Floresa.co – Yosep Tote, Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan, semenjak dirinya menjabat sebagai kepala daerah belum pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.
Izin-izin yang ada saat ini, kata dia, merupakan peningkatan proses semenjak Manggarai dan Manggarai Timur masih menjadi satu kabupaten.
“Berkali-kali saya omong, semenjak saya dengan Pa Ande (Andreas Agas, Wakil Bupati Manggarai Timur-red) memimpin, belum pernah mengeluarkan izin yang baru. Berarti itu meningkatkan proses sejak kabupaten induk (Manggarai-red),” tegas bupati saat mengunjungi warga yang terlibat konflik tambang di Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Jumat (3/10/14).
Senada dengan Tote, Andreas Agas juga menjelaskan, IUP yang ada di Manggarai Timur hanya berjumlah sembilan.
Kata dia, kesembilan IUP tersebut diberikan sejak tahun 2009 lalu dengan status dua izin eksploitasi dan tujuh izin eksplorasi.
Di depan ratusan warga baik pro maupun kontra tambang di halaman kampung Tumbak, Agas menjelaskan, sebelum UU Pertambangan baru tahun 2009, ada 8 IUP Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Frans Paju Leok, Penjabat Bupati Manggarai Timur.
“Dengan berlakunya UU baru maka KP disesuaikan dengan izin eksplorasi. Maka tanda tanganlah Pa Bupati waktu itu,” jelas Agas.
Tote dan Agas Tidak Paham
Merespon pernyataan Tote dan Agas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan kritik keras dan menilai kedua pejabat tersebut sedang kebingungan.
Melky Nahar, Manager Kampanye Walhi NTT mengatakan, mereka tidak memahami substansi persoalan tambang di Manggarai Timur.
“Bupati Tote dan Agas sesungguhnya sedang bingung soal substansi permasalahan tambang”, kata Melky kepada Floresa, Minggu (5/10/2014).
Letak kebingungan itu, kata dia, ketika keduanya berdalih tidak menerbitkan IUP baru, padahal, pada tahun 2009 misalnya, Tote mengeluarkan IUP Operasi Produksi kepada PT Adytia Bumi Pertambangan.
“Lantas, dimana letak kebenaran pernyataan Tote bahwa ia tidak mengeluarkan IUP? Bahwa IUP Operasi Produksi PT Adytia bermula dari IUP Eksplorasi. Tapi kan, substansinya bukan disitu. Substansinya adalah, Tote sepakat meningkatkan IUP Eksplorasi PT Adytia menjadi Operasi Produksi. Tote yang menandatangani dokumen”, tegasnya.
Ia menjelaskan, kalau saja Tote memahami dengan benar soal pertambangan terkait mekanisme mengeluarkan IUP dan sejenisnya, mengapa dia harus menaikan tahapan pekerjaan perusahaan dari eksplorasi kepada operasi produksi.
“Dengan Tote menerbitkan dua IUP Operasi Produksi, itu artinya Tote memang sepakat dengan pertambangan di wilayah itu. Walaupun faktanya, penolakan masyarakat intens dan masif”, ungkap Melky.
Ia pun menilai, pernyataan Tote tadi sesungguhnya sedang mengelabui pemahaman dan konsentrasi masyarakat lingkar tambang dan pihak LSM, Gereja dan Mahasiswa yang protes dengan kebijakannya.
“Ini sebagai upaya Tote untuk lari dari tanggung jawab dia terhadap sejumlah IUP yang telah ia keluarkan dan tidak mendapat persetujuan dari masyarakat”, kritik Melky.
