Floresa.co – Kebun hidroponik yang dibangun oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores [BPO-LBF] dan sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu pemasok sayur di kawasan destinasi pariwisata super premium Labuan Bajo kini sudah hancur dan menjadi tempat warga memelihara ternak.
Kebun yang berada di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo itu tidak lagi terawat usai panen perdana pada pertengahan tahun lalu.
Baru-baru ini, pantauan Floresa.co, kebun yang tepatnya berada di pinggir jalan Labuan Bajo-Ruteng, dekat RSUD Komodo itu dipenuhi semak. Tidak ada lagi tanda-tanda aktivitas pembudidayaan sayur.
Beberapa ekor sapi tampak diikat di dalam lokasi tersebut. Jejak-jejak dan kotoran sapi memenuhi tempat berukuran sekitar 30×30 meter itu.
Di tempat itu terdapat empat tenda dengan tiang-tiangnya dari baja ringan, atap plastik warna putih, dinding paranet berwarna hitam. Di setiap sudut dipasang drum air. Dua diantaranya masih terlihat bagus, sementara dua lainnya sudah berlubang.
Bagian atap sudah banyak berlubang, demikian juga dinding paranet rusak parah.
Dari empat tenda itu, tiga diantaranya dilengkapi dengan paralon berwarna putih yang sudah dilubangi untuk menyimpan pot kecil media tanaman sayur. Pot-pot itu sudah ditumbuhi tanaman liar.
Tenda kayu penyangga untuk paralon juga sudah lapuk, sehingga beberapa paralon jatuh. Beberapa lainnya juga sudah hilang.
Di dalam tenda itu tampak beberapa potongan kabel listrik berserakan.
Arus listrik ke tempat itu diambil dari sebuah bangunan yang terletak di bagian barat. Kabel listriknya masih terbentang baik menuju bangunan.
Diklaim Bisa Jadi Pemasok Sayur Labuan Bajo
Kebun itu dirintis pada awal 2021, yang menurut Direktur Utama BPO-LBF, Shana Fatina akan menjadikan hidroponik sebagai salah satu strategi untuk menopang sektor agrowisata melalui teknologi pertanian di Labuan Bajo.
Ia juga mengatakan akan membuka pelatihan dan praktik langsung bagi semua orang yang ingin belajar cara berkebun dengan teknik hidroponik.
Shana mengklaim, hasil dari produk-produk lokal terutama sayur hidroponik tersebut akan disalurkan ke hotel, restoran, dan kapal.
Dalam sebuah pelatihan tentang hidroponik di Desa Golo Bilas pada Maret 2021, selain Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BOP-LBF, Wisjnu Handoko, hadir juga Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Augustinus Rinus.
Kelompok Karang Taruna Saung Minak di Desa Golo Bilas, yang mengelola kebun itu kemudian melakukan panen perdana pada 27 Mei 2021.
Saat itu, dari BPO-LBF hadir Shana dan Drektur Industri dan Kelembagaan, Neysa Amelia, serta Asisten 1 Sekertaris Daerah, Ismail Surdi.
Floresa.co sudah berusaha mengubungi BPO-LBF untuk menanyakan penanganan lebih lanjut proyek ini.
Namun, melalui pesan WhatsApp pada 2 Desember, Shana meminta Floresa.co menghubungi Sisilia Jemana, Kepala Divisi Komunikasi Publik BPO-LBF.
Pada hari yang sama, Floresa.co langsung menghubungi Sisilia. Ia tidak menjawab.
Ketika kemudian mendatangi kantor lembaga yang dibentuk tahun 2019 itu, seorang pegawai memberi informasi bahwa Sisilia sedang pertemuan di kantor Bupati Manggarai Barat. Keesokannya, ketika Floresa.co berusaha menelepon lagi, Sisilia tetap tidak menjawab.
Pada 8 dan 12 Desember 2022, Floresa.co kembali mengonfirmasi Sisilia. Ia lagi-lagi tidak merespon.
Sementara itu, Iwan, warga Desa Golo Bilas yang diangkat menjadi pendamping untuk 20 orang anggota yang semula didaulat untuk mengelola kebun itu mengaku bahwa mereka hanya diminta untuk bekerja dan tidak mengetahui jumlah anggaran pembangunan hidroponik dan untuk pengelolaannya.
“Kami terima jadi fasilitasnya. Terkait anggaran, kami tidak tahu. Mereka dari BPO-LBF yang siapkan itu. Tidak ada kaitan dengan kami,” jelasnya.
Floresa.co juga belum berhasil mendapat penjelasan dari Kepala Desa Golo Bilas, Paulus Nurung terkait hal ini.
Ketika Floresa.co beberapa kali mendatangi kantor desa, ia tidak berada di tempat.
Menambah Daftar Proyek Mubazir
Dalam beberapa tahun terakhir, Labuan Bajo telah menjadi sasaran berbagai proyek infrastruktur pemerintah, menyusul penetapan Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional [KSPN.]. Namun, banyak dari antara proyek-proyek itu yang kemudian tidak efektif, bahkan mubazir.
Sebelumnya, Floresa.co melaporkan sebuah tempat limbah bahan berbahaya beracun [B3] yang selesai dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021 dengan anggaran tujuh miliar rupiah, namun hingga sekarang tidak dimanfaatkan. Bangunan di atas lahan 2,65 hektar di Satar Kodi, wilayah dalam kawasan Hutan RTK 108 Nggorang Bowosie itu sudah rusak, dipenuhi rumput liar.
Laporan lainnya menyoroti pohon-pohon palem seharga lima juta rupiah per batang yang didatangkan dari beberapa wilayah di Pulau Jawa dan ditanam di sejumlah ruas jalan di Labuan Bajo mati dan kemudian dibakar. Sebagian dari pohon-pohon itu yang masih tertanam juga sudah mulai kering.
Wigbertus Gaut, dosen Lingkungan Hidup di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng mengatakan, proyek-proyek yang mubazir itu, termasuk kebun sayur hidroponik ini, membenarkan “banyak opini yang beredar selama ini bahwa program-program yang diinisiasi BPO-LBF tidak menunjukkan keberpihakan pada pembangunan pariwisata yang lebih berbasis komunitas.”
Ia mengatakan, belum tepat untuk menempatkan hidroponik sebagai solusi peningkatan kapasitas produksi petani.
Hal itu, kata dia, terutama karena kapasitas petani untuk memenuhi kebutuhan produk pertanian bagi wisatawan belum mumpuni.
“Peningkatan kapasitas produksi petani perlu diarahkan pada inovasi-inovasi yang masih berbasis pemanfaatan lahan atau pembenahan aspek kelembagaan pertanian di tingkat komunitas,” katanya.
Ia mengatakan pertanyaan penting untuk dipikirkan bersama terkait proyek hidroponik itu adalah “apakah metode hidroponik sudah mampu meningkatkan kapasitas petani dalam memenuhi kebutuhan sektor pariwisata?”
“Berapa banyak petani yang mendapatkan keuntungan dari metode hidroponik ini?” tambahnya.
Menurutnya, budidaya pertanian hidroponik tanpa tanah sebagai media tanam umumnya dikembangkan di kawasan perkotaan, di mana masyarakatnya tidak memiliki lahan yang cukup untuk pertanian.
Karena itu, kata dia, BPO-LBF mesti memikirkan peningkatan nilai ekonomi lahan pertanian masyarakat petani dengan mengembangkan program-program yang berdampak pada upaya menurunkan tren jual beli lahan pertanian sehingga tidak terjadi konversi fungsi lahan.
“Pertanyaannya, apakah petani kita, terutama di wilayah sekitar Labuan Bajo, sudah kehabisan lahan untuk budidaya hortikultura?” tanyanya.
Selain itu ia menyoroti keberadaan hidroponik yang dalam perspektif tertentu menyangkal sistem budaya masyarakat Manggarai dalam hal penguasaan lahan, termasuk lahan pertanian.
“Hidroponik, dalam perspektif tertentu, dapat dipandang sebagai upaya menyangkal keterikatan petani kita dari sistem budaya agraris Manggarai,” terangnya.
Sementara itu, Doni Parera, seorang aktivis lingkungan di Labuan Bajo menegaskan proyek mubazir tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kerja-kerja BPO-LBF hanya berbasis proyek.
“Pemberdayaan yang diklaim dilakukan lewat kebun hidroponik itu hanya sebagai syarat belaka untuk pencitraan bahwa mereka memperhatikan warga lokal,” katanya.
Ia menilai perhatian BPO-LBF menjadi nihil bagi masyarakat lokal karena lembaga itu justru fokus untuk berbisnis, mengurus penyiapan lahan ke Hutan Bowosie bagi investor kakap untuk membangun dan memutar modal.
“Timbul pertanyaan, untuk siapa pembentukan BPO-LBF?,” kata Doni, menyinggung proyek BPO-LBF di lahan 400 hektar di Hutan Bowosie dan kini sedang mencari investor dengan target investasi 800 miliar rupiah.
