Oleh: Teofilus Afres
Hanya sehari setelah Forum Geotermal Flores-Lembata digelar di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW Manurung, bersama Vice President Panas Bumi PLN, Maternikus Tigor Marolop Situmorang, sudah berada di Mataloko, Kabupaten Ngada.
Pada 24 Juli itu, mereka meninjau wellpad, akses jalan, sistem penyediaan air, hingga lokasi manifestasi panas bumi untuk memastikan proyek siap memasuki tahap pengeboran.
Jarak satu hari antara forum dialog dan kunjungan lapangan memperlihatkan ketegangan utama proyek geotermal di Flores: publik diajak berdialog, tetapi mesin proyek terus bergerak.
Forum yang Sejak Awal Diragukan
Forum Ledalero sejak awal sudah memikul beban legitimasi. Warga dari sejumlah wilayah lingkar proyek, termasuk Mataloko, Poco Leok, Sokoria, dan Atadei, menolak hadir karena pengalaman buruk proyek panas bumi belum selesai: sumber air dipersoalkan, tanah adat terancam, rumah retak, trauma bencana hidup, dan konflik sosial belum pulih.
Itu sebabnya forum ini tidak cukup dibaca sebagai pertemuan biasa. Ia menjadi ujian: apakah negara dan PLN sungguh membuka kemungkinan koreksi, atau hanya mencari legitimasi sosial bagi keputusan yang telah bergerak jauh di depan. Ketika rancangan awal forum sendiri sempat memberi kesan bahwa geotermal sudah menjadi pilihan final, kecurigaan warga tidak muncul dari ruang kosong.
Di forum, pemerintah menempatkan geotermal sebagai bagian dari kebutuhan listrik nasional dan menjanjikan manfaat ekonomi daerah melalui bonus produksi. PLN menyatakan hadir untuk mendengar, bukan memaksa. Namun warga, Gereja, dan akademisi membawa pertanyaan yang lebih mendasar: siapa menanggung risiko jika air hilang, tanah adat berubah fungsi, dan kampung harus hidup dengan konsekuensi proyek?
Forum berakhir tanpa kesepakatan jelas soal apa yang mesti dibenahi. Itu menunjukkan persoalan utama – air, tanah, hak masyarakat untuk menolak, dan siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup – belum mendapat jawaban yang memuaskan.
Sehari Kemudian, Fokus Berubah ke Kesiapan Pengeboran
Dalam laporan TribunFlores pada 29 Juli, kunjungan lapangan PLN digambarkan dengan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi pembahasan mengenai kekhawatiran masyarakat yang mengemuka dalam forum. Yang ditonjolkan justru kesiapan teknis menuju tahap pengeboran.
Proyek kini disebut tinggal menunggu keputusan Bank KfW, lembaga pemberi pinjaman dari Jerman, terkait skema pemanfaatan air untuk kebutuhan pengeboran.
Di sinilah pergeseran itu terasa. Bagi warga, air menyangkut hidup kampung, pertanian, kesehatan, dan masa depan generasi berikutnya. Dalam bahasa proyek, ia menyempit menjadi urusan desain teknis, suplai, dan pembiayaan. Masalah sosial-ekologis berubah menjadi variabel yang seolah cukup diatur oleh ahli dan pemberi pinjaman.
Bahasa “kehati-hatian”, “keterbukaan”, dan “partisipatif” yang disampaikan PLN dalam forum muncul kembali dalam laporan proyek, tetapi kali ini sebagai pernyataan sepihak yang berdampingan dengan kepastian kesiapan pengeboran.
Itulah masalahnya: deliberasi belum menghasilkan kesepakatan, tetapi implementasi tetap berjalan. Di titik ini, legitimasi proyek tidak lagi hanya ditentukan oleh izin dan pembiayaan, melainkan oleh kesediaan negara mengakui keberatan warga sebagai bagian dari keputusan.
Energi Bersih atau Konflik Panjang?
Masa depan geotermal Flores tidak akan ditentukan oleh label “energi bersih” semata, tetapi oleh cara proyek itu berhadapan dengan air, tanah, trauma warga, dan hak masyarakat untuk menolak.
Di pulau-pulau kecil seperti Flores dan Lembata, geotermal menyentuh daya dukung ekologis yang rapuh: sumber air, lereng, tanah ulayat, permukiman, pertanian, dan memori bencana. Jika seluruh kerentanan itu direduksi menjadi urusan teknis, konflik bukan lagi gangguan proyek, melainkan akibat langsung dari cara proyek dirancang.
Pertanyaan pokoknya bukan apakah Flores membutuhkan energi, melainkan energi seperti apa, untuk siapa, diputuskan oleh siapa, dan risikonya ditanggung siapa. Tanpa jawaban yang jujur, transisi energi hanya mengulang pola lama: sentralistis, teknokratis, dan sulit menerima penolakan warga.
Transisi energi yang adil tidak bisa menukar krisis iklim global dengan krisis ruang hidup lokal. Jika warga diminta menanggung risiko air, tanah, dan keselamatan demi listrik yang lebih hijau, maka proyek itu tidak sedang membersihkan masa depan, melainkan memindahkan beban krisis ke kampung-kampung.
Masalahnya, dialog datang ketika izin, jadwal, desain, pembiayaan, dan narasi manfaat sudah berjalan lebih dulu. Dalam situasi seperti itu, partisipasi mudah berubah menjadi stempel moral: warga didengar agar proyek tampak sah, bukan agar keputusan bisa benar-benar berubah.
Ukuran keberhasilan geotermal Flores karena itu bukan sekadar sumur berhasil dibor atau megawatt masuk jaringan. Ukurannya adalah persetujuan sosial, keamanan ekologis, dan keadilan risiko.
Jika pertanyaan warga terus dilewati sementara bor terus disiapkan, proyek ini mungkin menghasilkan listrik. Tetapi ia juga bisa mewariskan konflik panjang dan ironi pahit: energi yang disebut bersih lahir dari proses yang kotor secara demokratis.
Teofilus Afres adalah jurnalis Floresa
Editor: Ryan Dagur