Oleh: Vinsensius Darmin Mbula
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai ikhtiar nasional untuk memperbaiki gizi anak dan membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, program sebesar ini tidak boleh hanya dinilai dari jumlah dapur, paket makanan, atau penerima manfaat. Ukuran utamanya harus lebih mendasar: apakah makanan yang diberikan aman, bergizi, tepat sasaran, mendukung tumbuh kembanganak, dan dikelola secara akuntabel.
Berbagai laporan mengenai anak-anak yang belum terjangkau secara memadai, terutama di wilayah marginal dan terpencil, serta kasus keracunan makanan di sejumlah tempat menunjukkan bahwa MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu harus dilakukan dari hulu ke hilir: mulai dari penentuan sasaran, pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi, pengawasan, hingga dampaknya terhadap kesehatan, pembelajaran, keluarga, petani lokal, dan lingkungan.
Proyek Strategis, Bukan Sekadar Distribusi Makanan
Pemerintah menempatkan MBG sebagai program strategis untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Gagasan dasarnya kuat karena kualitas gizi berkaitan langsung dengan perkembangan otak, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesiapan belajar. Namun, sebagai proyek unggulan nasional, MBG tidak cukup dijalankan sebagai operasi logistik makanan.
MBG harus ditempatkan sebagai kebijakan pemenuhan hak anak. Karena itu, kelompok paling rentan perlu menjadi prioritas: ibu hamil, janin dalam kandungan, bayi pada 1.000 hari pertama kehidupan, anak dengan kekurangan gizi, anak di daerah tertinggal, serta kelompok rentan lain yang selama ini paling sulit mengakses layanan dasar.
Seribu hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa paling menentukan bagi pembentukan otak, sistem kekebalan tubuh, organ vital, kemampuan belajar, serta perkembangan emosional dan sosial. Kekurangan gizi pada fase ini dapat berdampak permanen, antara lain stunting, gangguan perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, dan meningkatnya risiko penyakit pada masa dewasa.
Karena itu, MBG seharusnya tidak dipahami sebagai bantuan pangan biasa. Program ini adalah investasi kemanusiaan sejak awal kehidupan. Jika dirancang dengan data yang tepat, standar gizi yang kuat, serta dukungan kesehatan ibu dan anak, MBG dapat memperkuat kualitas generasi Indonesia sejak dalam kandungan.
Keamanan Pangan Harus Jadi Garis Merah
Kasus keracunan makanan menunjukkan bahwa keamanan pangan harus menjadi garis merah dalam pelaksanaan MBG. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari lemahnya pengawasan, buruknya sanitasi, rantai pasok yang tidak terkontrol, atau kapasitas dapur yang tidak memenuhi standar.
Evaluasi MBG perlu dilakukan secara independen, berbasis bukti, dan terbuka kepada publik. Evaluasi harus menguji ketepatan sasaran, kecukupan gizi, keamanan pangan, efektivitas distribusi, kapasitas dapur, keberlanjutan pendanaan, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan hasil belajar peserta didik.
Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak menjadi lebih sehat, lebih siap belajar, dan lebih terlindungi. Jika ditemukan kelemahan sistemik yang membahayakan keselamatan anak, pemerintah perlu berani menghentikan sementarapelaksanaan di wilayah bermasalah, memperbaiki tata kelola, lalu melanjutkannya dengan standar yang lebih ketat.
One Health dan Keadilan Sosial Ekologis
MBG juga perlu dibangun dengan pendekatan One Health, yang melihat kesehatan manusia, hewan, pangan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Makanan yang bergizi tetapi diproduksi melalui sistem yang merusak lingkungan, mencemari air, mengabaikan kesejahteraan petani, atau menghasilkan limbah besar tidak sejalan dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Dalam perspektif keadilan sosial ekologis, MBG harus memperkuat sistem pangan lokal, memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil, serta mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan bergizi. Pengadaan bahan pangan sebaiknya tidak hanya mengejar harga murah, tetapi juga mempertimbangkan mutu, keamanan, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan sustainable happiness, yaitu kebahagiaan yang tidak berhenti pada kenyang sesaat, tetapi mencakup kesehatan, rasa aman, relasi sosial yang adil, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang lebih baik bagi anak. Anak yang makan makanan bergizi tetapi hidup dalam lingkungan yang rusak, sekolah yang tidak aman, atau keluarga yang rentan secara ekonomi belum mengalami kesejahteraan yang utuh.
Memuliakan Martabat Anak
Karena itu, MBG harus kembali pada tujuan dasarnya: memuliakan martabat anak. Program ini harus menjamin bahwa setiap anak, terutama yang paling rentan, memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya.
Setidaknya ada beberapa agenda mendesak. Pertama, memperbaiki data sasaran agar ibu hamil, bayi, anak kurang gizi, dan anak di wilayah terpencil tidak tertinggal. Kedua, menetapkan standar gizi dan keamanan pangan yang ketat di semua dapur dan rantai pasok. Ketiga, memperkuat pengawasan yang melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, orang tua, dan masyarakat.
Keempat, membangun mekanisme respons cepat jika terjadi keracunan makanan atau pelanggaran standar. Kelima, menghubungkan MBG dengan pendidikan gizi, kebersihan, kesehatan, dan literasi lingkungan di sekolah. Keenam, memastikan pengadaan pangan memperkuat ekonomi lokal dan tidak merusak lingkungan.
Dengan perbaikan tersebut, MBG dapat menjadi lebih dari sekadar program makangratis. Ia dapat menjadi kebijakan publik yang memperkuat hak anak, kesehatan masyarakat, keadilan sosial, ketahanan pangan lokal, dan kelestarian lingkungan. Tanpa evaluasi yang jujur dan pembenahan menyeluruh, program ini berisiko menjadi proyek besar yang kehilangan tujuan utamanya.
Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari anak yang kenyang. Ia memerlukan anak yang sehat, aman, cerdas, berkarakter, berbahagia, dan hidup dalam lingkungan yang mendukung martabatnya sebagai manusia.
Vinsensius Darmin Mbula, OFM adalah Anggota Dewan Perguruan Tinggi (DPT), Anggota Dewan Pendidikan Nasional (DPN), Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK)
Editor: Herry Kabut