Floresa.co – Kebebasan berpendapat anggota DPRD Nusa Tenggara Timur terancam. Pasalnya, mereka dilarang memberikan keterangan atau pernyataan melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter.
Larangan tersebut bukan larangan biasa, tetapi larangan yang telah menjadi keputusan resmi Dewan saat membahas tata tertib rapat anggota DPRD, Kamis, 7 Mei 2015.
Sebagaimana dilansir Tempo.co, rapat tersebut sempat diwarnai aksi protes dari beberapa anggota DPRD. Namun, pada akhirnya Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno tetap mengesahkan tata tertib tersebut setelah melalui voting terbuka.
Saat voting, hanya tujuh anggota DPRD yang menolak larangan tersebut. Sedangkan 58 anggota lainnya setuju.
Dalam Pasal 4 poin D tatib itu disebutkan anggota DPRD NTT dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada masyarakat. Dalam poin E dikatakan DPRD dilarang memberikan keterangan atau pernyataan kepada publik melalui media massa maupun elektronik atau media sosial yang bertentangan dengan keputusan rapat yang tidak dihadirinya secara penuh dan atau tidak dihadirinya.
Pelarangan tersebut mendapat protes keras dari sebagian anggota DPRD NTT yang merasa diri mereka dibungkam oleh DPRD sendiri. Salah satunya, anggota DPRD asal Gerindra Victor Lerik yang menolak pasal tersebut.
Menurut dia, peraturan tersebut sengaja dirumuskan Dewan untuk membungkam dirinya terkait dengan berbagai kasus yang dia unggah di laman Facebook miliknya.
“Aturan tata tertib Dewan yang disampaikan pimpinan Dewan sama dengan gaya kepemimpinan pada rezim Orde Baru,” kata Viktor.
Viktor mengaku selalu menggunakan media sosial Facebook sebagai media komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Saya menolak keras dan protes kalau ada batasan seperti ini. Kami memiliki kebebasan untuk berbicara kepada publik,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan dua anggota Dewan lainnya, yakni Welem Kale dan Kardinand Leonard Kalelena. Keduanya berpendapat bahwa Dewan adalah lembaga publik sehingga tidak ada larangan atau hal-hal yang dirahasiakan dalam rapat Dewan yang menyangkut kepentingan publik.
“Jangan membatasi peran Dewan dalam melakukan kritik terhadap hasil rapat pimpinan Dewan,” ujar Welem. (Yustin Patris/TIN/Floresa)
