Oleh: Herman Yoseph Ferdy
Di tengah kemeriahan Festival Pawai Paskah Sinode Gereja Masehi Injili Timor di Kupang pada 6 April pagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam.
Ia disambut antusias warga yang memadati lokasi. Gibran bahkan ikut memikul salib bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan pemuda-pemudi setempat. Di tengah euforia, para pemimpin agama menyerukan pesan damai bagi Indonesia.
Siangnya pada hari yang sama, di SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Gibran bertemu kepala sekolah Yuliana Nenabu. Permintaan Yuliana sederhana, namun sarat makna. “Kalau bisa PPPK jangan dirumahkan. Di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan terganggu sekali.” PPPK merujuk pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Sekolah itu menampung 420 murid dengan 25 guru. Sepuluh berstatus PPPK—dan semuanya terancam kehilangan pekerjaan akibat rencana penghentian perpanjangan kontrak karena ketatnya anggaran daerah, konsekuensi kebijakan efisiensi fiskal.
Gibran mengakui pemerintah belum optimal dalam mengurus kesejahteraan guru. Ia berjanji mencari solusi melalui koordinasi lintas kementerian.
Ratusan kilometer dari Kupang, masih pada hari yang sama, di bawah monumen Simpang Lima Gumul menyerupai Arc de Triomphe di Perancis, 36 truk putih berkilat berdiri berjajar di Kediri, Jawa Timur. Truk-truk ini adalah bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), inisiatif penguatan rantai pasok pangan. Siang itu, Bupati Kediri menyerahkan kunci truk secara simbolis kepada perwakilan kepala desa.
Truk-truk ini diharapkan menjadi urat nadi baru distribusi pangan. Namun kamera hanya menangkap senyum seremoni. Yang tak terliput adalah kegelisahan para kepala desa: apakah ini benar bantuan, atau kompensasi dari dana desa yang telah dipotong drastis—dana yang sebelumnya menopang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat?
Kita pindah ke Jakarta, lagi-lagi masih di hari yang sama. Di ruang rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan lonjakan defisit APBN. Per 31 Maret 2026, defisit mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB)—melonjak 140 persen dibanding Maret 2025.
Empat babak ini tampak terpisah, namun, seperti fragmen Pulp Fiction, rangkaian peristiwa ini tampak terpisah di awal, tetapi beresonansi timbal balik ketika ditelusuri. Semuanya terhubung melalui tiga lapisan kerentanan structural sekaligus.
Pertama, jebakan fiskal populis yang menggerus layanan dasar lewat pemotongan dana transfer ke daerah. Kedua, fondasi ekonomi yang tertekan dihantam guncangan eksternal. Ketiga, groupthink di pusat pengambilan keputusan Jakarta.
Tulisan ini mengurai ketiganya sekaligus.
Tekanan pada Anggaran Domestik
Akar persoalan guru PPPK di Kupang, sebagaimana keluhan Yuliana Nenabu, tidak lahir dari Selat Hormuz, melainkan dari anggaran domestik yang sudah sesak lebih dahulu.
Pada 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan Rp335 triliun—sekitar 10,7 persen belanja pemerintah pusat.
Untuk memenuhinya, anggaran sejumlah kementerian dipangkas hingga 10 persen dan dana Transfer ke Daerah direalokasi.
Seorang bupati di Sulawesi Selatan mengeluh bahwa pemotongan TKD membuat kesulitan merealisasikan visi misi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Lebih lanjut berdampak pula pada kemampuan daerah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Program KDMP, di sisi lain, bekerja lebih langsung. Dari total Rp90 triliun, sebagian besar berasal dari pemotongan Dana Desa dan transfer daerah untuk membiayai pembangunan gerai dan gudang koperasi, dengan sisa ditutup lewat pinjaman perbankan yang cicilannya dibebankan kembali ke daerah.
Dampaknya sistemik. Sepanjang Maret 2026, sepuluh provinsi melaporkan potensi PHK ribuan PPPK karena aturan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD—aturan pusat yang diterapkan pada daerah yang fiskalnya sudah tertekan.
Gubernur NTT menyebut kebijakan ini “sangat menyulitkan.”Di NTT, sekitar 9.000 PPPK terancam—sepuluh di antaranya guru di SD Inpres Kaniti.
Ironisnya, di tengah krisis ini, pemerintah tetap melanjutkan pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk dapur MBG.
Dilema fiskal pun mengeras: antara mempertahankan simbol program unggulan dan menjaga layanan publik paling dasar.
Guncangan Eksternal yang Memperparah Situasi
Tekanan domestik itu kini diperparah oleh guncangan eksternal.
Pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden AS Donald Trump.
Indonesia memperoleh akses pasar lebih luas, namun dengan komitmen impor energi dari AS senilai US$15 miliar per tahun—lebih dari Rp250 triliun.
Lebih krusial, ART memuat kewajiban penyelarasan dengan rezim sanksi AS. Prinsip bebas aktif kini diuji.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan: Indonesia harus tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga ruang keseimbangan.
Ujiannya datang cepat. Awal April 2026, kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz tertahan dan harus mengikuti protokol khusus Iran di tengah situasi perang.
Dubes Iran di Jakarta menegaskan bahwa kapal dari “negara sahabat” tetap bisa melintas asalkan mematuhi protokol tersebut. Pesannya gamblang: netralitas kini bersyarat.
Ketegangan di Hormuz mendorong harga minyak melonjak dari US$70 menjadi di atas US$110 per barel.
Setiap kenaikan satu dolar menambah beban fiskal sekitar Rp10 triliun per tahun. Artinya, tambahan beban mencapai Rp400 triliun—setara gabungan anggaran MBG dan KDMP.
Di tingkat rumah tangga, dampak mulai terasa. April 2026, harga beras medium di NTT mencapai Rp14.500/kg.
Di pasar keuangan, arus modal keluar Maret 2026 menyentuh Rp45 triliun. Rupiah bertahan lemah di kisaran Rp17.000/US$. Setiap pelemahan Rp100 menambah beban utang dan subsidi sekitar Rp800 miliar.
Terbentuklah lingkaran setan: harga minyak naik, defisit melebar, investor keluar, rupiah melemah, biaya impor membengkak.
Tekanan fiskal berjalan seiring penyempitan ruang sipil. Pada 12 Maret 2026, Andrie Yunus, seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menjadi korban penyiraman air keras.
Setahun sebelumnya, kantor Tempo diteror. Amnesty Internasional mencatat situasi HAM terburuk pascareformasi, dengan 5.538 korban kekerasan aparat sepanjang 2025.
Agustus 2025, Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas terlindas kendaraan Brimob saat memprotes harga pangan.
Di tengah tekanan ekonomi, akumulasi amarah publik bisa mencari pelampiasannya sendiri.
Sementara itu, anggaran Polri justru meningkat menjadi Rp145,6 triliun pada APBN 2026.
Melihat konfigurasi ini, ada baiknya menengok sejenak ke tempat lain. Pada September tahun lalu di Nepal, sebuah pemerintahan tumbang dalam waktu kurang dari 48 jam setelah akumulasi kemarahan publik mencapai titik didih.
Pemicunya adalah amarah terhadap gaya hidup para “nepo babies”. Situasi di Nepal memang tidak sepenuhnya sama, tetapi struktur krisisnya serupa: ketimpangan yang lama dipendam, ruang ekspresi yang menyempit, dan elit yang terjebak dalam ilusi ketangguhan.
Nepal memberi pelajaran penting bahwa kerentanan struktural, bila terus diabaikan, dapat meledak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.
Jebakan Groupthink
Pada malam 27 Januari 1986, insinyur Roger Boisjoly memperingatkan bahwa peluncuran pesawat ulang-alik Challenger harus ditunda karena suhu terlalu dingin. Komponen penting berisiko gagal. Peringatan itu diabaikan. Challenger meledak 73 detik setelah lepas landas, menewaskan tujuh astronot.
Investigasi kemudian menyebut penyebab utamanya bukan semata kegagalan teknis, melainkan groupthink—pola pikir kolektif yang mengutamakan kesepakatan internal daripada penilaian rasional.
Gejala groupthink semacam ini kian terlihat dalam pengambilan kebijakan hari ini. Ilusi ketangguhan tampak ketika program-program besar dipromosikan sebagai investasi masa depan, bahkan saat defisit APBN melonjak tajam. Rasionalisasi bekerja ketika pengadaan puluhan ribu kendaraan untuk program prioritas tetap dilanjutkan, meski di lapangan muncul gangguan layanan dan masalah keselamatan. Kritik terhadap kebijakan lalu dikesampingkan dengan stigma, sementara suara alternatif semakin jarang terdengar. Di ruang publik, swasensor meluas.
Gejala paling berbahaya dari groupthink adalah ketiadaan rencana cadangan. Tidak terlihat skenario terbuka jika harga minyak terus melonjak atau jika defisit semakin melebar. Tidak ada pembahasan serius mengenai penundaan atau penyesuaian program besar ketika ruang fiskal menyempit. Yang tersisa hanyalah penyesuaian jangka pendek dan harapan keadaan membaik dengan sendirinya.
Padahal, mencegah groupthink bukan hal mustahil. Pemerintah dapat membuka ruang koreksi dengan melibatkan penasihat independen, melembagakan kritik internal, menyusun skenario terburuk, dan berkomunikasi lebih jujur tentang risiko kebijakan.
Sejarah Challenger mengingatkan bahwa bencana sering lahir bukan karena kurang niat baik, tetapi karena ruang pengambilan keputusan berubah menjadi ruang gema.
Pada akhirnya, arah kebijakan negara tidak hanya diuji oleh keberhasilan program, melainkan oleh kemampuan negara menjaga ketenangan hidup sehari-hari warganya—bahkan hingga ke sepiring nasi di meja keluarga. Atau dalam kasus Yuliana Nenabu dan sepuluh rekannya di Kupang, hingga ke kepastian sebuah meja dan kursi di ruang kelas untuk anak-anak yang mereka didik.
Herman Yoseph Ferdy berasal dari Maumere, Sikka, tengah menempuh studi pascasarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.
Editor: Ryan Dagur