Bupati dan DPRD 4 Kabupaten di NTT Terancam Tidak Terima Gaji Satu Semester

gaji tidak dibayarFloresa.co – Para bupati dan anggota DPRD empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam tidak menerima gaji selama 6 bulan atau satu semester, lantaran telat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Empat kabupaten tersebut antara lain Lembata, Belu, Malaka dan Sumba Barat Daya.

Fransiskus Salem, Sekretaris Daerah Provinsi NTT mengatakan pada Kamis (8/1/2015), keempat kabupaten tersebut melanggar perintah dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan deadline penetapan APBD 2015 pada 31 Desember 2014.

Surat yang ditandatangai Mendagri Tjahjo Kumolo pada 24 November itu, kata dia, ditembuskan kepada presiden, wakil presiden dan menteri keuangan.

Dia menjelaskan, Kemendagri meminta kepala daerah, DPRD di seluruh Indonesia untuk memperhatikan lima hal.

Pada butir kelima disebutkan, kepala daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.(ARL/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di bawah ini.

Baca Juga Artikel Lainnya

[Hoaks] Pesan Berantai Pendaftaran Penerima Bansos Tambahan El Nino

Kementerian Sosial telah merespons pesan tersebut, menyebutnya sebagai hoaks

Anggota Dewan dari NTT yang Potensial Lolos ke Senayan Dominan Wajah Lama dan Anak Politisi, Efek ‘Kegagalan Kaderisasi’ dan ‘Masyarakat yang Cenderung Pilih Calon...

Di Dapil NTT I, kemungkinan semua Caleg terpilih untuk DPR RI adalah wajah lama, sementara di Dapil NTT 2, putra Setya Novanto, narapidana kasus korupsi berpeluang lolos

Salah Satu Ketua PPS di Manggarai Timur Meninggal Saat Bertugas, Diduga Kelelahan

Korban meninggal saat sedang mempersiapkan dokumen terkait pleno hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.