Oleh: Sarani Pitor Pakan
Kita mungkin ingat soal kasus pagar laut di Tangerang, Banten awal tahun ini. Banyak orang bertanya-tanya, kok bisa laut dipagari?
Padahal, sebagai metafor, ‘memagari laut’ bukan hal yang benar-benar baru. Tengoklah pariwisata selancar. Mulai dari Fiji sampai Indonesia sampai Maladewa, ombak laut ‘dipagari’ oleh resor-resor selancar mewah dan diberi label ‘privat’ serta ‘eksklusif..
Pagar imajiner itu lalu dijaga oleh sekuriti resor yang tidak imajiner.
Yang jadi pertanyaan, bagaimana imajinasi tentang ‘memagari’ ombak dan laut bisa muncul? Dua kata kunci penting adalah ‘sumber daya’ dan ‘komoditas.’
Ketika ombak dan laut diterjemahkan semata-mata hanya sebagai sumber daya, apalagi komoditas, maka imajinasi tentang ‘pagar’ hadir secara natural.
Label ‘sumber daya’ dan ‘komoditas’ seperti memberi legitimasi untuk mempertunjukkan dan melanggengkan kekerasan teritorial.
Praktik ‘memagari’ ombak kemudian terkait dengan akses, terkait dengan pertanyaan siapa yang punya hak menggunakannya, dan bagaimana cara mengakses hak tersebut.
Pada titik ini, kita semua tahu ini semua soal uang.
‘Hak pakai’ ombak yang ‘dipagari’ akan disematkan pada siapa saja yang bisa membayar puluhan juta rupiah per malam untuk menginap di resor mewah yang mengklaim punya hak eksklusif terhadap ombak.
Jika ombak saja bisa diprivatisasi, jika bagian-bagian laut bisa ‘dikapling,’ ‘dipagar,’ dan ‘dipalang,’ maka melakukan hal serupa di pesisir pantai bisa jadi lebih mudah.
Dan, kenyataannya memang seperti itu. Dalam konteks pariwisata di kawasan pesisir, privatisasi pantai adalah problem klasik.
Keberadaan resor-resor wisata yang menghadap laut (biasanya mewah dan padat modal) tak jarang meniadakan akses menuju pantai untuk publik, termasuk warga sekitar.
Masyarakat lokal jadi (lebih) kesulitan untuk mengakses kawasan pantai, entah untuk aktivitas mencari ikan, budidaya rumput laut, ritual adat, rekreasi, dan sebagainya.
Privatisasi akses publik menuju pantai atas nama pariwisata telah terjadi di banyak pesisir dunia, dan tidak jarang berujung pada marginalisasi, deprivasi, bahkan pengikisan praktik budaya lokal yang terkait pantai dan laut.
Dalam konteks itu, apa yang terjadi di Desa Bo’a, Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, patut menjadi perhatian bersama. Masyarakat Bo’a dan sekitar, beberapa tahun terakhir, tengah bergulat dengan problem privatisasi pantai di pesisir mereka.
Privatisasi yang mengatasnamakan pembangunan pariwisata telah merampas akses masyarakat untuk menuju pantai.
Kasus ini bahkan berujung pada pemidanaan tokoh masyarakat lokal Erasmus Frans Mandato. Ia dituduh menyebar hoaks dan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akibat protes yang disampaikannya lewat media sosial Facebook. Kini ia menjalani sidang di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
Menariknya, Pantai Oemau yang aksesnya berusaha diprivatisasi oleh investor pariwisata tersebut adalah pantai di mana ombak selancar Bo’a berada. Ombak tersebut terletak tidak terlalu jauh dari bibir pantai dan merupakan salah satu ombak paling dicari dan digemari di Rote.
Privatisasi pantai bukan tak mungkin terkait dengan ombak tersebut, ‘sumber daya’ dan ‘komoditas’ pariwisata terpenting di Bo’a.
Apa yang terjadi di Rote, meminjam telaah Karin Ingersoll dalam konteks wisata selancar di Hawai’i, mencerminkan watak pariwisata yang neokolonial. Sebentuk penjajahan yang tidak datang dengan bedil dan meriam, tapi dengan investasi pariwisata dan gagasan yang melenakan tentang pembangunan pariwisata.
Hasilnya kurang lebih sama: perampasan teritorial dan kolonisasi atas ‘sumber daya’.
Privatisasi, di pantai atau laut, adalah instrumen bagi kerja keduanya. Dan, dengan itulah masyarakat lokal dapat kehilangan akses terhadap pantai mereka, terhadap sumber penghidupan mereka, terhadap relasi mereka dengan lautan.
Lebih jauh lagi, kasus privatisasi pantai di Bo’a harus diletakkan dalam rentang waktu yang lebih panjang dan melibatkan pesisir-pesisir lain di NTT.
Di Nemberala dan Oenggaut saja, dua desa tetangga Bo’a, wisata selancar dan wisata residensial telah lama jadi momok bagi akses masyarakat lokal dan publik lain untuk menuju pantai.
Sejak 2000-an, tanah-tanah di pinggir dan dekat pantai secara gradual telah berpindah tangan ke investor maupun wisatawan asing. Entah itu lewat skema sewa puluhan tahun atau jual putus, tanah-tanah yang kemudian dijadikan resor, hotel, vila, atau ‘rumah kedua’ (second home) itu telah memberi polemik tak berkesudahan bagi masyarakat lokal.
Di Nemberala, misalnya, sebuah resor selancar ‘memakan’ jalan setapak pantai yang biasa dilalui warga untuk menuju tempat mereka beraktivitas budidaya rumput laut. Sebagian jalan setapak pantai milik desa dijadikan bagian dari bangunan resor dan dipagari dengan manis, meski konon masyarakat lokal bebas keluar-masuk jalan setapak di dalam resor dengan membuka-tutup pagar kecil itu.
Selain itu, akses menuju Pantai Nemberala dari jalan utama bisa jadi akan terasa rumit bagi orang yang datang ke sana untuk pertama kalinya. Akses langsung menuju pantai kadang terhalangi resor A atau vila B, sehingga publik harus memutar dan mencari jalan lain untuk menuju pantai.
Di pulau lain di NTT, seperti Sumba dan Flores, pembangunan pariwisata di kawasan pesisir sudah lama berkelindan dengan praktik privatisasi dan konflik yang dihasilkannya.
Kasus kematian Poro Duka di Marosi, Sumba Barat beberapa tahun lalu akan selalu jadi simbol untuk pembangunan pariwisata yang tidak hanya ekstraktif dan kolonial, tapi juga mematikan secara harfiah.
Di dekat Marosi, kompleks resor Nihiwatu sudah kadung dikenal sebagai kawasan yang amat-amat privat dan eksklusif, di darat dan di laut/ombak.
Sementara itu, di Labuan Bajo, pembangunan pariwisata premium di Taman Nasional Komodo telah lama menyita perhatian publik dan mengundang berbagai penolakan oleh aliansi masyarakat sipil.
Pada akhirnya, privatisasi pantai dan laut untuk pariwisata mesti dibaca sebagai manifestasi kekuatan kapital, yang dengan mudahnya dapat mengorganisir imajinasi serta praktik dan aktor riil di lapangan.
Masalahnya, dengan kekuatannya, sering kali kapital menjadi terlalu lancang, menabrak aturan, hukum, norma, logika, akal sehat, dan apa-apa yang menghalanginya.
Pada titik itulah ia perlu dikoreksi bersama.
Pada tataran yang lebih paradigmatis, semua ini tentang sumber daya. Kita hidup di zaman di mana apa-apa ‘disumber-dayakan.’
Gagasan semacam ini bisa jadi berbahaya, karena ia bisa menjadi alat untuk melegitimasi kerja-kerja kapital, yang bisa jadi penuh kekerasan dan kelancangan.
Mungkin kita perlu metafor baru, di luar ‘sumber daya,’ untuk menjelaskan relasi kita dengan pantai, laut dan lingkungan secara umum.
Sarani Pitor Pakan adalah dosen dan peneliti pariwisata SV UGM. Ia meneliti wisata selancar sebagai topik disertasi doktoral, termasuk di Rote
Editor: Ryan Dagur