Pihak Gereja setempat sudah menyadari persoalan ini. Dalam sinode tahun ini, persoalan pariwisata dibahas oleh Keuskupan Ruteng.
Uskup Ruteng Mgr Hubertus Leteng mengingatkan, masyarakat lokal harusnya menjadi subjek yang dipikirkan sebagai sasaran pengembangan pariwisata.
“Janga hanya pikir invesor. Masyarakat kecil juga berhak mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata ini,” katanya.
“Tujuan pembangunan akan gagal tercapai, jika masyarakat justeru mengalami peminggiran,” lanjutnya.
Pemerintah
Sejauh ini, ironi demikian disadari juga oleh pemerintah.
Theodorus Suardi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat mengatakan kapasitas daerah untuk menunjang pariwisata memang belumlah memadai.
“Kita belum mampu. Meskipun pariwisata dikatakan sebagai leading sector. Hanya di atas kertas, belum di tingkat implementasi,” katanya.
Ia mencontohkan, alokasi dari APBD untuk sektor pariwisata hanya sekitar Rp 1 milliar per tahun. Padahal APBD pemerintah kabupaten Manggarai Barat (2014) tiap tahun mencapai sekitar 686 miliar.
“Dari alokasi yang sedikit itu, kita hanya bisa membuat pelatihan demi pelatihan. Tidak bisa berbuat lebih.”
