikologis, dan keterangan ahli psikologi, medis, serta pidana. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam dan pakaian dalam korban.
Meski status perkara telah naik, Yosef belum dimintai keterangan. Melalui kuasa hukumnya, ia meminta penjadwalan ulang dari jadwal semula pada 18 November dengan alasan agenda pemerintahan dan kegiatan bersama DPRD Kabupaten Kupang. Pemeriksaan itu kemudian dijadwalkan kembali pada 21 November.
Penundaan tersebut, bersama temuan awal penyidik, kini menjadi pusat perhatian: mulai dari peran dua perempuan yang mengantar korban, barang bukti dari rumah jabatan, hingga desakan mahasiswa dan lembaga negara agar kasus ini diusut tanpa perlakuan khusus.
Pemeriksaan EKA dan LS
Penyidik mendalami peran dua perempuan berinisial EKA dan LS yang diduga mengantar korban ke rumah jabatan bupati sebelum dugaan kekerasan terjadi pada 11 November.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengatakan korban semula dijanjikan pekerjaan oleh Yosef.
EKA, yang merupakan kerabat korban, bersama LS kemudian mengantarnya ke rumah jabatan bupati tanpa memberi tahu tujuan perjalanan tersebut.
Nova mengatakan penyidik belum menemukan indikasi persekongkolan antara keduanya dengan Yosef.
Sebagaimana disaksikan Floresa, EKA dan LS yang dijadwalkan diperiksa pada 16 November tidak hadir hingga konferensi pers usai. LS baru menjalani pemeriksaan pada 18 November, disusul EKA sehari setelahnya.
Pada 20 November, keduanya membantah terlibat dalam peristiwa yang dilaporkan korban.
“Semua berita itu bohong, tidak ada yang benar. Bagaimana mungkin saya sebagai kakak, sebagai mama dari adik saya sendiri, berbuat ke adik saya seperti itu. Itu bohong semua dan saya siap untuk lapor balik,” ujar EKA, sebagaimana dikutip Batas Timor.
Dalam konferensi pers pada 16 November, Nova juga mengungkap adanya pemberian uang dari Yosef kepada korban setelah kejadian.
“Si terlapor itu memberikan uang sebesar Rp3.100.000 kepada korban, tetapi oleh korban dikembalikan melalui EKA,” katanya.
Ia tidak merinci alasan pemberian uang tersebut dan kapan pengembaliannya dilakukan.
Barang Bukti dari Rumah Jabatan
Keterangan mengenai barang bukti diperoleh polisi melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan bupati di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Olah TKP dilakukan tim gabungan Ditres PPA PPO dan Inafis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda pada 15 November.
Dari lokasi itu, polisi mengamankan satu celana yang menurut keterangan korban diberikan Yosef kepadanya untuk mengganti pakaian.
“Kami menemukan satu celana yang dikeluarkan pada saat korban disuruh menggantikan celana milik daripada YL tersebut,” kata Nova.
Nova menjelaskan Yosef berada di lokasi ketika olah TKP berlangsung dan mempersilakan penyidik memeriksa.
“Beliau tidak membantah, beliau hanya melihat pelaksanaan olah TKP tersebut,” katanya.
Korban dalam Perlindungan LPSK
Nova mengungkapkan RWM sempat berkuliah, tetapi berhenti setelah mengalami drop out pada semester lima. Tanpa merinci latar belakang putus kuliah itu, ia menjelaskan korban kemudian mencari pekerjaan. Dalam proses tersebut, korban bertemu dengan Yosef.
Kini, korban berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Polda juga menggandeng UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk memastikan korban mendapat pendampingan pemulihan trauma dan ditempatkan di rumah aman.
Penyidik menangani perkara ini berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Pasal tersebut mengatur perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan, maupun memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang untuk memaksanya melakukan atau membiarkan persetubuhan atau perbuatan cabul. Ancamannya mencakup pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.
Mahasiswa Desak Yosef Dinonaktifkan
Penanganan laporan tersebut memicu demonstrasi Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) di Mapolda NTT pada 16 November.
Aksi yang dimulai dari Margasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang sekitar pukul 15.03 Wita itu diikuti ratusan peserta dari 13 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.
Koordinator aksi, Feliksius Jewa Dawi, mendesak kepolisian mengusut laporan tersebut secara transparan dan tidak memberi perlakuan khusus kepada Yosef karena kedudukannya sebagai kepala daerah.
“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada intervensi kekuasaan, tidak boleh lembek kepada kekuasaan. Kalau hukum adalah panglima tertinggi, maka tunjukkanlah keberanian hukum itu,” katanya.
Massa sempat bersitegang dengan aparat. Pantauan Floresa, gesekan berlangsung hingga sekitar pukul 15.38 dan diwarnai dugaan pemukulan seorang demonstran oleh polisi. Situasi kembali memanas sekitar pukul 16.17 akibat aksi saling dorong, ketika sejumlah peserta menaiki pagar dan berusaha masuk ke halaman Mapolda. Sekitar pukul 16.28, polisi menembakkan gas air mata. Massa berhamburan dan asap menyebar di halaman kantor tersebut.
Beberapa menit berselang, Feliksius mengabarkan kesediaan pimpinan kepolisian menemui massa. Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, bersama bawahannya keluar lalu duduk bersila di depan gerbang Mapolda untuk mendengarkan tuntutan demonstran.
Membuka audiensi, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (Permasku), Asten Bait, mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Ketua Gerakan Mahasiswa Flobamorata, Melkior Sada, meminta kepolisian berpihak kepada korban dan menjelaskan kualitas alat bukti yang telah dikumpulkan.
“Kalau Polda NTT tidak menetapkan tersangka, maka jangan salahkan kami, karena kami juga tentu tidak akan tinggal diam,” katanya.
Ketua Umum HMI Cabang Kupang, Ahmad Sohi Muhammad, mengingatkan kepolisian agar menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Hukum harus diakses oleh semua orang, bukan hanya bisa diakses oleh para pejabat. Equality before the law itu harus ditegakkan,” katanya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, Andraviani Umbu Laiya, menyoroti lemahnya perlindungan perempuan dan anak di NTT dan mempertanyakan mengapa Yosef belum dinonaktifkan dari jabatannya.
“Mulai dari penegak hukum hingga kepala daerah dan pejabat publik, kasus-kasus kekerasan seksual ini membuktikan bahwa NTT sedang darurat ruang aman bagi perempuan dan anak,” katanya.
Andraviani turut menyinggung dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan fasilitas negara, termasuk nama PDAM Kabupaten Kupang. Menurutnya, tawaran pekerjaan di instansi tersebut diduga menjadi awal pertemuan korban dengan Yosef melalui perantara. Ia juga meminta kepolisian menerapkan pemberatan pidana dalam UU TPKS bagi pelaku dari unsur pejabat publik serta menjamin hak restitusi korban.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Reza mengatakan tidak ada intervensi yang menghambat penyidikan sejak laporan diterima pada 12 November. Ia menyebut penyidik telah memeriksa korban, orang tua korban, dan sejumlah saksi yang mengetahui rangkaian kejadian.
Reza juga menyampaikan hasil visum dan surat keterangan psikolog forensik telah diterima penyidik.

Desakan serupa disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Pada 15 November, Komnas HAM menurunkan tim pemantau ke Kupang. Ketuanya, Anis Hidayah, mendesak Polda NTT menerapkan pemberatan pidana mengingat status terlapor sebagai pejabat publik.
Sehari setelahnya, dalam siaran pers, Komnas Perempuan meminta kepolisian mengusut perkara ini secara transparan dan akuntabel dengan menjerat Yosef menggunakan pasal berlapis dari UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk menyita harta kekayaan tersangka sejak awal untuk menjamin restitusi korban.
Aksi Berlanjut ke Rumah Jabatan dan DPRD
Dari Mapolda, massa bergerak ke rumah jabatan bupati di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, sekitar pukul 20.00.
Feliksius mengatakan rumah jabatan tersebut dibangun menggunakan uang rakyat.
“Kami berharap Pak Bupati Kupang Yosef Lede kalau mempunyai moral yang baik, harap segera meninggalkan rumah jabatan ini,” ujarnya, seperti dilansir Victory News.
Massa sempat menyerukan penyegelan rumah jabatan. Namun, kabar penyegelan itu dibantah petugas pertamanan rumah jabatan, Johni.
Menurutnya, sekitar 50 orang yang datang malam itu hanya berorasi dengan kawalan polisi lalu membubarkan diri.
Tiga hari setelah aksi di Mapolda dan rumah jabatan, ARAAB kembali berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi, sekitar 37 kilometer ke arah timur dari Kota Kupang. Mereka mendesak DPRD mengambil sikap dan mengusulkan pemberhentian sementara Yosef kepada Kementerian Dalam Negeri selama proses hukum berlangsung.
Dalam aksi itu, Feliksius mempertanyakan penundaan pemeriksaan Yosef dan menyoroti foto yang beredar di media sosial yang memperlihatkan Bupati Kupang berada di Bandara El Tari Kupang.
“Alasannya rapat DPRD, faktanya di bandara. Publik butuh kejelasan, bukan alasan yang berubah-ubah!” katanya.
Sorotan itu mengemuka setelah kuasa hukum Yosef, Samuel Haning, mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada penyidik Polda NTT dengan alasan agenda pemerintahan serta rapat pembahasan anggaran bersama DPRD. Menurut aliansi, pembahasan anggaran DPRD berlangsung pada 18–25 November, tetapi Yosef tidak tampak hadir, sementara fotonya di Bandara El Tari justru beredar.
ARAAB juga mempertanyakan tujuan perjalanan Yosef ke luar daerah, termasuk dugaan ke Jakarta, dan meminta klarifikasi terbuka soal keberadaannya di bandara.
Mereka mendesak Polda NTT segera memastikan jadwal pemeriksaan, bersikap profesional dan transparan tanpa perlakuan khusus, serta menolak intervensi maupun penggunaan relasi kuasa.
“Jangan gunakan jabatan, kekuasaan, ataupun relasi politik untuk membangun kesan seolah-olah hukum bisa dinegosiasikan. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut agar hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Feliksius menambahkan bahwa “rakyat kecil saja harus memenuhi panggilan hukum, lalu mengapa seorang kepala daerah justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan ketika diminta memberikan keterangan?”
Editor: Ryan Dagur



