“Semuanya harus dibeli. Mulai dari benih hingga pupuk. Padahal, hasil panenannya belum jelas,” tegas Rikar.
Menurut mereka, salah satu bukti bahwa prospek benih hibrida semakin mengkutirkan adalah kenyataan bahwa masih banyak petani di Lembor menerima beras raskin. Padahal selama ini Lembor dikenal sebagai lumbung padi.
“Hampir setiap 4 kepala keluarga, satu keluarga yang menerima beras raskin,” katanya.
Menurut Rikar, jika merujuk data yang dikeluarkan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), kenyataan demikian tidak seharusnya terjadi di Lembor, menginga hasil panenan tiap satu hektar lahan per satu kali musim tanam adalah 8 ton. Dalam setahun, biasanya tiga kali musim tanam.
“Jika demikian hasilnya, tidak seharusnya para petani menerima beras raskin. Sebaliknya Lembor menjadi sumber beras,” jelasnya.
Dalam kenyataannya, para petani APEL menyaksikan berbagai peristiwa miris di lapangan. Banyak petani yang mengalami gagal panen.
Bahkan, menurut Avent, banyak petani yang harus menangis menghadapi kenyataan itu.
Karena itu, tidak hanya mempertanyakan benih hibrida, keduanya menyangsikan model pengambilan data BP3K.
Mereka mencurigai, data itu tidak representatif. Kemungkinan besar, hanya mengambil sample dari para petani yang sukses.
“Ini juga proyek,” seloroh Aven.
Bertolak dari kenyataan itu, budidaya benih lokal adalah langkah memandirikan para petani, lepas dari ketergantungan berlebihan kepada benih hibrida.
