“Kenapa pada jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan tidak mencantumkan bahwa utang tersebut merupakan utang oknum pribadi kepala SKPD?” tanya Niko.
Menurutnya, sangat disayangkan bahwa jawaban pemerintah seperti itu, ketika publik sudah mencium aroma yang kurang sedap tentang pengelolahan keuangan daerah.
“Saya minta Kabag Humas buka itu laporan keuangan tahun 2014. Sudah jelas-jelas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolahan keuangan daerah yang rancuh,” kata Niko.
Ia mengatakan, sebagai warga Matim, dirinya wajib mengawas semua kerja pemerintah.
“Kita tidak punya kepentingan dalam persoalan utang ini. Kita sangat sayangkan ada pengusaha atau pihak ketiga seperti Toko Kembang yang menyurati Bupati Matim dengan tembusan Pimpinan DPRD dan Sekda meminta untuk menyelesaikan utangnya, kemudian dengan entengnya Pemda mengatakan tidak ada utang dan utang tersebut milik oknum pribadi Kepala SKPD,” katanya.
“Saya mau tanya, mana mungkin ada pengusaha yang mau ada kepala SKPD berutang ratusan juta. Ini kan tidak mungkin. Siapapun pengusaha pasti tidak mau kalau ada oknum yang mau berutang ratusan juta,” lanjut Niko. (Gerasimos Satria/ARL/Floresa)
