Oleh: Felix Baghi, SVD
Selama ini pemerintah dan para pengembang menjelaskan proyek geotermal di Flores dengan narasi yang terdengar sangat meyakinkan: energi hijau, transisi energi, pembangunan berkelanjutan, dan kepentingan nasional.
Semua istilah itu terdengar ilmiah, modern, bahkan bermoral. Tetapi justru di sinilah persoalan filosofis dimulai.
Persoalan terbesar geotermal Flores sesungguhnya bukan persoalan teknologi. Persoalannya adalah bagaimana cara negara memproduksi kebenaran. Negara menganggap bahwa hanya pengetahuan teknokratik—geologi, ekonomi, investasi, dan statistik—yang layak menjadi dasar pengambilan keputusan.
Sebaliknya, pengetahuan masyarakat adat tentang tanah, mata air, ritus, sejarah kampung, dan relasi spiritual dengan ruang hidup dianggap sekadar “kepercayaan lokal” yang boleh didengar tetapi tidak menentukan keputusan.
Di titik inilah pembangunan berubah menjadi kolonialisme epistemik.
Filsafat sejak Socrates mengajarkan bahwa pencarian kebenaran tidak pernah boleh dimonopoli oleh satu suara. Justru kebenaran lahir ketika berbagai argumen dipertemukan secara bebas dan setara. Tradisi Barat menyebutnya dialog filosofis.
Tradisi Reba di Ngada telah lama mengenalnya melalui lingkar tutur Su’i Uwi, yaitu ruang tutur komunal yang memadukan rasionalitas, ingatan kolektif, etika, spiritualitas, dan tanggung jawab ekologis.
Tradisi ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran dan genealogi manusia bukan monopoli universitas atau laboratorium, melainkan telah hidup dalam komunitas adat selama berabad-abad.
Karena itu, konflik geotermal di Flores sebenarnya bukan konflik antara masyarakat yang anti-kemajuan melawan pemerintah yang pro-pembangunan. Konflik ini adalah benturan antara dua bentuk epistemologi.
Di satu sisi berdiri epistemologi teknokratis yang mengukur tanah melalui peta, angka investasi, dan potensi megawatt. Di sisi lain berdiri epistemologi masyarakat adat yang memandang tanah sebagai ruang hidup, sumber identitas, tempat leluhur, dan syarat keberlanjutan komunitas.
Masalahnya, negara tidak mempertemukan kedua epistemologi itu secara setara. Negara justru menetapkan sejak awal bahwa satu pengetahuan adalah ilmiah, sedangkan yang lain hanyalah budaya.
Miranda Fricker, filsuf asal Inggris, menyebut keadaan seperti ini sebagai epistemic injustice. Suatu keadaan di mana seseorang atau suatu komunitas kehilangan hak untuk diakui sebagai subjek yang mengetahui. Yang dirampas bukan hanya tanah, tetapi juga otoritas untuk mengatakan apa yang benar tentang tanah itu.
Di Flores, ketidakadilan epistemik ini terjadi berulang kali. Kesaksian masyarakat mengenai mata air yang mengering, perubahan kualitas udara, hilangnya ruang ritual, atau trauma sosial sering kali dianggap tidak memenuhi standar bukti ilmiah.
Namun, laporan konsultan perusahaan—seperti yang disampaikan dalam forum komunikasi di IFTK Ledalero pada 23 Juli lalu—hampir selalu memperoleh status sebagai “fakta objektif”.
Di sinilah post-truth bekerja secara paradoksal. Post-truth bukan berarti tidak ada data. Justru data berlimpah. Tetapi hanya data yang menguntungkan proyek yang memperoleh legitimasi politik. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh argumentasi yang terbuka, melainkan oleh siapa yang memiliki kuasa menentukan apa yang boleh disebut fakta.
Artikel ini memang menempatkan fenomena post-truth sebagai ancaman terhadap tradisi pencarian kebenaran dan menunjukkan bagaimana narasi pembangunan dapat lebih melayani kepentingan modal daripada pengujian kritis terhadap klaim-klaimnya.
Karena itu, persoalan geotermal Flores sesungguhnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ia adalah persoalan demokrasi. Demokrasi tidak hidup karena adanya pemungutan suara. Demokrasi hidup karena semua pengetahuan memiliki kesempatan yang sama untuk diuji.
Ketika hanya satu bentuk pengetahuan yang boleh menentukan masa depan sebuah wilayah, demokrasi berubah menjadi administrasi teknokratis.
Di sinilah filsafat mempunyai tugas publik. Filsafat bukan sekadar mengkritik pemerintah. Filsafat bertugas mempertanyakan asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik bahasa pembangunan.
Ketika pemerintah mengatakan “kepentingan nasional”, filsafat bertanya: nasional bagi siapa? Ketika pemerintah berbicara tentang “energi hijau”, filsafat bertanya: hijau menurut ukuran siapa? Ketika negara mengklaim “partisipasi masyarakat”, filsafat bertanya: apakah masyarakat benar-benar ikut menentukan keputusan atau hanya diminta menyetujui keputusan yang sudah dibuat?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan anti-pembangunan. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyelamatkan pembangunan dari berubah menjadi kekerasan yang dibungkus bahasa ilmiah.
Flores tidak membutuhkan pembangunan yang mengorbankan pengetahuan lokal demi memenuhi target investasi. Flores membutuhkan pembangunan yang lahir dari lingkar tutur.
Dalam lingkar tutur, tidak ada suara yang sejak awal dianggap paling benar. Semua argumen diuji. Semua pengalaman didengar. Semua keputusan lahir dari kesediaan bersama mencari kebenaran.
Inilah pelajaran besar yang dapat diberikan masyarakat adat Flores kepada Indonesia. Mungkin justru masyarakat yang selama ini dianggap “tertinggal” sedang mengajarkan sesuatu yang telah dilupakan oleh negara modern: bahwa pembangunan tanpa dialog hanyalah bentuk lain dari kolonialisme.
Dan kolonialisme yang paling berbahaya bukan lagi kolonialisme yang merampas tanah. Melainkan kolonialisme yang terlebih dahulu merampas hak suatu komunitas untuk menentukan sendiri apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran tentang tanah mereka.
Dalam konteks itulah kritik terhadap geotermal Flores bukanlah penolakan terhadap energi terbarukan.
Kritik ini adalah pembelaan terhadap prinsip yang jauh lebih mendasar: bahwa tidak ada transisi energi yang dapat disebut adil apabila ia dibangun di atas pengingkaran terhadap martabat epistemik masyarakat adat.
Karena itu, filsafat dipanggil untuk mendengarkan dan membela tradisi pencarian kebenaran yang hidup dalam komunitas adat.
Felix Baghi, SVD adalah dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Dominiko Djaga