Borong, Floresa.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Manggarai Timur (Matim) siap membahas alokasi anggaran untuk membayar honor para pengawas Ujian Nasional (UN) tahun 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan 2015.
Dalam APBD 2015, tidak ada alokasi anggaran untuk membayar honor para pengawas UN. Ketua DPRD Matim Lucius Modo mengatakan DPRD siap membahas asalkan eksektuf mengajukan usulan dalam APBD-Perubahan 2015.
“Nanti tinggal mereka (eksekutif) usulkan di APBD Perubahan, baru kita bahas,”ujarnya Lucius kepada Floresa.co, Rabu (8/4/2015).
Dia mengatakan hingga kini, pihak eksekutif belum mengajukan usulan anggaran tersebut ke DPRD Matim.
APBD-Perubahan kata dia akan mulai dibahas pada Juli. Kemudian akan ditetapkan pada akhir September atau awal November. Namun, APBD-Perubahan ini, kata dia, belum bisa dibahas bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mengaudit penggunaan APBD 2014.
“APBD Perubahan 2015 baru bisa ditetapkan setelah audit BPK terhadap laporan keuangan daerah tahun 2014,”ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan pengawas UN di Matim terancam tidak mendapat honor tahu ini. Penyebanya, pemerintah daerah Kabupaten Matim tidak mengalokasikan anggaran untuk honor pengawas dalam APBD tahun 2015.
Jumlah pengawas UN tahun ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kabupaten Matim, Frederika Soch adalah 370 orang. Mereka akan mengawasi jalannya UN yang akan digelar mulai Senin pekan depan.
Ada pun jumlah peserta UN untuk SMA dan SMK di Matim tahun ini sebanyak 3.058 orang dari 34 sekolah SMA dan tiga SMK.
Frederika mengatakan Pemerintah Daerah Matim masih mengusahakan adanya honor untuk para pengawas UN ini. “Masih diperjuangkan solusinya, masih dicarikan kayak apa. Kami masih diskusi dengan Pak Bupati,”ujarnya kepada Floresa.co, Selasa (7/4/2015).
Solusinya kata dia dengan mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2015. Sebab, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak menyediakan anggaran untuk membayar honor para pengawas UN. (PTD/Floresa)
