Jakarta, Floresa.co – Publik dihebohkan dengan pernyataan kontroversi DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II Victor Laiskodat soal beberapa partai yang disebutnya mendukung khilafah. Partai-partai tersebut adalah Demokrat, PAN, PKS dan Gerindra.
Pernyataan Ketua Fraksi Nasdem itu, seperti dilansir Tirto.id Kamis 4 Agustus 2017 dilontarkan dalam forum deklarasi calon bupati Kupang yang terekam dalam video berdurasi 02.05 menit.
Kini pernyataan Laiskodat jadi bola panas. Beberapa partai, melalui pentingginya langsung berekasi. Mereka mengecam dan menuntut Viktor meminta maaf.
Partai Demokrat (PD) misalnya, melalui Ketua DPP Benny K Harman menilai pernyataan itu sebagai upaya sistematis dari pihak tertentu yang ditujukan menghancurkan kredibilitas Demokrat.
“Tuduhan bahwa PD adalah salah satu Parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perppu Pembubaran Ormas Radikal sehingga harus “dibunuh” di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas PD di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya,” katanya dalam pernyataan tertulisnya seperti dilansir detik.com, Jumat 4 Agustus 2017.
Wakil rakyat yang juga asal NTT itu juga menduga pernyataan itu lahir lantaran PD mengkritisi Perppu Ormas. Benny mengatakan, Laiskodat gagal memahami antara sikap kritis terhadap Perppu itu dan mendukung HTI dan Ormas radikal. Laiskodat pun disebutnya bermaksud menjauhkan PD dari rakyat NTT.
“Tuduhan tak berdasar dan keji tersebut tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Viktor Laiskodat. Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai,” ujarnya.
Benny juga mengaitkan pernyataan Viktor dengan pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sepuluh kabupaten di NTT. Dalam Pilgub yang akan datang, Benny ikut mencalonkan diri. Politisi asal Manggarai-Flores itu menduga ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik PD tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada di sepuluh kabupaten di provinsi tersebut.
“Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ujar Benny.
“PD tingkat nasional termasuk PD NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan antikebhinekaan,” imbuhnya.
Benny mengatakan, bagi PD di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan adalah harga mati. Oleh karena itu, saya meminta saudara Viktor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya,” pungkas Benny.
Begitu juga Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui Wasekjen DPP, Saleh Partaonan Daulay, PAN menuntut Viktor meminta maaf.
“Pernyataan itu secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia. Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya,” kata Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan tertulisnya, Jumad 4 Agustus 2017.
“Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat,” imbuhnya.
Laiskodat pun diminta segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.
“Kalau Pak Viktor tidak bisa menghormati pendapat dan pandangan partai lain, bukankah hal itu cerminan sikap intoleran itu sendiri? Sebaiknya, semua pihak perlu introspeksi demi menciptakan situasi kondusif yang diinginkan semua pihak,” ungkap Saleh.
“Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional,” sambungnya.
Memang di internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut, kata Saleh, sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum.
“Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf. Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan,” pungkas Saleh.
Begitupun Gerindra, melalui Sekertarais Jendral DPP Ahmad Muzani meminta Laiskodat mencabut pernyataannya tersebut.
“Kami meminta Victor Laiskodat mencabut semua ucapannya dalam forum tersebut dan meminta maaf kepada keluarga besar Partai Gerindra,” kata Muzani melalui keterangan tertulis yang diberitakan tirto.id Kamis, 4 Agustus 2017.
Muzani mengatakan pidato Victor tidak mencerminkan semangat perjuangan Gerindra sebagai partai maupun frasi di DPR. Pidato itu, kata Muzni, tidak etis karena disampaikan dalam forum deklarasi calon bupati Kupang. Selain itu, ia juga merasa pidato itu mengganggu dan bernada provokatif.
“Seharusnya dia hanya menhelaskan tentang apa dan bagaimana keunggulandari calon yang diajukannya sebagai kepada daerah,” ujar Muzani.
Selama ini, kata Muzani, Gerindra mendukung tegaknya demokrasi dan penegakan hukum. Gerindra juga berusaha menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan bangsa. Muzani menganggap pidato Victor sebagai hinaan. “Kami merasa perjuangan kami dilecehkan” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon melalui akun twitternya menyebut pernyataan Laiskodat sebagai provokasi bodoh dan murahan. “Pernyataan ketua Fraksi Partai NasDem dalam pidato di NTT telah masuk ranah SARA, juga fitnah yang kejam pada Gerindra. Provokasi bodoh dan murahan,” ujar Fadli.
Nasdem Membela
Terkait pernyataan kadernya tersebut, Partai NasDem menampiknya sebagai bentuk provokasi.
“Pidato itu ditafsirkan untuk provokatif, bukan provokatif,” tegas Johnny Plate, Ketua DPP NasDem seperti diberitakan Detik.com, Jumat 4 Agustus 2017.
“Substansi pernyataan tersebut adalah bahwa kami mendukung Pancasila dan UUD 45, menolak setiap usaha untuk menentang apalagi mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan ideologi dan konstitusi lain termasuk ideologi khilafah yang ditengarai dipahami dan didukung oleh ormas tertentu. Jika ada parpol dan atau ormas yang anti-Pancasila dan UUD 45, maka tidak layak didukung dan bahkan tidak layak berada di Indonesia,” kata Johnny.
Nasdem mengatakan bahwa penolakan terhadap Perppu Ormas berarti menantang keberadaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi Indonesia. Hal itu dianggap berbahaya.
“Kami tidak menolerir hal tersebut dan mengkomunikasikan kekhawatiran tersebut langsung kepada rakyat di daerah daerah yang masih setia dan pendukung kuat Pancasila dan UUD 45 seperti di provinsi NTT dimaksud dalam cuplikan video tersebut,” ungkap wakil rakyat Dapil NTT I itu.
Johnny menyebut di paripurna DPR yang terakhir ada kader parpol yang interupsi menolak Perppu Ormas. “Menolak Perppu berarti menolak menjaga Pancasila,” imbuhnya.
Johnny menegaskan bahwa Viktor tidak akan mendapat sanksi dari partai. NasDem mendukung penuh langkah Viktor. “Sanksi apa? Justru harus didukung oleh partai,” tutupnya. (ARJ/Floresa).
