Floresa.co – Polisi di Alor, NTT berjanji akan melindungi warga di kabupaten itu dari eksploitasi dan mengusut semua yang terlibat dalam kasus perdagangan orang.
“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang menjadikan rakyat kami sebagai komoditas. Kami akan kejar semua pihak yang terlibat, hingga ke akar-akarnya,” kata Kapolres Alor, Nur Azhari.
Pernyataan itu disampaikan Azhari saat Polres Alor menggelar konferensi pers penetapan HL, HD dan HLL sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 23 Juni.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
Ketiganya yang juga berasal dari Alor ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merekrut 119 calon pekerja laki-laki tanpa melalui prosedur legal sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
Mengatasnamakan PT Quality Technology Contractor Power Indonesia atau PT QDC Technologies, ketiganya merekrut ratusan warga Alor untuk dipekerjakan di kawasan industri Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kawasan industri Morowali merupakan lokasi pertambangan nikel yang berada di bawah kendali PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP).
Nur Azhari menyatakan pihaknya menyelidiki lebih lanjut keterlibatan AP, seorang yang mengaku sebagai pegawai PT Garuda Asia Timur.
AP disebut berkomunikasi dengan para tersangka untuk merekrut ratusan calon pekerja asal Kabupaten Alor itu.
Kronologi Kasus
Nur Azhari berkata kasus ini terungkap setelah Polres Alor menerima laporan terkait dugaan perekrutan calon tenaga kerja secara ilegal pada 17 Juni.
Laporan itu, kata dia, menyebutkan HL, HD dan HLL merekrut para calon pekerja itu pada April.
Ia berkata ketiganya mengklaim PT IMIP membuka lowongan pekerjaan pada bidang konstruksi.
Mereka juga mengiming-iming para calon pekerja akan tinggal di mes serta mendapat gaji Rp6 juta-Rp7,5 juta per bulan.
Namun, para calon pekerja itu gagal diberangkatkan karena perekrutannya tidak melalui prosedur legal.
Azhari berkata, AP menghubungi HL, HD dan HLL melalui WhatsApp pada Mei, mengklaim perusahaannya mempunyai izin untuk merekrut pekerja.
AP, kata dia, meminta para calon pekerja menyerahkan fotokopi KTP dan membuka rekening BRI.
Selain itu, katanya, HL, HD dan HLL memungut biaya dari setiap calon pekerja dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000, dengan total mencapai Rp33 juta.
Azhari tak menjabarkan peruntukan biaya itu, hanya mengatakan “polisi telah mengantongi 91 bukti transfer ke rekening AP.”
Azhari berkata, para calon pekerja itu diberangkatkan dari Pelabuhan Dulionong, Kabupaten Alor dengan Kapal Tol Laut Sabuk Nusantara 82 pada 14 Juni sekitar pukul 05.00 Wita.
AP, kata dia, mengklaim para calon tenaga kerja itu akan dijemput pegawai PT Garuda Asia Timur di Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara.
Namun, saat tiba pada 17 Juni, ternyata tidak ada penjemputan dan akhirnya para calon pekerja telantar di Pelabuhan Kendari.
“Setelah dikroscek, ternyata PT Garuda Asia Timur Indonesia tidak terdaftar dalam proyek konstruksi di Morowali,” katanya.
Karena telantar, kata Azhari, pegawai PT QDC Technologies menjemput para calon pekerja itu pada 17 Juni sore.
Kendati tak merinci, ia menyebut perusahaan tersebut kembali menawar para calon pekerja dengan skema kerja berbeda.
Ia berkata, sekitar 20 calon pekerja menolak tawaran itu dan memilih kembali ke Alor karena kecewa dan merasa ditipu. Sementara, sisanya tetap ikut bersama perusahaan tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini indikasi kuat TPPO, dan kami bertindak tegas,” katanya.
Tidak Ada Perekrutan Pekerja
Sumber Floresa yang sudah setahun bekerja di kawasan industri Morowali mengaku heran dengan perekrutan ratusan calon pekerja itu karena “setahu saya PT IMIP maupun ‘perusahaan-perusahaan produksi’ yang bekerja sama dengannya tidak membuka lowongan pekerjaan.”
Bahkan, kata dia, dua bulan terakhir terjadi pengurangan pekerja karena “semua pekerjaan konstruksi hampir rampung.”
Ia menjelaskan perusahaan produksi merupakan perusahaan yang menyediakan alat-alat produksi seperti alat berat, kendaraan, pekerja dan bahan baku pembuatan baja dan semen.
Ia menyebut salah satu contoh perusahaan produksi adalah PT Dexin Steel Indonesia, perusahaan yang mengambil batu bara dan batu kapur di Kalimantan untuk diolah menjadi baja dan semen di kawasan industri Morowali.
Ia menegaskan PT QDC Technologies dan PT Garuda Asia Timur “tidak tercatat sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan PT IMIP.”
Penelusuran Floresa, PT QDC Technologies merupakan perusahaan yang berfokus pada proyek infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan di Indonesia.
Perusahaan yang mulai beroperasi pada Juli 2003 itu berpusat di Mega Plaza dan di Kawasan Pergudangan Wahana Bhakti Utama, Jakarta. Perusahaan tersebut juga mempunyai kantor cabang di Jalan Akhmad Jais Nomor 40 Surabaya, Jawa Timur dan di Medan, Sumatera Utara.
Floresa tidak menemukan informasi apapun tentang PT Garuda Asia Timur di mesin pencari Google.
Sumber Floresa menegaskan perekrutan tenaga kerja di kawasan industri Morowali hanya dilakukan oleh PT IMIP dan perusahaan-perusahaan produksi.
Ia berkata, pekerja yang direkrut PT IMIP dan perusahaan produksi biasanya digaji minimal Rp400 ribu per hari yang akan dibayarkan sekitar tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Selain itu, pekerja mendapatkan fasilitas seperti mes dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga jika terjadi kecelakaan kerja “perusahaan harus bertanggung jawab.”
“Kalaupun ada perusahaan lain yang merekrut pekerja, itu berarti PT IMIP yang menawarkannya atau perusahaan itu yang menawarkan ke PT IMIP,” katanya kepada Floresa pada 26 Juni.
Ia berkata, jika perusahaan ketiga yang merekrut, maka upah pekerja biasanya dipotong dengan biaya sewa mes dan kendaraan menuju tempat kerja.
Pekerja, kata dia, biasanya menerima upah bersih sekitar Rp150 ribu per hari yang juga dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Selain itu, katanya, para pekerja tidak mendapat BPJS Ketenagakerjaan sehingga “kalau terjadi sesuatu saat kerja, perusahaan lepas tangan.”
“Di sini banyak terjadi kecelakaan kerja bahkan ada yang sampai meninggal. Tapi kabar tersebut tidak banyak diekspos media karena perusahaan sangat tertutup,” katanya.
“Bahkan perusahaan ketiga kerap tidak membayar upah pekerja. Padahal, pekerjaan di sini sangat berisiko,” tambahnya.
Karena itu, ia mengingatkan “kalau ada informasi tentang lowongan kerja di sini, warga harus mengeceknya dengan baik agar tidak tertipu.”
Azhari berkata, penyelidikan masih terus berjalan, termasuk pemeriksaan terhadap korban yang kembali ke Alor.
Selain memeriksa tersangka, ia menyebut polisi juga telah meminta keterangan lima saksi.
Ia mengimbau masyarakat agar tak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas.
Editor: Anastasia Ika
