“Ah tidak ada tuh jatah saya, tidak tahu di SKPD lain. Selama saya menjadi Kadis PPO tidak ada merekrut THL yang baru, kecuali instansi lain,” kata Frederika.
Untuk diketahui, setiap tahun beberapa SKPD di Matim melakukan pengrekrutan THL baru. Setiap tahunnya rata-rata SKPD merekrut 2-5 THL baru.
Perekrutan tersebut dilakukan tertutup tanpa ada pengumunan secara resmi.
Para pencari kerja di Borong berang karena rata-rata yang diterima adalah keluarga Pimpinan SKPD serta sebagian THL yang diterima adalah orang dekat anggota DPRD.
Sekda Matim, Matheus Ola Beda kepada Floresa.co Senin lalu (15/2/2016) menjelaskan bahwa pengrekrutan THL hak penuh Pimpinan SKPD dan tidak benar jika ada jatah-jataan.
Jika pun benar ada jatah, kata Mtaheus, hal itu sering sampaikan pada saat apel harian, di mana anggota THL diminta untuk bekerja sesuai aturan.
“Bukan karena jatah, seenaknya saja berbuat segala sesuatu di kantor,” katanya.
Hilarius Bagung, salah satu pencari kerja di Borong pada Senin, 15 Februari lalu mengatakan kepada Floresa.co, perekrutan SKPD sebaiknya dilakukan secara terbuka, agar pencari kerja lainnya bisa memiliki peluang untuk mengabdi pada Pemda Matim.
Selain itu, Hilarius juga berharap agar setiap tahun ada evaluasi, sehingga THL yang malas bisa diganti dengan yang baru.
“Justru yang terjadi selama ini, tidak ada evaluasi bagi THL yang bekerja di setiap SKPD,” tutur Bagung. (Gerasimos Satria/ARL/Floresa)
