Floresa.co – Liputan Floresa yang mengangkat persoalan “Militerisasi Flores” lewat pembangunan markas militer besar-besaran di Kabupaten Nagekeo meraih penghargaan nasional yang digelar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Dikemas dalam bentuk serial, liputan itu menjadi pemenang Agrarian Reform Media Award (ARMA) 2026 untuk Kategori Liputan Investigatif. Sejumlah media yang masuk nominasi kategori ini adalah Independen.id, Tempo, Kaltim Today dan Sinar Pidie.
Herry Kabut, pemimpin redaksi mewakili Floresa menerima penghargaan itu dalam acara yang berlangsung di Jakarta pada 24 September 2026.
Dalam sambutannya, Herry mengatakan, Floresa sepakat mendedikasikan penghargaan ini kepada warga Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa wilayah yang menjadi lokasi liputan tersebut pada April hingga Juli tahun ini.
Ia pun menggunakan kesempatan sambutan dengan membacakan surat yang dititipkan warga Tonggurambang. Surat itu disampaikan warga kepada tim Floresa yang baru-baru ini kembali ke Tonggurambang untuk liputan lanjutan.
“Di balik megahnya proyek pembangunan markas militer TNI AD di ruang hidup kami, ada suara yang selama ini tidak terdengar. Ada jeritan yang tak tersampaikan, ada petani yang terancam kehilangan sawah, ada tambak garam yang terancam hilang, ada keluarga yang terancam terusir dari rumah,” tulis warga dalam surat tersebut.
Mereka juga mengatakan tanah mereka “bukan sekadar bidang yang dapat diukur, dipatok, disertifikatkan, atau dialihkan dari satu kepentingan ke kepentingan lain”, melainkan “tempat kami hidup” dan “bekerja, menanam, memanen, memberi makan keluarga, dan mempertahankan kehidupan.”
Nany Afrida, Dewan Juri ARMA menyatakan liputan Floresa “membawa kita ke sebuah wilayah yang selama ini lekat dengan kehidupan masyarakat dan ruang hidupnya, namun perlahan berhadapan dengan wajah baru kekuasaan.”
Liputan itu, jelasnya, menghadirkan “cerita tentang perubahan kekhawatiran warga dan pertanyaan mengenai hadirnya kekuatan bersenjata di tengah kehidupan sipil.”
Serial “Militerisasi Flores” mengangkat polemik yang memicu perlawanan warga Tonggurambang karena lahan tersebut tumpang tindih dengan pemukiman dan ruang penghidupan mereka.
Di wilayah pesisir utara Pulau Flores itu, TNI mengklaim memiliki lahan seluas 236 hektare yang mencakup pemukiman, lahan persawahan dan peternakan hingga tambak garam.
Klaim itu kontras dengan catatan kronologis warga yang menyatakan tak pernah menyerahkan lahan kepada militer.
Warga Suku Dhawe semula menyerahkan lahan seluas 6880,5 hektare untuk kepentingan irigasi kepada Pemerintah Kabupaten Ngada pada 1975.
Pemerintah kemudian menyerahkan 23,6 hektare kepada TNI AD pada 1980 untuk permukiman Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) yang dihuni keluarga purnawirawan TNI AD.
Saat ini TNI sudah membangun Yonif TP 834/Wakanga Mere dan berencana membangun Brigade Infanteri di kawasan yang kini menjadi pemukiman dan lahan pertanian warga. Selain itu, sejumlah fasilitas, seperti pemukiman prajurit juga menjadi bagian dari rencana pengembangan.
Yohanes Mere Wea, warga Tonggurambang berkata mereka ikut menyaksikan momen pengumuman penghargaan itu lewat kanal YouTube.
Ia mengaku kaget karena Floresa mendedikasikan penghargaan itu bagi mereka dan Herry membacakan surat “dengan emosi yang seolah-olah beliau orang Tonggurambang.”
“Kami kaget karena perjumpaan kita yang kami terima dengan sederhana dibalas dengan Tonggurambang menggema di Jakarta malam ini,” katanya.
Ia menambahkan, “kami kaget karena perjuangan ini sudah sejauh ini.”
“Kalian membawa kekagetan yang bikin kami banjir air mata di Tonggurambang malam ini,” katanya.
Sementara Hendra Bayu Saputra, warga lainnya berkata, liputan itu menjadi tanda Floresa “memberikan gambaran nyata kerja kemanusiaan tidak pernah terhalang sekat.”
“Kehadiran kalian memberikan harapan baru di tengah masa-masa sulit ini. Jalan masih panjang. Perjuangan belum selesai,” katanya.
Pemimpin Umum Floresa, Ryan Dagur menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja sama tim dalam mengawal isu perampasan ruang hidup warga Flores oleh pemerintah dan berbagai institusinya.
“Floresa hanya menjalankan tugas jurnalistik, dengan mengangkat isu-isu yang penting bagi publik, terutama menyangkut kelompok rentan dan terpinggirkan,” katanya.
Ia berkata, kasus di Tonggurambang merupakan isu penting, di mana warga berhadap-hadapan dengan institusi militer dan harus berjuang untuk mendapatkan atensi publik.
“Kami berharap lebih banyak media yang menjangkau wilayah seperti Tonggurambang, sehingga kisah-kisah perjuangan warga bisa mendapat tempat lebih luas dalam ruang publik, terutama di tengah dominasi narasi kekuasaan,” katanya.
Editor: Anno Susabun
