Warga Pulau Komodo mempertanyakan langkah pemerintah yang terus membuka ruang bagi bisnis pariwisata dan klaim-kalim bahwa berbagai kebijakannya untuk kepentingan konservasi.
Di tengah gelombang perlawanan warga, juga kritikan dari berbagai elemen, termasuk para wakil rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjanji mengevaluasi kebijakan yang dikendalikan oleh PT Flobamor, BUMD milik Provinsi NTT itu.
Pengembangan konservasi dan pariwisata juga harus menjamin keikutsertaan aktif serta distribusi keadilan bagi warga di dalam dan sekitar kawasan. Harapannya, mata pencaharian mereka tidak dicaplok oleh kepentingan elit bisnis dan politik.
“Enam orang [di antaranya] mengalami luka yang kelihatan pada tubuh dan wajah dan 4 orang mengalami sakit di kepala dan punggung yang [menurut] pengakuan mereka merasa dipukul dan ditendang dari belakang,” kata pengacara.
Suasana kota tidak ramai seperti biasanya, di mana bandara sepi dan pelabuhan tidak beroperasi. Wisatawan yang tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo terpaksa dijemput dengan angkutan umum yang dikendarai polisi.
“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.
Floresa.co - Berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi damai di Labuan Bajo Senin 18 Juli 2022 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan...
Floresa.co - Bupati Manggarai Barat , Nusa Tenggara Timur Edistasius Endi akhirnya menemui massa aksi “Penolakan Tarif 3,75 Juta’ ke Taman Nasional Komodo...
Pelaku wisata menduga bahwa salah satu alasan di balik kenaiktan tarif ini ialah karena laporan pihak BPOLBF yang mengklaim telah menyediakan 50-an destinasi alternatif di Labuan Bajo. Direktur BPOLF, Shana Fatina diduga memiliki peran dan berkepentingan di balik kebijakan kontroversi ini.
Jika pemerintah memang punya maksud serius untuk konservasi dengan membatasi kunjungan wisata [mass tourism], tetap ada jalan lain, misalnya mengatur lalu lintas wisata secara terjadwal. Kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya tertuang dalam Integrated Tourism Master Plan [ITMP]. Sayangnya, ambisi mengambil untung menutup mata pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Kami mencatat setidaknya empat klaim pemerintah yang perlu diluruskan karena mengabaikan fakta. Keempatnya, adalah terkait penyangkalan akan keberadaan resort wisata di Loh Buaya, soal dialog dengan warga Kampung Komodo, penyangkalan perubahan zonasi untuk bisnis wisata di TNK serta ketidakterbukaan informasi soal konsesi bisnis perusahaan-perusahaan swasta.
Floresa.co – Sebuah rombongan wisatawan terekam dalam sebuah video tengah menyalakan petasan di Pulau Kalong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat , Nusa Tenggara...
Selain terkait pembangunan sarana dan prasarana wisata di Loh Buaya, Pulau Rinca, perwakilan masyarakat sipil juga meminta IUCN dan UNESCO untuk memeriksa izin perusahaan-perusahan sewasta yang berinvestasi di dalam ruang hidup satwa purba warisan dunia itu.
Keuskupan Ruteng sedang gencar mensosialisasikan konsep pariwisata holistik. Bagaimana sikap Keuskupan Ruteng terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai berlawanan arah dengan prinsip pariwisata holistik itu?
