Kesemrawutan Tata Kelola TN Komodo

Desakan Walhi NTT untuk KLHK Terkait Kebijakan di TN Komodo: Perlu Evaluasi Diri Selain Koreksi Pemprov NTT

Kementerian LHK adalah “benteng terakhir” konservasi yang seharusnya dapat memastikan penegakan konservasi  dalam Kawasan TN Komodo dan karena itu perlu mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang membuka ruang bagi ekspansi korporasi bisnis pariwisata.

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Digagas Pemprov NTT, Didukung Presiden, Ujungnya Dibatalkan

Para pelaku wisata mendesak pemerintah mempublikasi keputusan pembatalan ini secara masif agar memberikan kepastian bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo pada tahun depan.

Pelaku Pariwisata Minta Ketegasan Pemerintah Pusat terkait Tarif Masuk ke TN Komodo

Pemerintah pusat diminta segera memberikan pengumuman apakah kenaikan tarif masuk 3,75 juta ke TN Komodo akan diterapkan atau tidak pada 1 Januari 2023.

Respons Pemprov NTT terhadap Surat KLHK: Pergubnya Dicabut, Kebijakannya Dipertahankan

Pelaku wisata dan elemen sipil mempertanyakan klaim Pemprov NTT yang menyebut pencabutan Pergub terkait TN Komodo tidak berarti kebijakan mereka, termasuk terkait kenaikan tiket menjadi 3,75 juta rupiah pada awal tahun depan, batal

KLHK Gagalkan Upaya Pemprov NTT dan PT Flobamor Memonopoli Bisnis di TN Komodo

Dalam surat kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan langkah Pemerintah Provinsi NTT yang hendak menyerahkan urusan bisnis dan konservasi di TN Komodo kepada PT Flobamor bertentangan dengan undang-undang.

Saudara Kembar Komodo yang Menolak Dipinggirkan Korporasi Bisnis Pariwisata

Warga Pulau Komodo mempertanyakan langkah pemerintah yang terus membuka ruang bagi bisnis pariwisata dan klaim-kalim bahwa berbagai kebijakannya untuk kepentingan konservasi.

Utak-Atik Zona Pemanfaatan TN Komodo: Ganggu Habitat Satwa dan Caplok Ruang Hidup Warga demi Investasi

Bagaimana sebenarnya penetapan zona pemanfaatan? Apa dampak pembangunan di dalam habitat komodo bagi kehidupan satwa dan masyarakat setempat?

Terus Beraktivitas di Tengah Klaim KLHK untuk Evaluasi, PT Flobamor Gandeng TWNC Milik Tomy Winata

PT Flobamor melakukan pelatihan untuk warga dari Pulau Komodo, menggandeng Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), kawasan yang dikelola perusahaan yang berafiliasi dengan grup bisnis milik pengusaha Tomy Winata, sosok yang dikenal memiliki hubungan personal dan bisnis dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Bantah Klaim PT Flobamor, Pelaku Wisata Anggap Akan Tetap Terjadi Monopoli Bisnis di Kawasan TN Komodo

"Kebijakan PT Flobamor ini mempertaruhkan masa depan konservasi dan pariwisata berkeadilan di TN Komodo yang selama ini terus dipertahankan publik."

Kenaikan Tarif ke TN Komodo: Dikritisi Warga dan Wakil Rakyat, KLHK Janji Evaluasi

Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.

Publikasi Terbaru

Lebih dari Sepekan Usai Dilaporkan Terkait Dugaan Pencabulan Anak, Mantan Anggota DPRD Manggarai Timur Masih Bebas

Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, kata polisi.

Perlu Penertiban untuk Agen Travel di Labuan Bajo; Belajar dari Kasus Kecelakaan Kapal KML Tiana Liveaboard

Selain mematuhi SOP, agen travel yang beroperasi Labuan Bajo juga perlu terdaftar pada asosiasi yang ada, agar memudahkan kontrol dan koordinasi ketika terjadi masalah.

Penguasaan Lahan Skala Masif: Sisi Gelap Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo

Penulis, seorang imam Katolik, menyoroti dua skema penguasaan lahan secara masif di Labuan Bajo yang berdampak bagi ekologi dan sosial; pembangunan berbagai infrastruktur skala besar dan alih kepemilikan lahan dari warga setempat ke para pemodal.

Terminal Nggorang Telantar Usai Dialihkan ke Provinsi; Parkir Liar Menjamur, Tantangan Jadikan Labuan Bajo ‘Smart City’

Telantarnya terminal ini yang berdampak pada kesemrawutan kota menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pemerintah menata Labuan Bajo sebagai 'smart city'

Bocah 3,5 Tahun di Manggarai Timur, NTT Mengaku Dicabuli Mantan Anggota DPRD

Orangtua mengetahui peristiwa ini setelah putri mereka mengeluh sakit di area kelamin. Hasil pemeriksaan dokter mengarah pada kekerasan seksual.