Floresa.co – Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingkar terhadap komitmennya untuk menjamin kebebasan beragama, demikian kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Senin (8/6/2015).
Ia mengatakan, selama tujuh bulan menjabat kepemimpinan Jokowi-JK, belum ada terobosan progresif soal kebebasan beragama atau keyakinan.
“Sudah tujuh bulan Jokowi memimpin belum ada terbosan yang progresif. November 2014-Mei 2015 sudah tercatat 116 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau keyakinan dengan 136 tindakan,” kata Bonar.
Menurut dia, publik pernah dijanjikan harapan baru oleh Jokowi-JK, sementara hingga tujuh bulan memimpin belum ada terobosan progresif apapun yang menjawab harapan itu.
“Setara mencemaskan menguatnya ketidak percayaan publik pada pemerintah ini, khususnya terkait pada upaya perlindungan kebebasan sipil warga,” kata dia.
Dengan demikian, lanjut Bonar, ketidakpercayaan ini mudah menguat seiring dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti politik, pemberantasan korupsi Jokowi-JK yang tidak jelas, peningkatan kesejahteraan rakyat yang berjalan lamban dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang justru mengarah pada impunitas dan kamuplase sistemik untuk mengahiri tuntutan korban dan para pengiat HAM.
Selain itu, kata Bonar, Setara mengingatkan bahwa sebagaimana sering terjadi di bulan Ramadan akan menjadi arena ‘dakwah’ kelompok-kelompok intoleran untuk memerangi apa yang oleh mereka disebut dengan ‘maksiat’.
Razia, kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang menggambarkan perilaku premanisme justru akan muncul menjelang dan sepanjang bulan Ramadan.
“Aparat kepolisian, termasuk Kemenag, harus mampu nenekan aksi-akasi main hakim sendiri dan tindakan kelompok-kelompok yang mengatanasnamakan agama dan mengatasnamanakan kesucian Ramadan sebagai pembenar aksi premanisme,” katanya. (Ari D/ARL/Floresa)