Puluhan Sekolah Negeri di TTS Reyot, Masalah pada Dapodik dan Status Tanah Diklaim Jadi Hambatan untuk Dapat Bantuan

Pemerintah memutuskan memberi bantuan pembangunan gedung salah satu SD usai viral di media sosial

Floresa.co – Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan [TTS] rusak parah, yang sebagian tidak bisa digunakan lagi.

Awal bulan ini, jagat maya dihebohkan dengan beberapa foto gedung SD Negeri Let’ana di Desa Tesi Ayofanu, Kecamatan Kie yang reyot.

Atap berbahan seng sekolah itu tampak usang, begitu pula dinding gedung dari pelupuh bambu yang sudah miring.

Kepala SD Negeri Let’ana, Biltaria Bilkenat Nenabu berkata kepada Floresa karena atap yang lubang, pada musim hujan “air masuk dalam ruang kelas.”

Hal itu membuat “ruangan berlumpur,” sehingga proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan.

Biltaria menambahkan, gedung itu merupakan bangunan darurat yang dibuat oleh orang tua siswa, terdiri dari empat ruang kelas masing-masing berukuran tiga kali tiga meter.

Selain gedung itu, kata dia, ada satu gedung bantuan Yayasan Plan International, terdiri dari dua ruangan, dilengkapi meja dan kursi.

“Satu ruangan kami gunakan untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru, satu ruangannya lagi disekat menjadi dua untuk kelas V dan kelas VI,” katanya.

Kondisi gedung darurat SD Negeri Let’ana. (Biltaria Bilkenat Nenabu)

Dapodik Bermasalah

Biltaria adalah kepala sekolah kedua di SD Negeri Let’ana yang baru dilantik pada 30 Januari 2024.

Dari mantan kepala sekolah ia mendapat informasi bahwa tahun ini sekolahnya mendapatkan bantuan tambahan dua ruang kelas. 

Namun setelah mengecek ke Bagian Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, katanya, informasi tersebut tidak benar.

“Bahkan sekolah kami tidak diprioritaskan [mendapat bantuan]. Jadi informasi dari mantan kepala sekolah itu informasi yang tidak pasti,” katanya.

Bantuan yang rencananya diperoleh sekolah itu hanya satu unit gedung untuk perpustakaan. Itu pun, kata Biltaria, sekolahnya berada pada urutan antrian ke-137 untuk mendapat bantuan.

Ia berkata, alasan tidak mendapatkan bantuan karena dalam Data Pokok Pendidikan [Dapodik], gedung sekolahnya dicatat dalam kondisi baik.

“Baru-baru ini saya ke Bagian Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan dan sudah perbaiki itu semua. Jadi, kami akan jadi prioritas [untuk dapat bantuan] pada 2025,” kata Biltaria.

Penjabat Bupati TTS, Seperius Edison Sipa mengonfirmasi kepada Floresa pada 16 April bahwa informasi pada Dapodik memang menjadi penentu kelayakan sekolah mendapat bantuan.

“Sekarang tidak ada proposal pengajuan lagi dari dinas. Semua berdasarkan pada Dapodik,” kata Sipa, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan

Karena itu, jelasnya, data yang dimasukkan pada Dapodik harus sesuai dengan kondisi sekolah. 

Apalagi, jelasnya, Dapodik juga acuan untuk siswa-siswi yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar.

Selain data dalam Dapodik, kata Sipa, status tanah menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan bantuan. 

Surat pelepasan hak atas tanah saja tidak cukup, “harus ada sertifikat tanah atas nama sekolah.”

Persoalannya, kata Sipa, banyak sekolah yang sudah mendapatkan surat pelepasan hak atas tanah, namun ketika proses sertifikasi sering terhambat.

Penjabat Bupati TTS, Seperius Edison Sipa. (Joe Tkikhau/Floresa)

Puluhan Sekolah Rusak

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Musa Benu, terdapat 40-an SD yang kondisi gedungnya sama dengan SD Negeri Let’ana, bahkan ada juga yang lebih memprihatinkan. 

Selain SD, jelas Musa, ada sekitar 30 SMP dengan kondisi yang sama. Sementara TK/PAUD yang jumlahnya mencapai 400, kondisi bangunannya juga memprihatinkan.

“Kesulitan di dinas ini, tiga tahun terakhir, sebelum 2024, pembangunan fisik ini lebih mengandalkan DAK [Dana Alokasi Khusus], sedangkan dari APBD tidak ada karena APBD kita minim,” kata Musa, seperti dilansir Pos Kupang

Ia mengatakan pada tahun ini baru ada alokasi dari APBD karena ada dana specific grant.

“Kita alokasikan untuk selain pengembangan kompetensi pendidik, dalam hal ini guru dan lain sebagainya, kita juga alokasikan untuk pembangunan fisik, bagi SD, SMP dan TK/PAUD,” katanya.

Kondisi SMP Negeri Noeolin di Kabupaten TTS dalam foto yang diambil pada Januari 2024. (Ina Nenoliu)

Pentingnya Peran Operator Sekolah

Sipa berkata, demi memastikan validitas data pada Dapodik, peran operator sekolah sangat penting untuk memastikan semua data yang dimasukkan benar-benar sesuai kondisi lapangan

Dari pengalamannya saat jadi kepala dinas, ia mengakui memang ada keterbatasan kapasitas operator, “yang hanya bisa pikul laptop.” 

“Kadang kepala sekolah yang pikul laptop keluar masuk rental untuk isi data Dapodik,” kata Sipa.

“Kita sudah minta supaya ada kesulitan langsung datang ke dinas untuk dibantu. Jangan lagi ke rental,” tambahnya.

Masalah lain, kata dia, adalah operator sekolah,l terkadang merupakan anak kandung kepala sekolah atau keluarga dekat kepala sekolah.

Dapat Bantuan Setelah Viral

SD Negeri Let’ana mendapatkan bantuan dua ruang kelas setelah sekolah itu viral di media sosial, meski hal itu dibantah oleh Sipa saat berkunjung langsung ke sekolah tersebut pada 17 April.

“Perlu diingat bahwa bukan karena sekolah ini sudah viral baru saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan datang ke sini,” katanya, didampingi Musa Benu.

Peserta didik SD Negeri Let’ana sedang berada di dalam ruang kelas mereka. (Biltaria Bilkenat Nenabu)

“Dari pemerintah, penetapan anggaran dari 2024 sudah kita alokasikan untuk pembangunan dua ruang kelas. Untuk alasan itu, hari ini kita datang,” tambahnya.

Selain berkunjung ke SD Negeri Let’ana, Sipa dan Musa juga mengunjungi SMP Negeri Anauban, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah. 

Kondisi bangunan SMP itu juga tidak jauh berbeda dengan SD Negeri Let’ana. Sekolah tersebut juga mendapatkan bantuan ruangan dua kelas.

Editor: Ryan Dagur

spot_imgspot_img

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini.

Baca Juga Artikel Lainnya

Komentar Paus Fransiskus yang Dicap ‘Homofobia’ – Apa Kaitannya dengan Polemik Larangan Pria Gay Jadi Imam?

Pernyataan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini menuai protes luas, termasuk di kalangan umat Katolik sendiri

Jalan Kabupaten Rusak Parah, Sopir di Congkar Minta Pemerintah Manggarai Timur Beri Perhatian

Kondisi jalan yang buruk membuat tarif kendaraan tinggi yang membebani warga

Dinyatakan Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual, DKPP Berhentikan Ketua KPUD Manggarai Barat

Pengadu dalam kasus ini adalah seorang staf di Sekretariat KPUD Manggarai Barat

Beredar Informasi Fatal Soal Uskup Michael Angkur, Keuskupan Bogor Beri Penjelasan

Uskup Michael yang selama ini beristirahat di Labuan Bajo sempat dikabarkan meninggal