Floresa.co – Kehadiran elit Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipertanyakan Partai Gerindra.
Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa mempertanyakan motif elit kedua partai tersebut ke sana.
“Kalau ke sana dalam rangka apa? Pertanyaannya PPP mana yang ke sana,” kata Desmond.
Dalam rakernas tersebut diketahui, pejabat Ketuan Umm Umron Pangkali hadir mewakili PPP, dan dari PAN diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo.
Desmon mengatakan sampai saat ini kedua partai masih masuk dalam barisan Koalisi Merah Putih meskipun terdapat dinamika tersebut. Posisi partai-partai yang masuk dalam koalisi Merah-Putih akan diketahui setelah sidang paripurna RUU Pilkada. Apakah yang awalnya medukung Parpol Prabowo-Hatta berbalik mendukung Jokowi-JK akan terlihat setelah paripurna RUU Pilkada.
“Makanya kita lihat sampai 25 September. Yang paling berpengaruh kan lewat dari situ. Yang kedua, kita lihat PAN tanggal 25 nanti putar balik enggak? Kalau putar balik, pecah ya, biasa saja,” tutur dia.
Desmon melanjutkan, pada dasarnya Koalisi Merah Putih sudah rapuh. Koalisi ini jadi solid karena para awal prosesnya Golkar mau bergabung ke kubu Jokowi-JK, kemudian PAN.
“Pada saat mendukung Prabowo, ya bisa dibilang ini pilihan. Jadi nih Koalisi Merah Putih ini dijadikan kendaraan juga untuk posisi meningkatkan tawar mereka, kalau enggak kan enggak dilirik,” tandas Desmon.
Sekertaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak mempermasalahkan kedatangan petinggi PAN dan PKS dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.
“Buat Gerindra itu suatu yang wajar. Menghadiri rapat tersebut tidak lantas pindah haluan. Itu bagian dari hak partai,” katanya di luar ruang Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
Dia juga tidak mempermasalahkan Gerindra, PKS dan Golkar yang tidak diundang ke dalam rapat tersebut, “.
“Kalau diundang pun kami pasti datang, “tambahnya”.
Ahmad yakin, Gerindra beserta parpol lain yang tergabung dalam koalisi Merah Putih tetap pada pendiriannya bahwa RUU Pilkada tetap melalui DPR. “Koalisi Merah Putih belum berubah, “tegasnya”.
