Kesemrawutan Tata Kelola TN Komodo

Respons Pemprov NTT terhadap Surat KLHK: Pergubnya Dicabut, Kebijakannya Dipertahankan

Pelaku wisata dan elemen sipil mempertanyakan klaim Pemprov NTT yang menyebut pencabutan Pergub terkait TN Komodo tidak berarti kebijakan mereka, termasuk terkait kenaikan tiket menjadi 3,75 juta rupiah pada awal tahun depan, batal

Saudara Kembar Komodo yang Menolak Dipinggirkan Korporasi Bisnis Pariwisata

Warga Pulau Komodo mempertanyakan langkah pemerintah yang terus membuka ruang bagi bisnis pariwisata dan klaim-kalim bahwa berbagai kebijakannya untuk kepentingan konservasi.

KLHK Gagalkan Upaya Pemprov NTT dan PT Flobamor Memonopoli Bisnis di TN Komodo

Dalam surat kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan langkah Pemerintah Provinsi NTT yang hendak menyerahkan urusan bisnis dan konservasi di TN Komodo kepada PT Flobamor bertentangan dengan undang-undang.

Dari Politisi, Pebisnis Restoran dan Hotel hingga Raja Sawit: Jaringan Perusahaan di Habitat Komodo yang Mulai Tersingkap

Sebagian dari nama-nama mereka yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk dengan Presiden Joko Widodo

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Dikritisi Warga dan Wakil Rakyat, KLHK Janji Evaluasi

Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.

Dari Politisi, Pebisnis Restoran dan Hotel hingga Raja Sawit: Jaringan Perusahaan di Habitat Komodo yang Mulai Tersingkap

Sebagian dari nama-nama mereka yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk dengan Presiden Joko Widodo

Klaim KLHK yang Berbeda dengan Pemprov NTT: Tarif ke TN Komodo Masih dalam Kajian, Penerapannya Opsional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa ketentuan terkait kenaikan harga tiket ke kawasan Taman Nasional [TN] Komodo masih merupakan usulan dan kalaupun akan berlaku, paket wisata yang ditawarkan bersifat opsional.

Walhi NTT Ingatkan Pemerintah Berhenti Khianati Mandat Cagar Biosfer TN Komodo

“TN Komodo yang telah berjalan 42 tahun gagal untuk menjalankan tiga mandat utama cagar biosfer yakni pelestarian keanekaragaman hayati/satwa, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan mekanisme ekonomi ramah lingkungan dan berkeadilan dan pemuliaan kebudayaan rakyat,” kata Walhi NTT

Kacaunya Tata Kelola TN Komodo: Penuh Kepentingan Bisnis, Minim Aksi Konservasi, dan Menyisihkan Warga Setempat

Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.

Aksi Mogok Hari Kedua: Satu Pelaku Wisata Jadi Tersangka, Pemerintah Pakai Mobil Dinas Angkut Wisatawan

Upaya para pelaku wisata melakukan aksi damai untuk menyuarakan protes kepada pemerintah dilarang aparat, dengan dalih bahwa aksi mereka tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hingga sore ini, masih terdapat tiga pelaku wisata yang ditahan di Polres Mabar, sejak ditangkap kemarin. Salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Respons Pemprov NTT terhadap Surat KLHK: Pergubnya Dicabut, Kebijakannya Dipertahankan

Pelaku wisata dan elemen sipil mempertanyakan klaim Pemprov NTT yang menyebut pencabutan Pergub terkait TN Komodo tidak berarti kebijakan mereka, termasuk terkait kenaikan tiket menjadi 3,75 juta rupiah pada awal tahun depan, batal

Saudara Kembar Komodo yang Menolak Dipinggirkan Korporasi Bisnis Pariwisata

Warga Pulau Komodo mempertanyakan langkah pemerintah yang terus membuka ruang bagi bisnis pariwisata dan klaim-kalim bahwa berbagai kebijakannya untuk kepentingan konservasi.

KLHK Gagalkan Upaya Pemprov NTT dan PT Flobamor Memonopoli Bisnis di TN Komodo

Dalam surat kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan langkah Pemerintah Provinsi NTT yang hendak menyerahkan urusan bisnis dan konservasi di TN Komodo kepada PT Flobamor bertentangan dengan undang-undang.

Dari Politisi, Pebisnis Restoran dan Hotel hingga Raja Sawit: Jaringan Perusahaan di Habitat Komodo yang Mulai Tersingkap

Sebagian dari nama-nama mereka yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk dengan Presiden Joko Widodo

Most Popular