Floresa.co – Menterian Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengakui dan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Ancol, Jakarta. Menteri Yasonna telah mengeluarkan surat pengesahan PG hasil Munas Ancol pada 10 Maret 2015. Surat diterbitkan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar.
Dengan pengesahan ini, maka Ketua Umum PG hasil Munas Ancol Agung Laksono dapat merombak susunan kader PG di alat kelengkapan DPR termasuk pimpinan DPR RI.
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PG versi Munas Ancol Lawrence Siburian mengatakan salah satu yang bakal diganti adalah Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, Novanto merupakan orang kepercayaan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie.
“Tentu bakal kami ganti, tapi butuh proses karena dia (Setya Novanto) bagian alat kelengkapan DPR yang perlu persetujuan pihak lain,” kata Lawrence sebagaimana dilansir Koran Tempo, Rabu (11/3/2015).
Golkar saat ini menempatkan 16 kadernya sebagai pemimpin alat kelengkapan DPR, empat di antaranya menjabat ketua. Rencananya, kubu Agung akan mengevaluasi posisi para pemimpin tersebut.
Lawrence juga memastikan kubunya bakal mengganti Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Mereka bakal digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita dan Fayakhun Andriadi.
Novanto yang menjadi DPR RI mewakil Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II mengaku pasrah dan enggan berkomentar terlalu jauh soal rencana pergantian tersebut.
“Lihat besok saja. Saya tak tahu,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, di akhir Februari 2015, Novanto ramai dibicarakan oleh masyarakat NTT menyusul pernyataannya yang kontroversial. Novanto mengatakan bahwa Gereja dan LSM yang bernaung dan berlindung di bawah Gereja menjadi penghambat pembangunan di NTT karena menolak kehadiran investor tambang di NTT.
Atas pernyataan tersebut, sejumlah elemen masyarakat NTT yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tambang di NTT menuntut Novanto untuk mengklarifikasi pernyataanya, menyampaikan maaf dan menghentikan semua perusahaan tambangnya di NTT. Jika tidak, Koalisi mendesak Novanto mundur dari jabatan sebagai legislator yang mewakil NTT.
Novanto telah membantah bahwa dirinya mengecam Gereja. Dia justru mengaku mendukung Gereja di NTT. Namun, tidak secara spesifik mengatakan tolak atau mendukung tambang di NTT. (TIN/Floresa)
