Floresa.co – Selain menggelar parade hasil bumi, warga Desa Wae Sano juga melakukan aksi simbolik dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) mereka saat menggelar aksi damai di kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat siang, 4 Maret 2022.
Mereka mengatakan aksi itu untuk membantah klaim pemerintah dan investor bahwa yang menolak proyek geotermal adalah orang dari luar Wae Sano.
“Boleh cek KTP kami. Kami warga asli, tidak ada yang direkayasa. Boleh lihat KTP kami, tidak ada yang palsu. Semua warga asli Nunang, Lempe, dan Dasak,” tegas Juru Bicara Warga Wae Sano, Frans Napang, sembari mengangkat KTP-nya dan diikuti warga lainnya.
Nunang, Lempe, dan Dasak merupakan tiga kampung di Desa Wae Sano. Di pemukiman dan lahan pertanian warga yang berada di sekitar Danau Sanonggoang inilah proyek penambangan energi panas bumi hendak beroperasi. Proyek yang didanai Bank Dunia itu dikerjakan oleh BUMN PT SMI dan PT Geodipa.
“Kami menegaskan bahwa kami yang hadir pada hari ini merupakan warga asli dan pewaris adat di tiga kampung yaitu Lempe, Nunang, dan Dasak,” lanjut Frans.
BACA: Pertahankan Ruang Hidup, Warga Wae Sano Kembali Demo Tolak Proyek Geotermal
Ia juga membantah anggapan bahwa mereka menolak proyek tersebut karena hasutan pihak luar.
“Kami juga menegaskan bahwa suara penolakan kami sama sekali bukan karena dihasut oleh pihak siapapun,” tegasnya.
Frans menyebut, selama ini pemerintah dan investor berusaha membungkam warga Wae Sano dan mengklaim bahwa semua warga menerima proyek tersebut.
Padahal, kata dia, faktanya mayoritas warga tetap menolak proyek yang mengancam kelestarian lingkungan dan ruang hidup mereka.
BACA: Surat Terbuka Warga Wae Sano: Rekomendasi Uskup Ruteng Gadaikan Masa Depan Kami
Sementara itu Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi tidak menanggapi soal status kependudukan para penolak.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah dokumen terkait proses yang telah dilakukan mulai dari tingkat desa.
Bahkan, kata dia, tahun 2017 ada utusan warga Wae Sano yang mengikuti studi banding geotermal di Patuha, Jawa Barat.
“Luar biasa kehidupan sektor pertanian di Patuha itu. Apa artinya, apa yang kita lihat, geothermal ini tidak mengganggu sektor pertanian,” sebut Edi.
Meski demikian, pihaknya tetap menghargai tuntutan warga dan mengatakan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dan Bank Dunia.
BACA JUGA: Tolak Proyek Geothermal, Warga Wae Sano di Manggarai Barat Gelar Parade Hasil Bumi
Namun, lanjut Endi, jika kajian kehadiran proyek tersebut memberikan dampak positif yang lebih dominan, maka pihaknya tak punya alasan untuk tidak melanjutkannya.
“Kalau dampak positifnya lebih dominan, tentu kami tidak punya alasan untuk tidak tidak bersinergi dengan pemerintah pusat. Tugasnya adalah meminimalisir (hal) yang negatif,” katanya.
Tim Floresa
