Floresa.co – Di tepi sebuah sungai yang tengah meluap, dua orang ibu dari Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, berteriak meminta pertolongan pemerintah.
Aksi keduanya yang tinggal di tepi Sungai Wae Laing terekam dalam sebuah video yang diunggah pengguna Facebook bernama akun Marselin Samsun Koten pada 27 Januari.
Dalam video berdurasi 48 detik itu, keduanya bergantian memanggil nama Bupati, Gubernur, hingga Presiden.
“Bapak bupati tolong bantu kami, bapak gubernur perhatikan kami, bapak presiden tolong bantu kami. Kami punya rumah hampir terbawa banjir,” teriak mereka di tengah deru arus sungai.
Selain kedua ibu itu, tampak dalam video tersebut dua pria paruh baya yang menunjuk ke arah sungai dan pemukiman di seberangnya.
“Kalau tidak diselamatkan, dua kemungkinan, jalan raya juga terancam. Ini jalan raya jurusan Labuan Bajo-Larantuka,” kata salah seorang pria.
“Jarak dari sungai sampai ke rumah warga sekarang tersisa sekitar kurang lebih 10 meter,” tulis Marselin dalam takarir video tersebut.
Riwayat Banjir Bandang
Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman, membenarkan kondisi tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman tahunan bagi warga di sekitar Sungai Wae Laing.
“Bukan hanya permukiman, sawah milik warga yang luasnya mencapai berhektar-hektar sudah hilang akibat tergerus banjir Sungai Kali Wae Laing,” kata Agus kepada Floresa pada 28 Januari.
Ia berkata, sungai tersebut memiliki riwayat banjir bandang yang merusak, salah satunya pada 10 Maret 2024 yang merendam wilayah Dampek, ibukota kecamatan itu.
Saat itu, puluhan rumah warga, tempat usaha, serta fasilitas publik seperti Kantor Camat, Puskesmas Dampek, Gereja Katolik, rumah jabatan camat dan polsek terendam banjir.
Agus menjelaskan, Kampung Maki dan Kampung Dampek berada dalam posisi paling kritis karena terletak tepat di tikungan sungai yang menjadi titik hantam arus.
Jarak sungai ke rumah warga terdekat di Kampung Dampek kini diperkirakan sekitar 20 meter.
Ia menambahkan, luapan sungai juga mengancam akses transportasi jalur Trans Pantura ruas Reo–Dampek.
Ia juga berkata, sejak Kecamatan Lamba Leda Utara resmi terbentuk pada 2021 – sebelumnya Kecamatan Lamba Leda, usulan normalisasi sungai maupun pembangunan bronjong selalu masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
“Namun karena keterbatasan anggaran, APBD belum mampu membiayai penanganan Sungai Wae Laing yang diperkirakan menelan anggaran miliaran rupiah,” katanya.
Secara geografis, wilayah Lamba Leda Utara yang berbukit dan berada di kawasan hutan lindung membuat aliran sungai di daerah ini cenderung deras dan sangat berpotensi mengalami banjir bandang saat curah hujan tinggi.
Penelusuran Floresa, banjir di wilayah itu juga terjadi pada Januari 2021, di mana lima hektar sawah dan 21 rumah warga terkena dampak.
Respons Dinas PUPR
Menanggapi situasi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok menyatakan lokasi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah telah membangun bronjong pada 2024, dilanjutkan pembangunan tanggul secara bertahap pada 2025.
Namun, Ferdinandus mengakui perlindungan terhadap warga di sepanjang aliran Wae Laing akan terhambat pada tahun 2026.
“Untuk tahun 2026, secara administratif memang tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kelanjutan pembangunan di titik tersebut akibat penyusutan ruang fiskal daerah,” katanya kepada Floresa.
Meski demikian, ia menyebut akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencari peluang penanganan darurat melalui pos anggaran kebencanaan.
Floresa telah berupaya menghubungi Kepala BPBD Manggarai Timur, Agus Susanto pada 28 Januari, namun belum mendapat respons.
Editor: Anno Susabun
