Rote Ndao

Artikel-artikel terkait topik ini

Pengelola Hotel Mewah yang Pidanakan Warga Rote Ndao karena Kritik via Facebook Mangkir dari Sidang

Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan alasan perwakilan PT Bo’a Development, korporasi pengelola NIHI Rote

Privatisasi Pantai dan Pariwisata Neokolonial

Menyoroti polemik privatisasi Pantai Bo’a di Rote Ndao, penulis mengingatkan pola marginalisasi, deprivasi, bahkan pengikisan praktik budaya lokal yang terkait pantai dan laut dalam skema pariwisata berwatak kolonial

Kuasa Hukum Warga Rote yang Dipidana karena Unggahan Facebook Persoalkan Dakwaan Jaksa yang ‘Kabur dan Prematur’

Jaksa menggunakan dakwaan “kerusuhan” sesuai UU ITE yang tidak sejalan dengan definisi versi putusan Mahkamah Konstitusi

Suara Protes Warga Rote Menuntut Investasi Berkeadilan Menggema di Mimbar DPRD

Erasmus Frans Mandato yang dijerat UU ITE ikut bicara dalam rapat dengar pendapat itu, menegaskan dirinya bagian dari masyarakat yang bersama-sama sedang memperjuangkan keadilan

Anak-Anak Warga Rote yang Dijerat UU ITE Bersuara dalam Aksi Kamisan di Depan Istana Negara

Sekitar 200 peserta mengikuti aksi itu, beberapa membawa poster berisi protes terhadap kriminalisasi Erasmus Frans Mandato

Bupati Rote Ndao Membenarkan Protes Warga Soal Penutupan Jalan ke Pantai yang Berujung Pidana dengan UU ITE

“Mau polisi, mau jaksa, mau hakim tahu bahwa jalan tersebut ditutup. Tak ada yang bisa membantah itu,” kata Bupati Paulus Henuk

Dua Guru Besar IPB Memenangi Gugatan SLAPP, Seharusnya Jadi Rujukan Aparat yang Menjerat Aktivis di Rote Ndao dengan UU ITE

“Siapa yang sedang polisi bela, warga atau korporasi?,” pertanyaan aktivis soal jeratan UU ITE atas Erasmus Frans Mandato

Warga Rote yang Dijerat UU ITE: Pantai dan Ombak Milik Generasi Mendatang, Bukan Segelintir Orang Berduit

Menyatakan tidak antiinvestasi, Erasmus Frans Mandato menyayangkan satu unggahan protes via Facebook dijawab dengan kriminalisasi

Pengadilan Negeri Rote Ndao Tolak Praperadilan Warga yang Dijerat UU ITE karena Unggahan Facebook

Aktivis mendorong penerapan anti-SLAPP di pengadilan supaya tak lagi terjadi pembungkaman suara kritis para pembela lingkungan