Floresa.co – Para jurnalis di Kabupaten Manggarai menghadiri pertemuan di Kantor Kodim Manggarai 1612 pada 2 Oktober, membahas soal sinergi dengan pers dalam mendukung pembangunan.
Acara yang disebut coffee morning itu digelar oleh TNI, Polri, dan Pemda Manggarai, dengan tema “Sinergi Tiga Pilar dan Peran Pers.”
Dandim 1612 Manggarai, Letkol Arh Amos Comenius Silaban berkata, kegiatan itu “untuk mempererat silaturahmi, membangun sinergi, dan meningkatkan komunikasi dua arah yang konstruktif antara TNI AD, Kepolisian, Kesbangpol atau Pemda dengan rekan-rekan insan pers.”
Ia juga mengklaimnya untuk “menciptakan lingkungan informasi yang sehat.”
Amos berkata, pembangunan di Manggarai tidak bisa dilakukan secara terpisah.
Pemda, TNI maupun Polri, katanya, tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan pers sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia pun menyatakan perlunya “harmonisasi informasi agar ada keberimbangan dalam pemberitaan.”
“Pers diminta untuk selalu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum menyajikan informasi, agar terhindar dari hoaks atau fitnah yang dapat merugikan pihak tertentu,” katanya.
Ia berkata, ruang kerja pers telah diatur oleh Undang-Undang Pers dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.
“Kami tidak bisa mengatur isi berita, tetapi kami berharap ada komunikasi yang baik dengan TNI, Polri dan Pemda sehingga pemberitaan itu ikut berkontribusi dalam membangun stabilitas di Kabupaten Manggarai,” katanya.
Kapolres Manggarai, AKBP Hendry Syaputra berkata, pers memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik.
“Media dapat berkontribusi menjaga kondusivitas sosial jika mampu menghadirkan pemberitaan yang mengandung nilai edukasi, motivasi, produktivitas serta mendorong toleransi di tengah masyarakat,” katanya.
Hendry berkata, kerja sama dengan pers menjadi penting agar visi dan misi pembangunan yang sedang dijalankan dapat tersampaikan secara luas.
“Kita juga perlu bermitra dengan rekan-rekan semua supaya apa yang menjadi misi-misi kita bersama—baik misi pembangunan dari Pak Bupati, Pak Dandim maupun Polres—bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai, Turibius Sta berkata, forum itu tidak bertujuan membatasi ruang kerja jurnalis.
“Keberadaan pers justru sangat membantu pemerintah daerah dalam banyak hal, baik dari sisi fungsi pengawasan maupun dalam memberitakan capaian pembangunan,” katanya.
Turibius berkata, kontribusi pers selama ini tidak hanya mendukung penyebaran informasi positif, tetapi juga menjadi penyeimbang dalam proses pembangunan daerah.
Dalam sesi diskusi, wartawan Vox NTT, Berto Davids, meminta aparat keamanan harus hadir sebagai pelindung kebebasan pers, bukan pembatas.
“Kami di lapangan sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada tekanan dari pihak tertentu, ada risiko keamanan ketika meliput kasus-kasus sensitif,” katanya.
Ia menambahkan, dalam kondisi seperti itu, “kami butuh kepastian bahwa aparat akan melindungi, bukan malah membatasi.”
Berto berkata, kritik melalui pemberitaan seharusnya dipandang sebagai kontribusi, bukan ancaman.
“Kami tidak bekerja untuk menjatuhkan, tapi untuk memberi informasi yang benar kepada publik. Kalau ada berita yang kritis, itu karena kami ingin semua pihak berbenah. Jadi, jangan pernah menganggap pers sebagai musuh,” katanya.
Ia berkata, kadang-kadang hal yang membuat berita simpang siur adalah karena sulitnya akses ke narasumber resmi, terutama di instansi pemerintah
“Kalau informasi terbuka, berita juga akan lebih berimbang. Jadi, keterbukaan itu kunci dari sinergi yang kita bicarakan hari ini,” katanya.
Editor: Ryan Dagur
