Sanksi hukum yang diberikan bagi para koruptor selama ini pun tidak mematikan virus korupsi oleh para elit politik. Malahan, resistensi kolektif melawan korupsi sepertinya dianggap momok menakutkan oleh para elit politik. Kita ambil contoh ketika sebagian elit politik di DPR begitu menggebu-gebu mau memasukan draf revisi UU tentang KPK.
Padahal, secara eksplisit usaha merevisi UU KPK tersebut telah mengebiri wewenang sera daya gedor KPK dalam memerangi rasuah. Ketika KPK punya komitmen mapan untuk mendisrupsi korupsi, para elit politik seperti DPR sepertinya terusik.
Atau, kita juga bisa melihat ketika para elit politik kita dengan gagah mengeluarkan janji atau komitmen untuk tidak sedikit pun melakukan korupsi. Toh nyatanya, mereka tetap lejit juga melakukan korupsi.
Percakapan para elit politik yang seharusnya syarat berisi argumentasi konstruktif guna membangun kesejahtraan bangsa malah menjadi percakapan transaksional uang dengan nominal tinggi.
Mengapa praktik korupsi masih terus terjadi? Atau para koruptor tidak lagi memperhitungkan lagi efek buruk dari tindakan melakukan korupsi. Kenapa koruptor masih dengan begitu leluasanya tersenyum di balik sergapan media tanpa sedikit rasa bersalah?
Saya menyebut fenomena mencemaskan dari para pelaku korupsi ini sebagai sebuah bentuk kematian nalar. Dalam artian, para koruptor telah mengidap penyakit sehingga tidak mampu menggunakan akal sehatnya. Buktinya jelas. Mereka tidak lagi mengemban amanah rakyat yang diwakilinya.
Kaum moralis klasik menggambarkan situasi ini sebagai penurunan sensibilitas nalar. Para koruptor tidak lagi menganggap tindakannya sebagai produk kejahatan. Selanjutnya, mereka tidak memiliki sejumput rasa takut atau malu lagi, sehingga begitu leluasa melakukan korupsi.
Para elit politik pun tidak mampu lagi menyadari “adanya” sebagai subjek representasi rakyat yang punya peran untuk memperjuangkan aspirasi serta kehidupan rakyat yang diwakilinya.
Gerakan Rakyat
Wacana seputar kharmapala barang tentu tidak menjadi relevan lagi apabila disandingkan dengan tindak kejahatan para koruptor. Para penjahat politik memang tidak punya perhitungan rasional akan efek buruk yang ditimbulkan tindakannya, termasuk terhadap rakyat.
